JAKARTA – Pemeriksaan wajib pajak (WP) yang tidak ikut amnesti pajak dan ikut amnesti pajak tetapi tidak melaporkan hartanya secara benar hendaknya diiringi ketentuan yang jelas. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sementara itu, Presiden Republik Lithuania Dalia GrybauskaitÄ— Pada Rabu 17 Mei 2017 kemarin, melakukan […]
H1
Pemerintah Diminta Pastikan Kerahasiaan Data Nasabah Tetap Terjamin
Metrotvnews.com, Jakarta: Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan seharusnya tak berdampak negatif pada bisnis perbankan. Sejatinya tujuan aturan ini adalah memperluas basis data perpajakan di Indonesia. Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah perlu memitigasi dampak negatif dari aturan ini bagi perbankan. Apalagi bisnis di […]
Perppu AEoI, untuk nasabah asing atau domestik?
JAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dalam draf yang diterima KONTAN, Selasa (16/5), aturan tersebut diundangkan pada tanggal 8 Mei 2017. Dengan demikian, Ditjen Pajak Kemenkeu telah berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga […]
Wajib Pajak yang Ikut "Tax Amnesty" Perlu Diperiksa?
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah sedang menyiapkan aturan baru terkait pemeriksaan wajib pajak pasca-pengampunan pajak atau tax amesty. Salah satu hal yang menjadi perbincangan adalah terkait subjek prioritas pemeriksaan. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai, sebaiknya pemeriksaan dilakukan tidak pandang bulu, baik yang ikut tax amnesty atau tidak. “Yang tidak ikut pengampunan […]
Babak Baru Usai Program Tax Amnesty
Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan siap melakukan penegakkan hukum sesuai Pasal 18 Undang-undang Pengampunan Pajak pasca tax amnesty. Tujuannya untuk mengusut harta Wajib Pajak (WP) baik Orang Pribadi maupun Badan yang tidak ikut program tax amnesty ataupun yang ikut tapi tidak melaporkan seluruh hartanya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan […]
Kemenkeu Masih Pertimbangkan Penurunan PPh Badan Jadi 17 Persen
Pemerintah diminta untuk segera mengkaji rencana penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan, dari 25 persen menjadi 17 persen. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menjelaskan, penurunan tarif PPhBadan merupakan suatu kebutuhan bagi industri agar bisa bersaing dengan negara lain. Apalagi, dalam indikator kemudahan berusaha, pembayaran pajak di Indonesia tergolong lemah […]
Pajak dan Relasi Negara dengan Warga
JAKARTA – Tidak ada orang yang rela membayar pajak dan ada sebagian negara negara yang tidak memungut pajak dari warganya. Sejumlah negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah seperti Saudi Arabia mengandalkan penjualan minyak sebagai penerimaan negara. Apakah mungkin Indonesia menerapkan hal yang sama? Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo […]
Indonesia Dinilai Tak Sanggup Beli Saham Freeport
JAKARTA – Center Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai, Indonesia tidak akan sanggup membeli saham 51% yang wajib didivestasikan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Pembelian saham PTFI hanya akan memicu peningkatan utang luar negeri oleh pemerintah. Berdasarkan hitungan PTFI, nilai sahamnya sekitar USD15,9 miliar atau hampir Rp200 triliun. Berarti, 51% sahamnya dihargai sebesar USD8,11 miliar atau […]
Skema Divestasi Saham Dinilai Belum Adil
Bisnis.com, JAKARTA – Skema penghitungan harga saham divestasi perusahaan tambang yang tidak memperhitungan nilai cadangan dalam Peraturan Menteri ESDM tidak adil bagi perusahaan tambang. Ketentuan divestasi perusahaan tambang diatur dalam Permen ESDM No. 9/2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Direktur Eksekutif Center for […]
Pengamat: Pemerintah Tak Perlu Ubah Skema Pajak untuk Freeport
Persoalan skema pajak yang diberlakukan terhadap PT Freeport Indonesia masih belum menemui titik temu. Negosiasi terkait skema tarif pajak Freeport yang sebelumnya bersifat tetap (nailed down), diubah menjadi sesuai aturan perundang-undangan (prevailing) seperti yang tertuang dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, menilai wajar jika Freeport […]