CITAX H1 H2

Jika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah Hukum

JAKARTA – Pemerintah telah melakukan pendekatan dengan Google untuk membahas mengenai masalah perpajakan. Namun, hingga saat ini belum terdapat titik terang dari Google mengenai utang pajak yang harus dibayarkan. Pemerintah pun berencana akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Penyidikan akan dilakukan terhadap Google demi menyelesaikan masalah pajak yang masih belum diselesaikan. Menurut Direktur Eksekutif […]

CITAX H2

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

JAKARTA. Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP. Jumlah hanya bertambah sekitar 3,05 juta WP dari data per tanggal 1 Januari 2016 lalu. Kenaikan sebesar itu juga tidak jauh berbeda dari […]

CITAX H2

AMNESTI PAJAK: Per 19 Januari, Deklarasi Harta dan Repatriasi Rp4.319 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (Tax Amnesty) hingga Kamis (19/1/2017), pukul 17.19 WIB, terpantau mendekati Rp4.319 triliun. Dari angka tersebut, nilai deklarasi dalam negeri mendominasi peraihan dengan Rp3.165 triliun, sedangkan nilai repatriasi harta mencapai Rp141 triliun atau sekitar 14,1% dari target Rp1.000 triliun. Berdasarkan catatan Bisnis.com, nilai […]

CITAX

Kemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan Tol

Pemerintah berencana menambah objek pajak baru untuk memuluskan pencapaian target penerimaan tahun ini. Ada dua objek yang tengah dibahas serius yakni media sosial (medsos) artis dan pengguna jalan tol. Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Suryo Utomo memastikan kajian untuk menarik pajak medsos artis terus dimatangkan. “Kita sedang buat konsep pajaknya. Kita harapkan ini […]

CITAX H2

Naikkan Biaya Urus STNK dan BPKB, Pemerintah Harus Perhatikan Ini

JAKARTA – Pemerintah telah menaikkan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kenaikan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor mulai efektif sejak 6 Januari lalu. Kenaikan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor ini salah satunya ditujukan untuk pemberantasan pungutan liar. Selain […]

CITAX H1

Tax Amnesty Masuki Periode III, Ini Fokus Sri Mulyani

TEMPO.CO, Jakarta – Pada periode ketiga program amnesti pajak (tax amnesty), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tetap menjadi fokus pemerintah. Selain itu menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pemerintah juga akan berfokus pada kalangan profesional dan sektor usaha yang ada. “Dari sisi jumlah partisipan, kami masih berharap banyak sekali. Message-nya, ini kan periode terakhir. […]

BERITAX H2

Industri Perhotelan Akan Bayar Pajak secara Online

YOGYAKARTA – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta menetapkan target pajak hotel tahun ini mencapai Rp115 miliar atau lebih tinggi Rp3 miliar jika dibandingkan tahun lalu yang dipatok Rp112 miliar. Peningkatan target pajak hotel ini menyusul realisasi tahun lalu yang mencapai Rp113 miliar atau melebihi target yang ditetapkan. “Tahun 2016 dari target […]

BERITAX

Polisi Akan Tilang Pengendara Tidak Bayar Pajak dan Sahkan STNK, Ini Dasar Hukumnya

WARTAKOTA, PALMERAH– Polisi Lalu Lintas (Polantas) akan melakukan penindakan atau memberikan bukti pelanggaran (tilang) kepada pengendara yang telat membayar pajak dan STNK-nya tidak disahkan. Pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pengesahan pajak dilakukan dalam waktu bersamaan, yakni setahun sekali. Informasi yang diperoleh Wartakotalive.com dari akun resmi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, @TMCPoldaMetro menyebutkan, polisi […]

CITAX

Aturan Minerba Baru Bisa Dongkrak Penerimaan

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengaku masih mengkaji dampak aturan baru ekspor mineral dan batubara (minerba) mentah bagi penerimaan negara. Namun, aturan tersebut dipastikan bisa mendongkrak penerimaan negara. Sebab poin utama dari aturan ini adalah pemerintah memperbolehkan perusahaan pertambangan mengekspor produk mineral mentah. Syaratnya, harus berstatus sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kepala […]