BISNIS.COM | 14 OKTOBER 2015 Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah mengatakan target pajak pada 2015 yang senilai Rp1.294 triliun, terlalu tinggi. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penerimaan pajak tahun ini sudah pasti ada kekurangan atau shortfall terhadap target penerimaan. “Memang target pajak kita itu harus diakui ketinggian. Pasti ada shortnya. Ada yang bilang Rp250 triliun, […]
H1
DITJEN Pajak Harus Lakukan Ini Untuk Capai Target
OKEZONE.COM | 14 Oktober 2015 JAKARTA – Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dinilai sudah saatnya menerapkan suatu sistem layaknya Sistem Informasi Debitur (SID) yang sudah lebih dulu diterapkan oleh bank-bank. Adapun sistem tersebut nantinya akan berguna dalam menggali penerimaan negara lewat para Wajib Pajak (WP). Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis […]
SATGAS Pengampunan Nasional Akan Berdiri
KONTAN.CO.ID | 13 Oktober 2015 JAKARTA. Dalam kebijakan pengampunan nasional, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akan membentuk satuan tugas (Satgas) pengampunan nasional. Satgas inilah yang akan memproses dan mengeluarkan kebijakan pengampunan kepada warga negara yang ikut program pengampunan pajak dan pengampunan lainnya. Satgas Pengampunan Nasional ini termaktub dalam pasal 13 hingga 16 dalam Rancangan […]
Pengemplang Pajak Akan Diampuni
KONTAN.CO.ID | 13 Oktober 2015 JAKARTA. Kabar baik bagi para pengemplang pajak dan pengusaha yang memarkir dananya di luar negeri. Aksi mereka dan tunggakan pajaknya di masa lalu bisa diampuni pemerintah asalkan mau menarik dananya dan menyimpannya di dalam negeri. Poin itu masuk dalam salah satu pasal Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional yang sedang dibahas […]
Revaluasi Aset : Tarif Gradasi 3% Hingga 8%
BISNIS.COM | 13 Oktober 2015 Bisnis.com, JAKARTA– Skema tarif pajak penghasilan (PPh) final pada selisih atas revaluasi aktiva tetap dipastikan gradasi dari 3% hingga 8% sama dengan usulan tarif tebusan dalam tax amnesty. Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan, diskon tarif pajak tersebut juga diperpanjang dari rencana awal akhir tahun ini menjadi akhir 2016. Tarif […]
Pengamat Ragu Pemerintah Punya Data RUU Pengampunan Pajak
SINDONEWS.COM | 13 Oktober 2015 JAKARTA – Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo meragukan pemerintah memiliki data dan infrastruktur yang akurat untuk mendukung terealisasinya Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak. Jika data dan infrastrukturnya sudah ada, sebaiknya pemerintah bisa membuktikan kepada masyarakat. Sebaliknya, jika data belum akurat maka akan berimbas pada efek buruk penerimaan negara yang tidak optimal […]
Pengampunan Pajak Bisa Disalahgunakan
KONTAN.CO.ID | 12 Oktober 2015 JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampuan Pajak masih belum final. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih belum ada kata sepakat terkait beberapa hal. Salah satu poin yang krusial adalah mengenai cakupan pengampunan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tetap ingin amnesti seputar pelanggaran di bidang perpajakan. Namun, ada kabar DPR menginginkan klausul […]
Pro dan Kontra RUU Pengampunan Koruptor
LIPUTAN6.COM | 12 Oktober 2015 Liputan6.com, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-undang/RUU Pengampunan Nasional oleh Badan Legislasi Nasional (Balegnas) DPR RI tengah menjadi sorotan publik karena indikasinya mengarah pada pengampunan sanksi pidana tertentu bagi pelaku pidana non pajak demi menarik dananya dari luar ke dalam negeri. Penggunaan istilah pengampunan pajak (tax amnesty) pun diganti dengan pengampunan […]
Salah Kaprah, Pembahasan RUU Pengampunan Diminta Ditunda
CNNINDONESIA.COM | 12 Oktober 2015 Jakarta, CNN Indonesia — Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional dapat melemahkan gerakan anti-korupsi dan mematahkan semangat wajib pajak (WP) yang sudah patuh. Pasalnya, kebijakan ini bisa menjadi impunitas bagi pelaku pidana non pajak dan berpotensi menimbulkan persoalan […]
Pengampunan Nasional Tak Efektif Akibat Minimnya Data Pajak
CNNINDONESIA.COM | 12 Oktober 2015 Jakarta, CNN Indonesia — Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional dinilai tak akan efektif jika disahkan menjadi UU, apabila pemerintah tidak memiliki data perpajakan dan keuangan yang akurat atas para pesakitan yang menjadi target pengampunan. Oleh karena itu, keinginan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mempercepat pembahasan RUU Pengampunan Nasional patut […]