LAPORAN UTAMA MAJALAH GATRA EDISI XXII 13, 2016 Terempas Gelombang Harga Minyak Pengangguran tenaga kerja sektor migas menjadi salah satu ancaman nyata penurunan harga minyak dunia. Di level US$ 30 per barel, penerimaan negara tinggal Rp 56 trilyun. Yang harus dilakukan, mengoptimalkan manfaat positif dari fenomena ini. … Dari sisi penerimaan pajak penghasilan atas minyak […]
SINDONEWS.COM | 28 JANUARI 2016 JAKARTA – Kebijakan pajak terhadap perempuan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dinilai menyimpan persoalan dan melawan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Aturan tersebut dianggap merugikan perempuan yang bekerja. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengemukakan, pasal 8 UU PPh bukan sekadar persoalan administrasi. “Pasal 8 UU PPh […]
GRESNEWS.COM | 25 JANUARI 2016 JAKARTA, GRESNEWS.COM – Draft Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak telah sampai ke meja presiden. Selangkah lagi RUU itu akan diserahkan ke DPR untuk dibahas dan segera disahkan. Namun, sejumlah pihak mengkritik lahirnya RUU tax amnesty yang dinilai terlalu terburu-buru. Selain dikhawatirkan tak akan efektif meningkatkan pendapatan negara. Pakar Perpajakan Yustinus Prastowo […]
SINDONEWS.COM | 26 JANUARI 2016 Jakarta. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro didesak untuk segera menunjuk Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak definitif. Hal tersebut harus segera dilakukan agar konsolidasi dan kerja Ditjen Pajak tak terhambat. Sebagaimana diketahui, sejak keputusan pengunduran diri Sigit Priadi Pramudito dari posisi Dirjen Pajak Sigit awal Desember lalu, kursi nomor satu Ditjen Pajak tersebut […]
BERITASATU.COM | 26 JANUARI 2016 Jakarta –Kementerian Keuangan diminta segera melelang jabatan dirjen pajak yang sementara ini masih dipegang Ken Dwijugiasteadi selaku pelaksana tugas. Semakin lama posisi ini dikosongkan, konsolidasi juga akan terlambat sehingga penerimaan pajak berpotensi shortfall seperti tahun 2015 lalu. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analys (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan belum adanya pejabat definitif membuat […]
CITA | 21 Januari 2016 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketentuan Umum Perpajakan Download : .:: RUU KUP .:: Rancangan Penjelasan
Mengemplanglah, Maka Kuampuni! Oleh Yustinus Prastowo Pada majalah Tempo halaman 42-43 Edisi 25 Oktober 2015.
GATRA.COM | 21 JANUARI 2016 Jakarta, GATRAnews – Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan Daerah (LP3D) Ayub Laksono mengatakan, tata niaga pertanian khususnya tembakau harus segera dibenahi pemerintah. Selama ini, ujar Ayub di Jakarta, Kamis (21/1), distribusi tembakau dari petani hingga pabrikan melalui beberapa tahapan. “Pabrikan rokok banyak menerima tembakau dari pihak ketiga dan tidak […]
INILAH.COM | 22 JANUARI 2016 INILAHCOM, Jakarta – Pemerintah diharapkan membenahi industri pertembakauan mulai hulu hingga hilir, termasuk dalam logistik tata niaga tembakau. Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan Daerah (LP3D), Ayub Laksono mengatakan, tata niaga pertanian khususnya tembakau harus segera dibenahi pemerintah. Selama ini, distribusi tembakau dari petani hingga pabrikan melalui beberapa tahapan. […]
INDOPOST.CO.ID | 21 JANUARI 2016 indopos.co.id – Rancangan Undang-Undang (RUU) pertembakauan sudah seharusnya memperhatikan masukan semua stakeholder Industri Hasil Tembakau (IHT) jika akan disahkan, karena sektor IHT, memberikan pemasukan terhadap negara dalam bentuk cukai sebesar 9,5% dari total APBN per tahun. IHT juga menyerap jutaan tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir. “Jika diperhatikan, ada 6,1 […]