REPUBLIKA.CO.ID | 27 OKTOBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID,BUMN Butuh Sinergi Revaluasi aset BUMN menopang penerimaan pajak. JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melansir laporan kinerja satu tahun Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (26/10). Dalam paparannya, Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, selama setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, BUMN telah memberikan kontribusi yang masif terhadap perekonomian nasional. […]
H1
Akibat Kabut Asap, Harga Pangan Berpotensi Naik
VIDEO.SINDONEWS.COM | 27 OKTOBER 2015 Sejumlah kalangan menilai, kenaikan harga sejumlah kebutuhan masyarakat secara nasional masih akan berlanjut di Oktober 2015 hingga Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pada awal November 2015. Kalangan pengamat memprediksi kenaikan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab inflasi di Oktober. Pengamat Ekonomi Universitas Atma Jaya Yustinus Prastowo mengatakan, gangguan distribusi akibat […]
Pengamat Sarankan Pajak Revaluasi Aset Bisa Dicicil
REPUBLIKA.CO.ID | 26 OKTOBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyarankan pemerintah membuka opsi pembayaran pajak revaluasi aset dilakukan dengan cara diangsur. Pembayaran dengan cara dicicil ini akan sangat membantu beban perusahaan di tengah melambatnya perekonomian. Yustinus mengatakan, banyak perusahaan khususnya BUMN enggan melakukan revaluasi karena harus mengeluarkan […]
Pengampunan Pajak Belum Final
REPUBLIKA.CO.ID | 23 OKTOBER 2015 JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum bisa memastikan kapan program pengampunan pajak bisa dijalankan. DJP masih harus menunggu kepastian dari DPR terkait pelaksanaannya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak masih dalam tahap pembahasan di DPR. “Kami menunggu arahan dari […]
Paket Jilid Lima Kurang Istimewa
SINARHARAPAN.COM | 23 OKTOBER 2015 JAKARTA – Paket kebijakan ekonomi jilid V dinilai sebagai paket yang sangat biasa. Dampaknya kurang luas terhadap perekonomian nasional. Revaluasi aset dalam paket jilid V dinilai hanya akan dimanfaatkan BUMN. Swasta akan lebih banyak dilakukan perusahaan skala menengah. “Kalau perusahaan swasta nasional berskala besar, apalagi yang berbentuk perusahaan terbuka, hampir […]
Pajak e-commerce masuk beleid pajak
KONTAN.CO.ID | 22 OKTOBER 2015 JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengaku sudah menyelesaikan draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Ada beberapa poin yang menjadi target revisi UU PPh, antara lain pajake-commerce dan penetapan tarif PPh baru. Direktur Peraturan Perpajakan Ditjen Pajak, Poltak Maruli John Liberty Hutagaol mengatakan, dalam revisi […]
Paket Ekonomi Jilid V Hapus PPh Dana Investasi Properti
CNNINDONESIA.COM | 22 Oktober 2015 Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah berencana memberikan keringanan pajak bagi instrumen investasi dalam bentuk properti atau yang biasa disebut Dana Investasi Real Estat (DIRE). Kebijakan tersebut diketahui akan masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V yang akan dirilis oleh Presiden Joko Widodo sore nanti. DIRE adalah wadah yang dipergunakan untuk […]
Jangan Buru-Buru Terapkan Pengampunan Pajak
REPUBLIKA.CO.ID | 21 OKTOBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo meminta pemerintah tidak terburu-buru memberlakukan pengampunan pajak. Indonesia dinilai belum siap untuk memberlakukan kebijakan tersebut. “Masih banyak hal yang belum mendukung. Kalau terburu-buru, khawatirnya pengampunan itu tidak akan optimal,”kata Yustinus kepada Republika. Dijelaskan Yustinus, pengampunan pajak membutuhkan sistem administrasi yang memadai, khususnya administrasi pascapengampunan. […]
Remunerasi tak tolong kinerja perpajakan
KONTAN.CO.ID | 21 OKTOBER 2015 JAKARTA. Genap satu tahun, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla mengisi pemerintahan. Semangat dan kepercayaan diri yang tinggi tertuang dalam agenda kerja yang diusungnya, salah satunya menggenjot penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Mimpi Jokowi untuk pembangunan infrastruktur membutuhkan dana berlimpah. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah meminta Direktorat […]
Catatan Sektor Perpajakan Setahun Pemerintahan jokowi-JK
BERITADETIK.COM | 20 OKTOBER 2015 Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo membicarakan, setahun kepemimpinan Presiden jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (jokowi-JK), terdapat beberapa pencapaian yang layak buat diapresiasi meski belum memuaskan. Trisakti dan Nawacita ialah platform visi yang bisa dijadikan rujukan buat menilai apakah kebijakan pemerintah sesuai visi atau justru melenceng. “Di bidang perpajakan, kami […]