CITAX H2

4 syarat RI bisa ikut pertukaran data nasabah

JAKARTA. Pemerintah bakal menyiapkan peraturan di bidang jasa keuangan untuk keperluan perpajakan pada 2018. Hal ini lantaran Indonesia ingin ikut serta dalam Otomatisasi Keterbukaan Informasi atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Targetnya, aturan ini akan diterbitkan April mendatang setelah program amnesti pajak berakhir. Melalui Perppu ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan punya akses […]

Uncategorized

Pengemplang Pajak Tak Bisa Lari, Sekalipun ke ‘Tax Haven’

Jakarta, CNN Indonesia — Rencana pertukaran informasi data perbankan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) pada 2018 mendatang, dipastikan akan membuat para pengemplang pajak tidak akan bisa lari dari kejaran otoritas pajak, sekalipun mereka harus kabur ke negara surga pajak (tax haven). Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengungkapkan, perjanjian AEoI telah disepakati […]

CITAX H2

DJP siapkan jurus jitu menagih pajak Google

JAKARTA. Pemerintah Indonesia tampaknya kekurangan instrumen untuk menarik pajak dari Google. Persoalan ini pun masih bergulir, tanpa diketahui hingga kini berapa angka akurat dari Direktorat Jenderal Pajak yang patut dibayarkan oleh perusahaan internet asal Amerika Serikat itu. Angka yang didapatkan oleh Bloomberg, pascapertemuan antara Google dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan pada 19 […]

CITAX H2

Belum Capai Kesepakatan, Ini Solusi Pajak Freeport

JAKARTA – Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyarankan pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan PT Freeport Indonesia, terkait skema pajak yang diminta perusahaan tersebut. Hal itu dikarenakan belum adanya titik temu antara pemerintah dan Freeport terkait pajak tersebut membuat izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang diterbitkan pemerintah belum disepakati Freeport. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo […]

CITAX H2

Alasan Freeport Ngotot Minta Pajak di IUPK Sama dengan KK

JAKARTA – PT Freeport Indonesia hingga saat ini belum menerima keputusan pemerintah yang telah menyetujui perubahan status kontrak karya (KK) Freeport menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Freeport ingin p‎emerintah menyepakati syarat-syarat yang diajukannya sebelum status KK berubah jadi IUPK. Salah satu syarat yang diminta Freeport adalah agar aturan pajak dan royalti di IUPK bersifat […]

CITAX H2

Freeport Diminta Ikuti Aturan Pajak, Lebih Menguntungkan Indonesia!

JAKARTA – Pemerintah telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk PT Freeport Indonesia yang semula berstatus Kontrak Karya (KK). Namun, Freeport mengajukan beberapa syarat, salah satunya terkait pajak. Saat berstatus KK, pemerintah menerapkan aturan pajak tetap atau nail down, dengan tarif PPh Badan 35%, royalti PNBP komoditas tembaga 4 %, emas 3,75 […]

CITAX H1

Ekstensifikasi cukai, cara tepat jaga kesinambungan fiskal negara

Merdeka.com – Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan, ekstensifikasi barang kena cukai bisa menjadi alternatif ketika pendapatan pajak serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum dapat diandalkan dalam kondisi saat ini. Saat ini, pemerintah selalu mengandalkan utang luar negeri untuk menutupi kekurangan anggaran negara. “Mencermati situasi dan kondisi 2017 yang krusial, selain tindak lanjut […]

CITAX H2

Pajak akan kejar komitmen repatriasi Rp 29 triliun

  JAKARTA. Per 31 Desember 2016, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan realisasi komitmen repatriasi telah mencapai Rp 112,2 triliun, yang diklaim 21 bank gateway. Padahal, pemerintah mencatat, komitmen repatriasi Wajib Pajak yang ikut Tax Amnesty mencapai Rp 141 triliun. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, akan mencari tahu dulu alasan dana dari luar negeri […]