CITAX

KORAN-JAKARTA.COM | 13 Oktober 2016 Jakarta – Pembentukan satuan tugas (satgas) amnesti pajak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tak efektif untuk mengoptimalkan implementasi program tersebut hingga batas waktu Maret tahun depan. Sebab, task force tersebut dianggap tidak memiliki tugas jelas. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan tidak ada yang […]

DETIK.COM | 13 Oktober 2016 Jakarta – Para selebriti di media sosial seperti Selebgram memang seharusnya dikenakan pajak. Sebab, mereka mendapatkan penghasilan dari iklan produk di akunnya. Terutama bila penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP). “Bahwa mereka mendapatkan penghasilan yang merupakan objek pajak, jika melebihi PTKP, harus membayar pajak. Termasuk terutang PPN atas jasa […]

VIVA.CO.ID | 13 Oktober 2016 Pengamat: Selebgram, Youtuber Memang Harusnya Kena Pajak Harus ada kesetaraan bayar pajak, termasuk pada Selebgram. VIVA.co.id – Rencana Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang akan memungut pajak bagi pengguna media sosial yang mempergunakan akunnya untuk mempromosikan atau bahkan menjual suatu barang atau jasa di media sosial tengah menjadi sorotan publik. Center for […]

MERDEKA.COM | 11 Oktober 2016 Merdeka.com - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang telekomunikasi yang disusun secara tidak transparan dan ditujukan tidak untuk pemerkuat kepentingan nasional, maka berpotensi membuat negara buntung dari sisi penerimaan negara. Rencana revisi PP yang dimaksud adalah No 52/2000 tentang penyelenggaraan […]

CNNINDONESIA.COM | 11 Oktober 2016 Jakarta, CNN Indonesia — Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) menilai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 dan 53 Tahun 2000 bertolak belakang dengan kebijakan tax amnesty yang digalakkan pemerintah. Hal tersebut menurut Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo lantaran setiap keuntungan yang diperoleh perusahaan telekomunikasi dari efisiensi tidak secara langsung meningkatkan jumlah pajak […]

BERITASATU.COM | 11 Oktober 2016 Jakarta – Perang tarif di antara operator seluler memang bukan hal yang baru. Mereka berlomba-lomba memberikan tarif nelpon serendah mungkin untuk bisa mengakuisisi pelanggan baru. Bila dilihat sepintas, tarif murah tersebut sepertinya menguntungkan konsumen. Padahal sesungguhnya itu bisa mengorbankan kepentingan konsumen yang lebih luas.‬ Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis […]

LIPUTAN6.COM | 11 Oktober 2016 Liputan6.com, Jakarta Rencana pemerintah untuk merevisi PP Nomor 52/2000 dan PP Nomor 53/2000 yang mengatur soal network sharing dan tarif interkoneksi dianggap tak adil dan tidak sesuai. Pandangan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prabowo saat media briefing soal network sharing di Jakarta, Selasa (11/10/2016). Menurutnya, penetapan tarif interkoneksi yang ada […]

DETIK.COM | 11 Oktober 2016 Jakarta – Genderang perang tarif yang dilancarkan sejumlah operator seluler, khususnya baru-baru ini di luar Jawa, dinilai berpotensi merugikan pendapatan negara hingga Rp 14 triliun. Kok bisa? Hitung-hitungan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Selasa (11/10/2016). Menurut Prastowo, perang tarif seluler […]

SINDONEWS.COM | 11 Oktober 2016 JAKARTA – Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengklaim rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 52 Tahun 2000 dan PP No 23 Tahun 2000, yang mengatur Network Sharing dan Tarif Interkoneksi, berpotensi menggerus penerimaan negara. Dalam Surat Edaran (SE) Menkominfo Nomor 1153/M.Kominfo/PI.0204/08/2016 ditetapkan bahwa tarif interkoneksi antar operator telepon selular diturunkan dari Rp250 […]

INDOTELKO.COM | 11 Oktober 2016 JAKARTA (IndoTelko) – Rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan dan Peraturan Pemerintah Nomor  53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit ternyata tak hanya menyajikan cerita manis tentang efisiensi biaya, tetapi ada bom waktu potensi kerugian sebesar Rp 14 triliun […]