Related Articles
Layanan Tax Amnesty Diminta Tak Tebang Pilih
OKEZONE.COM | 23 September 2016 JAKARTA – Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo prihatin atas pelayanan kepada wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak, karena pemerintah terkesan mengistimewakan WP besar. Sementara Kemenkeu minggu depan akan merevisi enam poin yang diatur dalam tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yaitu PMK Nomor 119 Tahun 2016, PMK Nomor 122 Tahun 2016, dan […]
Pajak properti asing Rp 2,5 miliar per tahun
KONTAN.CO.ID | 24 AGUSTUS 2015 JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berharap rencana pemberian izin bagi warga negara asing untuk memiliki properti segera terealisasi. Dalam pandangan DJP, kebijakan tersebut bisa mendorong penerimaan pajak. Pemerintah memang berniat memberikan hak kepemilikan atas properti kepada WNA. Namun jenis properti yang bisa dimiliki oleh WNA dibatasi pada properti sejenis apartemen […]
Penurunan Tarif PPh UKM 0,5 Persen, Moderasi Pemerintah Tingkatkan Kepatuhan Pajak
AKURAT.CO, Center fo Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendukung ide penurunan tarif PPh UKM oleh Kementerian Keuangan, dari 1% menjadi 0,5% melalui revisi PP 46/2013. “Penurunan ini seyogyanya diperuntukkan bagi seluruh wajib pajak UKM, termasuk pelaku bisnis konvensional agar tercipta kesetaraan (equal playing field),” ujar Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo, saat dihubungi di Jakarta, Senin (22/1). Penurunan […]


