SELULER.ID | 11 Oktober 2016 Jakarta, Selular.ID – Rencana pemerintah untuk segera mensahkan revisi peraruran pemerintah (PP) 52/53 tahun 2000 dinilai Ombudsman RI tidak layak karena cacat prosedur. Oleh karena itu Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman RI meminta presiden Joko Widodo untuk tidak menandatangani revisi aturan tersebut. Salah satu indikasi cacat prosedur ini dikatakan Alamsyah adalah tidak […]
CITAX
CITA: Ada Agenda Tersembunyi dari Kebijakan Network Sharing
SELULER.ID | 11 Oktober 2016 Jakarta, Selular.ID – Kebijakan kewajiban network sharing yang akan segera disahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Revisi PP No.53 tahun 2000 dinilai banyak pihak sangat perlu dicermati penerapannya sehingga tidak terjadi kerugian baik bagi masyarakat maupun industri telekomunikasi sendiri. Yustinus Prastowo Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai kebijakan […]
PERPAJAKAN : Setoran Dari Telekomunikasi Berpotensi Menyusut
BISNIS.COM | 11 Oktober 2016 Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah diminta berhati-hati menerapkan revisi Peraturan Pemerintah No. 23/2000 tentang tarif interkoneksi dan No. 52/2000 tentang pembagian jaringan yang dalam jangka panjang bisa memicu perang tarif dan praktik transfer pricing yang bisa mempengaruhi turunnya penerimaan pajak dari sektor telekomunikasi. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo […]
Indonesia Harus Ubah Pendekatan untuk Kejar Pajak dari Google
CNNINDONESIA.COM | 11 Oktober 2016 Jakarta, CNN Indonesia — Usaha pemerintah dalam mengejar pajak dari Google Indonesia dinilai tak akan membuahkan hasil apabila tak mengubah pendekatan. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo . “Kalau dibawa ke pengadilan sengketa pajak dengan undang-undang yang ada sekarang, Indonesia akan kalah,” tutur Yustinus […]
UKM penerima KUR digiring ikut tax amnesty
KONTAN.CO.ID | 10 Oktober 2016 JAKARTA. Pemerintah mulai merancang strategi untuk menarik usaha kecil menengah (UKM) ikut program amnesti pajak. Sasaran yang dibidik adalah UKM penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berharap pebisnis penerima fasilitas KUR ikut melaporkan hartanya. Langkah ini bukan tanpa alasan. Pada periode pertama amnesti pajak, jumlah pengusaha […]
Uang Triliunan Disembunyikan Di Bawah Bantal
RMOL.CO  | 08 Oktober 2016 RMOL. Program tax amnesty mengungkap berbagai fakta menarik. Selain berhasil mengungkap dana yang disembunyikan di luar negeri, program ini juga mengungkap uang yang disembunyikan di bawah bantal yang jumlahnya cukup mencengangkan. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkap total uang yang disimpan para wajib pajak di dalam rumah mencapai ratusan triliun. Sejak program ini […]
Amnesti Pajak Periode II Fokus kepada Dana Repatriasi dan UKM
PIKIRAN-RAKYAT.COM | 07 Oktober 2016 JAKARTA, (PR).- Fokus amnesti pajak periode kedua cenderung untuk mengejar dana repatriasi dengan menyasar perusahaan-perusahaan ketimbang perseorangan seperti periode pertama. Selain itu, pemerintah pun mulai gencar menyosialisasikan program tersebut kepada usaha kecil dan menengah. “Saya kira fokus periode kedua adalah repatriasi. Perusahaan akan banyak karena kemarin beberapa regulasi belum jelas. […]
Ada potensi pajak baru dari tax amnesty
KONTAN.CO.ID | 06 Oktober 2016 Jakarta. Pemerintah mulai menyisir potensi penambahan objek pajak baru dari hasil pelaporan harta amnesti pajak. Ditjen Pajak berharap hasil amnesti pajakakan memperluas basis pajak mulai tahun depan, sehingga potensi penerimaan pajak meningkat. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Yon Arsal mengatakan, tidak semua harta yang dilaporkan otomatis jadi objek pajak baru. “Kami […]
Apa Benar Ikut "Tax Amnesty" Berarti Mengemplang Pajak?
BISNISKEUANGAN.KOMPAS.COM | 4 OKTOBER 2016 JAKARTA, KOMPAS.com – Program Amnesti Pajak atau tax amnesty kembali dikaitkan dengan pihak-pihak yang secara sengaja melalukan pengemplangan pajak kepada negara. Perbincangan itu kembali mencuat usai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding bakal calon wakil gubernur, Sandiaga Uno, sebagai pengemplang pajak karena mengikuti program tax amnesty. Lantas apa bisa disimpulkan […]
Ahok Keliru, Peserta Tax Amnesty Tak Semua Pengemplang Pajak
DETIK.COM | 03 Oktober 2016 Jakarta – Keikutsertaan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty ditanggapi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut Ahok, peserta tax amnesty adalah pengemplang pajak. Pengamat Perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo menilai kata pengemplang yang digunakan Ahok keliru. […]