20160214235134

PENGGELAPAN PAJAK: Pemerintah Tingkatkan Transparansi Beneficial Ownership

BISNIS.COM | 17 Mei 2016 Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan meningkatkan transparansi mengenai Beneficial Ownership atau Pemilik Utama bisnis untuk mencegah tindak pidana korupsi, penggelapan pajak dan pendanaan terorisme. Hal itu dipaparkan pemerintah Indonesia dalam Anti Corruption 2016 di London pada pekan lalu. Beneficial Ownership, atau Pemilik Utama adalah individu yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas […]

Media Briefing : “Network Sharing dan Jor-Joran Tarif Seluler: Negara Untung atau Buntung?”

CITA | 11 Oktober 2016 Pemerintah berencana merevisi PP Nomor 52/2000 dan PP Nomor 23/2000. Kedua PP ini mengatur tentang Network Sharing dan Tarif Interkoneksi. Sebelum revisi PP ditandatangani Presiden, Menkominfo telah menerbitkan SE Nomor 1153/M.Kominfo/PI.0204/08/2016 terkait Tarif Interkoneksi antar–operator, yang menetapkan penurunan tarif interkoneksi semula Rp 250 per menit menjadi Rp 204 per menit. […]

Mengapa Freeport “Ngotot” Soal Pajak?

  JAKARTA, KOMPAS.com – Negosiasi Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia masih alot. Padahal pemerintah sudah memberikan opsi agar perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tetap bisa ekspor konsentrat. Opsi tersebut yaitu mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun Freeport enggan menerima status itu sebelum ada kepastian sistem perpajakan yang […]