tambang hutan dan kebun

Tax Amnesty Dihambat, DJP Bisa Periksa Pajak Anggota DPR

SINDONEWS.COM | 26 Februari 2016 BALI – Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, jika DPR menghambat pembahasan RUU tax amnesty atau pengampunan pajak, pemerintah dapat menggunakan hak kewenangannya sebagai lembaga eksekutif. “Ruang DJP (Direktorat Jenderal Pajak) adalah pemeriksaan. Jika tax amnesty diganjal DPR, tidak apa-apa, kita bisa bermain di sini,” ujarnya di Jakarta, Jumat (26/2/2016). […]

Sri Mulyani: Menteri Kabinet Kerja Kompak 'Luar Dalam'

VIVA – Menteri Sri Mulyani Indrawati mengumpulkan sejumlah pengusaha dan ekonom di kantornya untuk mendiskusikan berbagai capaian kebijakan ekonomi fiskal 2017 dan langkah-langkah kebijakan makro fiskal 2018. Hadir di antaranya. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, pengusaha nasional Fransiscus Welirang, Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo, Beberapa pimpinan media, hingga sejumlah ekonom atau pengamat […]

PTKP berdasarkan region dinilai tepat

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan bahwa ingin mengkaji penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) di masing-masing daerah. Sebelumnya, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016, Pemerintah menetapkan kenaikan PTKP menjadi Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan dari sebelumnya Rp36 juta per tahun atau Rp3 juta […]