Indonesiainside.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo meminta pemerintah terbuka dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Ini penting agar masyarakat paham terhadap regulasi ini. “Ini soal paradigma pemerintah tidak perlu tertutup soal ini. Harus dibuka untuk diskursus dan memerlukan masukan yang banyak. Kenapa buruh itu demo karena […]
Penulis: administrator
Pemerintah Harus Perluas Basis Pajak
Jakarta: Ekonom mendorong pemerintah segera melakukan perluasan objek cukai. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pemerintah tidak bisa mengandalkan terus menerus pada penerimaan cukai hanya pada produk hasil tembakau, alkhohol, dan minuman beralkohol. Pasalnya target penerimaan cukai terus tumbuh setiap tahun sedangkan barang kena cukai hanya tiga objek. […]
Manjurkah Omnibus Law sebagai Obat Investasi?
Unduh materi: Manjurkah Omnibus Law sebagai Obat Investasi? oleh Yustinus Prastowo Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (unduh)
Relaksasi Pajak Masukan Berpotensi Tekan PPN
Bisnis.com, JAKARTA – Relaksasi pajak masukan yang diusulkan oleh pemerintah melalui Omnibus Law memiliki potensi menekan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar. Seperti diketahui, dalam Omnibus Law pemerintah mengusulkan agar pengusaha dapat atau berhakuntuk mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang dan jasa yang terjadi sebelum pengusaha tersebut menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam ketentuan yang […]
Hal yang Harus Dilakukan Pemerintah dalam Mendukung Pembayaran Digital
Jakarta: Tren pembayaran menggunakan dompet elektronik (e-wallet) harus diiringi aturan yang jelas dari pemerintah agar pertumbuhannya tetap positif. Pengamat ekonomi Yustinus Prastowo mengingatkan pemerintah mesti gesit. Pemerintah tidak hanya sekadar menjadi regulator, namun juga menjadi aktor yang bermain, serta akselerator yang mempercepat kebijakan menjadi lebih lincah dan dinamis agar tercipta ekosistem yang baik. “Kalau dulu mereka (pemerintah) menjadi […]
PMK 199/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman (unduh)
Peran Belanja Stimulus Ekonomi Kian Letoi
Bagaimana tidak, rasio belanja bunga utang terhadap pendapatan negara dari tahun ke tahun terus meningkat. Per 2019, dengan pendapatan negara yang mencapai Rp1.957,2 triliun dan belanja bunga utang yang mencapai Rp275,5 triliun, tercatat rasio belanja bunga utang terhadap pendapatan negara mencapai 14,07%. Bisnis.com, JAKARTA – Kesempatan pemerintah untuk memaksimalkan peran belanja pemerintah untuk mestimulus perekonomian tampak […]
Siaran Pers CITA terkait Realisasi Penerimaan Pajak 2019
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Siaran Pers terkait Realisasi Penerimaan Pajak 2019 Sehubungan telah dipublikasikannya realisasi penerimaan pajak 2019, kami menyampaikan pandangan sebagai berikut. 1. Tahun 2019 sungguh menjadi tahun yang tidak mudah bagi dunia perpajakan. Tekanan ekonomi global, perlambatan ekonomi domestik, dan dinamika politik mewarnai kinerja sepanjang tahun. Penerimaan pajak kembali tidak mencapai […]
2019 Alami Shortfall Pajak Terbesar dalam 5 Tahun Terakhir
JAKARTA, investor.id – Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) memperkirakan, realisasi penerimaan pajak sepanjang 2019 sebesar Rp 1.319 triliun (83,65%) atau masih ada kekurangan (shortfall) sebesar Rp 258 triliun dari target APBN 2019 yang dipatok sebesar Rp 1.577,6 triliun. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, penerimaan pajak tahun lalu secara […]
Pengamat Minta Omnibus Law Berpihak Pada UMKM
TEMPO.CO, Jakarta – Founder Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menilai pemerintah perlu membahas lebih rinci omnibus law yang berkaitan dengan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Dia khawatir ada bias dalam omnibus law yang membuat pelaku usaha akan disamaratakan. “Jangan bias pengusaha besar, jangan bias industri besar saja, tapi sekaligus ini untuk mendorong, menginklusi, mengarusutamakan UKM yang […]