CITAX

NERACA.CO.ID | 13 Oktober 2016 Ombudsman: Industri Telekomunikasi Berpotensi Maladministrasi NERACA Jakarta – Industri telekomunikasi di Indonesia berpotensi maladminitrasi terkait dengan rencana Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur tentang kebijakan network sharing atau berbagi jaringan telekomunikasi. “Hal tersebut menurut saya berpotensi munculnya pengabaian partisipasi publik karena pembentukan peraturan tanpa mekanisme konsultasi publik yang memadai,” kata […]

THEJAKARTAPOST.COM | 13 Oktober 2016 The government reiterated on Wednesday its commitment to combat tax avoidance practices, as nations around the world have agreed to strengthen their respective taxation systems in an effort to support local economies amid weakening global growth. Finance Minister Sri Mulyani Indrawati said efforts to strengthen international taxation mechanisms were the […]

LIPUTAN6.COM | 12 Oktober 2016 Liputan6.com, Jakarta - Beberapa waktu lalu, Google diduga mengemplang pajak di Indonesia. Bahkan, raksasa mesin pencari itu sempat menolak diperiksa petugas pajak karena selama ini mangkir dari menyetor pajak di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus memiliki data akurat mengenai pendapatan Google […]

ARENALTE.COM | 13 Oktober 2016 ArenaLTE.com – Pemerintah saat ini tengah menggodok perubahan terhadap  PP Nomor 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan perubahan terhadap PP Nomor 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Namun beberapa kalangan meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam melakukan perubahan peraturan tersebut. Karena bisa memunculkan praktik transfer pricing mengingat pemain seluler di Indonesia didominasi […]

VIVA.CO.ID | 13 Oktober 2016 Apindo: UMKM Punya Persepsi Negatif Terhadap Otoritas Pajak “Dahulu sama sekali tidak dibantu, sekarang justru disuruh bayar.” VIVA.co.id – Partisipasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty hingga periode kedua pelaksanaan masih relatif minim. Padahal, perkembangan sektor UMKM dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat pesat. Berdasarkan […]

KORAN-JAKARTA.COM | 13 Oktober 2016 Jakarta – Pembentukan satuan tugas (satgas) amnesti pajak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tak efektif untuk mengoptimalkan implementasi program tersebut hingga batas waktu Maret tahun depan. Sebab, task force tersebut dianggap tidak memiliki tugas jelas. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan tidak ada yang […]

DETIK.COM | 13 Oktober 2016 Jakarta – Para selebriti di media sosial seperti Selebgram memang seharusnya dikenakan pajak. Sebab, mereka mendapatkan penghasilan dari iklan produk di akunnya. Terutama bila penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP). “Bahwa mereka mendapatkan penghasilan yang merupakan objek pajak, jika melebihi PTKP, harus membayar pajak. Termasuk terutang PPN atas jasa […]

VIVA.CO.ID | 13 Oktober 2016 Pengamat: Selebgram, Youtuber Memang Harusnya Kena Pajak Harus ada kesetaraan bayar pajak, termasuk pada Selebgram. VIVA.co.id – Rencana Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang akan memungut pajak bagi pengguna media sosial yang mempergunakan akunnya untuk mempromosikan atau bahkan menjual suatu barang atau jasa di media sosial tengah menjadi sorotan publik. Center for […]

MERDEKA.COM | 11 Oktober 2016 Merdeka.com - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang telekomunikasi yang disusun secara tidak transparan dan ditujukan tidak untuk pemerkuat kepentingan nasional, maka berpotensi membuat negara buntung dari sisi penerimaan negara. Rencana revisi PP yang dimaksud adalah No 52/2000 tentang penyelenggaraan […]

CNNINDONESIA.COM | 11 Oktober 2016 Jakarta, CNN Indonesia — Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) menilai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 dan 53 Tahun 2000 bertolak belakang dengan kebijakan tax amnesty yang digalakkan pemerintah. Hal tersebut menurut Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo lantaran setiap keuntungan yang diperoleh perusahaan telekomunikasi dari efisiensi tidak secara langsung meningkatkan jumlah pajak […]