CITAX H2

Begini Cara Hitung Nilai Divestasi 51% Saham Freeport Paling Adil!

JAKARTA – Penetapan metode perhitungan valuasi sebagai dasar penawaran harga divestasi saham Freeport tidak bisa ditentukan masing-masing pihak. Jika Freeport dan pemerintah menghitung berdasarkan metode masing-masing, hasilnya pasti adalah kebuntuan. Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mencontohkan, perhitungan divestasi saham menggunakan skema replacement cost atau mengganti apa yang dikeluarkan Freeport. Jika […]

CITAX H2

Beli 51% Saham Freeport, Duit Holding BUMN Tambang Masih Kurang

JAKARTA – Persoalan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia hingga kini belum juga terselesaikan. Hal ini karena belum ada kesepakatan harga antara Freeport dengan pemerintah. Untuk membeli 51% saham Freeport, pemerintah berencana menugaskan holding BUMN tambang untuk membelinya. Namun sekalipun 4 BUMN seperti Antam, PTBA, Inalum, dan Timah bergabung ternyata untuk membeli saham Freeport akan […]

CITAX H1

Pengamat: Pemerintah Tak Perlu Ubah Skema Pajak untuk Freeport

Persoalan skema pajak yang diberlakukan terhadap PT Freeport Indonesia masih belum menemui titik temu. Negosiasi terkait skema tarif pajak Freeport yang sebelumnya bersifat tetap (nailed down), diubah menjadi sesuai aturan perundang-undangan (prevailing) seperti yang tertuang dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, menilai wajar jika Freeport […]

CITAX H2

Freeport dan Pemerintah Debat Soal Aturan Pajak, Apa Solusinya?

Jakarta – Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) harus mengubah status kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), agar dapat mengekspor konsentrat (mineral yang sudah diolah tapi belum sampai tahap pemurnian). Namun, PT Freeport Indonesia belum mau menerima IUPK yang diberikan pemerintah. Saat ini Freeport baru […]

CITAX H2

Kalau Freeport Jual 51% Sahamnya, Ada yang Mampu Beli Enggak Ya?

Jakarta – Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) harus mengubah status kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), agar dapat mengekspor konsentrat (mineral yang sudah diolah tapi belum sampai tahap pemurnian). PT Freeport Indonesia, salah satu pemegang KK, menolak mengganti kontraknya menjadi IUPK. Perusahaan tambang raksasa […]

CITAX H2

Tolak Aturan Pajak Naildown, Apa Alasan Freeport?

JAKARTA – Dalam proses perpindahan izin kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), Freeport meminta aturan pajak dan royalti di IUPK bersifat naildown. Sebagaimana aturan di KK, yakni besaran pajak dan royalti yang dibayarkan Freeport bersifat tetap dan tidak ada perubahan hingga masa kontrak berakhir. Namun, kehendak Freeport bertolak belakang dengan pemerintah, di […]

CITAX H2

Amnesti Pajak masih membawa dampak positif

JAKARTA. Program pengampunan pajak atau tax amnesty berakhir 31 Maret 2017. Namun, amnesti pajak masih berpengaruh positif terhadap kinerja penerimaan negara. Tanpa penerimaan dari uang tebusan tax amnesty, penerimaan pajak pada April 2017 tetap meningkat pesat. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat, setoran pajak pada April 2017 sebanyak Rp 121,3 triliun, naik 19,27% dari periode sama tahun […]

H1

PMK 52/PMK.010/2017

tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha. (download)  

CITAX H1

Amnesti pajak tak tambah basis data pajak

JAKARTA. Batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahunan nyaris kelar. Tinggal lima hari atau 31 April, seluruh wajib pajak (WP) termasuk wajib pajak badan menyerahkan SPT-nya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), jumlah wajib pajak (WP) yang melaporkan SPT tahun pajak 2016 hingga Jumat (21/4) sebanyak 10,58 juta WP. “Realisasi pelaporan […]