LIPUTAN6.COM | 20 OKTOBER 2015 Liputan6.com, Jakarta – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2015. Beberapa pencapaian layak diapresiasi. Trisakti dan Nawacita adalah platform visi yang dapat dijadikan rujukan untuk menilai apakah kebijakan Pemerintah sesuai dengan visi atau justru melenceng. Pengamat Perpajakan, Yustinus Prastowo berpendapat Nawacita merupakan visi yang memuat platform […]
H1
Catatan Sektor Perpajakan Setahun Pemerintahan Jokowi-JK
SINDONEWS.COM | 20 OKTOBER 2015 JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan, setahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (Jokowi-JK), ada beberapa pencapaian yang layak untuk diapresiasi meski belum memuaskan. Trisakti dan Nawacita adalah platform visi yang dapat dijadikan rujukan untuk menilai apakah kebijakan pemerintah sesuai visi atau justru melenceng. “Di […]
Nilai Rapor Pemerintahan Jokowi-JK di Sektor Pajak
REPUBLIKA.CO.ID | 20 OKTOBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) masih memiliki kelemahan dalam mereformasi aturan pajak. Tahun pertama pemerintahannya Jokowi-JK berjanji menggunakan seleksi terbuka dalam pergantian DIrjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. ” Meski masih terdapat beberapa kelemahan, proses ini cukup bagus […]
Setahun Jokowi-JK, Target Pajak Terlalu Tinggi
REPUBLIKA.CO.ID | 20 OKTOBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan Pemerintah Jokowi-JK menargetkan penerimaan pajak yang terlalu tinggi. Penilaian tersebut merupakan refleksi satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, visi Nawa Cita adalah sebuah reformasi kebijakan perpajakan, sehingga pemerintah seharusnya telah menata ulang politik anggaran. “Kekuatan Nawa Cita adalah […]
Target Pajak Diprediksi Kurang Rp.112 T, Ini Tanggapan Menkeu
VIVA.CO.ID | 19 Oktober 2015 VIVA.co.id – Pemerintah telah menyatakan bahwa penerimaan pajak tahun ini tidak akan mencapai target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp1.294,2 triliun. Bahkan, realisasi penerimaan pajak diprediksi mengalami kekurangan penerimaan (shortfall) sebesar Rp112,5 triliun. Dengan demikian, penerimaan pajak hingga akhir tahun hanya mampu mencapai […]
Industri Kreatif Minta Digratiskan Pajak
OKEZONE.COM | 19 Oktober 2015 JAKARTA – Badan Ekonomi Kreatif (BEK) meminta adanya insentif pajak berupa pembebasan pembayaran pajak terutang untuk industri kreatif. Hal ini guna mendorong semangat pada praktisi kreatif di Indonesia.Kepala BEK Triawan Munaf menyatakan, sebenarnya banyak sekali insentif perpajakan yang bisa diberikan untuk mendorong semangat dan mengurangi kesulitan pada praktisi kreatif […]
BI Rate Tetap, Pengamat : Momen Penurunan Sudah Lewat
TEMPO.CO | 19 Oktober 2015 TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analisys Yustinus Prastowo mengatakan momentum penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) sudah lewat. Dia pun menilai keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunganya dianggap cukup tepat. “Ada pertimbangan dari BI, salah satunya insentif. Saat rupiah menguat, insentif yang bisa diberikan adalah […]
Pajak Revaluasi Agar Dicicil
KOMPAS.COM | 19 Oktober 2015 JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan agar pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) revaluasi bisa dicicil. Ini akan lebih menarik minat wajib pajak. “Pembayaran Pajak Penghasilan revaluasi aset akan memberatkan cash flow perusahaan. Apalagi saat ini kondisi ekonomi sedang sulit. Jadi, sebaiknya pembayarannya bisa dicicil,” kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation […]
Rencana Pemberian Pengampunan Pajak Dinilai Tidak Adil
REPLUBIKA.CO.ID | 17 Oktober 2015 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah berencana mengeluarkan rancangan undang-undang (RUU) Pengampunan Nasional yang akan memberikan pengampunan bagi wajib pajak badan/perusahaan termasuk perusahaan pertambangan. Melihat praktik kejahatan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, hal imi dinilai sangat tidak adil jika mereka diberikan pengampunan. “Wacana untuk memberikan pengampunan pajak dan kejahatan keuangan lainnya […]
Menteri Keuangan : Tax Amnesty Hanya Untuk Pidana Fiskal Dan Pajak
KATADATA.CO.ID | 16 Oktober 2015 KATADATA – Pemerintah berbeda pandangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemberian fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, pengampunan pajak secara nasional hanya diperuntukkan bagi para pelaku pidana fiskal dan pengemplang pajak di masa lalu. “Yang akan diberi fasilitas (tax amnesty) mengarah pada pidana fiskal dan pajak,” kata […]