KABARBISNIS.COM | 03 Maret 2016 JAKARTA, kabarbisnis.com: Rencana pemerintah untuk memajaki Facebook, Twitter, dan Google dinilai sudah tepat. Untuk itu, pemerintah perlu mendefinisikan ulang bentuk usaha tetap (BUT). Perusahaan pengelola sosial media (sosmed) tersebut selama ini sudah banyak meraih pendapatan salah satunya karena jumlah pengguna di Indonesia yang besar. “Saya kira rencana itu sudah tepat. […]
RIAUBOOK.COM | 02 Maret 2016 Riau Book –Rencana pemerintah untuk memajaki Facebook, Twitter, dan Google dinilai sudah tepat. Untuk itu pemerintah perlu mendefinisikan ulang Bentuk Usaha Tetap (BUT). “Saya kira rencana itu sudah tepat. Karena selama inisocial mediatersebut tidak bisa kita pajaki, padahal mendapatkan penghasilan dari Indonesia,” ungkap Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis […]
KOMPAS.COM | 02 Maret 2016 JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemerintah untuk memajaki Facebook, Twitter, dan Google dinilai sudah tepat. Untuk itu, pemerintah perlu mendefinisikan ulang bentuk usaha tetap (BUT). “Saya kira rencana itu sudah tepat. Karena selama ini social mediatersebut tidak bisa kita pajaki, padahal mendapatkan penghasilan dari Indonesia,†ungkap Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) […]
BERITAMETRO.CO.ID  | 02 Maret 2016 JAKARTA (BM) – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meyakini, sejumlah WNI memiliki  simpanan dana di luar negeri sebesar Rp 4.000 triliun. Seiring dengan rencana implementasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, pemerintah berharap bisa memulangkan sebagian dari dana yang terparkir di luar negeri tersebut. “Oh serius banget,” jawab Bambang, saat ditanyakan kebenaran […]
RMOL.CO  | 01 Maret 2016 RMOL. Indonesia bisa terjerat utang luar negeri yang besar jika langkah memperluas basis pajak baru gagal dilakukan akibat pembatalan pengampunan pajak (tax amnesty). Bahkan, ekspansi fiskal untuk membiayai pembangunan pun menjadi terhambat karena pemerintah harus memangkas anggaran pembangunan. “Ini akan jadi tanggung jawab dan beban moral DPR juga karena mereka turut […]
BERITAGAR.ID Â | 01 Maret 2016 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUUÂ Tax Amnesty). Para anggota dewan beralasan, RUU yang ditargetkan pemerintah rampung pada April ini, belum lengkap, sehingga masih belum bisa mempelajarinya dengan seksama. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, beranggapan penundaan pemberlakuan pengampunan pajak […]
OKEZONE.COM | 02 Maret 2016 JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak baru saja membentuk dua unit baru setingkat eselon II. Unit baru tersebut adalah Direktorat Perpajakan Internasional dan Direktorat Intelijen Perpajakan. Untuk Direktorat Pajak Internasional, pemerintah sengaja membentuknya mengingat banyaknya perusahaan asing over the top yang tidak membayar pajak di Indonesia. Untuk itu, ditargetkan dapat melakukan pungutan pajak secara […]
OKEZONE.COM | 2 Maret 2016 Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, dibentuknya Direktorat Perpajakan Internasional merupakan respons tepat terkait dinamika perpajakan dunia. Terlebih, sebentar lagi pertukaran informasi atau automatic exchange of information (AEoI) akan segera diimplementasikan antar negara. “Saya kira tepat untuk merespons dinamika perpajakan internasional yang semakin penting, khususnya […]
SINDONEWS.COM | 2 Maret 2016 JAKARTAÂ – Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai tak berwenang menangani dugaan perkara restitusi pajak PT Mobile 8. Adapun yang berwenang menanganinya adalah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Pakar perpajakan Universitas Khatolik Atmajaya Jakarta, Yustinus Prastowo berpendapat, persoalan PT Mobile 8 itu murni persoalan pajak. “Nah kalau saya lihat di sini ini murni kasus […]
KORAN-JAKARTA.COM | 02 Maret 2016 Pelantikan Dirjen Pajak – Ken Dwijugiasteadi janji permudah pembayaran pajak Targetkan “Tax Amnesty†2016 Dirjen baru harus mampu membangun komunikasi lebih baik lagi dengan legislatif guna meloloskan kebijakan pengampunan pajak tahun ini. Jakarta – Menteri keuangan Bambang Brodjonegoro melantik ken Dwijugiasteadi sebagai Direktur Jenderal Pajak setelah sebelumnya menjabat sebagai pelaksana […]