VIVA.CO.ID | 13 Oktober 2016 Pengamat: Selebgram, Youtuber Memang Harusnya Kena Pajak Harus ada kesetaraan bayar pajak, termasuk pada Selebgram. VIVA.co.id – Rencana Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang akan memungut pajak bagi pengguna media sosial yang mempergunakan akunnya untuk mempromosikan atau bahkan menjual suatu barang atau jasa di media sosial tengah menjadi sorotan publik. Center for […]
CITAX
Perang tarif bisa rugikan negara
MERDEKA.COM | 11 Oktober 2016 Merdeka.com -Â Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang telekomunikasi yang disusun secara tidak transparan dan ditujukan tidak untuk pemerkuat kepentingan nasional, maka berpotensi membuat negara buntung dari sisi penerimaan negara. Rencana revisi PP yang dimaksud adalah No 52/2000 tentang penyelenggaraan […]
Network Sharing Dianggap Bertentangan dengan Tax Amnesty
CNNINDONESIA.COM | 11 Oktober 2016 Jakarta, CNN Indonesia — Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) menilai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 dan 53 Tahun 2000 bertolak belakang dengan kebijakan tax amnesty yang digalakkan pemerintah. Hal tersebut menurut Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo lantaran setiap keuntungan yang diperoleh perusahaan telekomunikasi dari efisiensi tidak secara langsung meningkatkan jumlah pajak […]
Perang Tarif "Nelpon Murah" Rugikan Operator dan Konsumen
BERITASATU.COM | 11 Oktober 2016 Jakarta – Perang tarif di antara operator seluler memang bukan hal yang baru. Mereka berlomba-lomba memberikan tarif nelpon serendah mungkin untuk bisa mengakuisisi pelanggan baru. Bila dilihat sepintas, tarif murah tersebut sepertinya menguntungkan konsumen. Padahal sesungguhnya itu bisa mengorbankan kepentingan konsumen yang lebih luas.‬ Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis […]
Network Sharing Berpotensi Turunkan Pendapatan Negara
LIPUTAN6.COM | 11 Oktober 2016 Liputan6.com, Jakarta Rencana pemerintah untuk merevisi PP Nomor 52/2000 dan PP Nomor 53/2000 yang mengatur soal network sharing dan tarif interkoneksi dianggap tak adil dan tidak sesuai. Pandangan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prabowo saat media briefing soal network sharing di Jakarta, Selasa (11/10/2016). Menurutnya, penetapan tarif interkoneksi yang ada […]
Operator Perang Tarif, Negara Bisa Rugi Rp 14 Triliun
DETIK.COM | 11 Oktober 2016 Jakarta – Genderang perang tarif yang dilancarkan sejumlah operator seluler, khususnya baru-baru ini di luar Jawa, dinilai berpotensi merugikan pendapatan negara hingga Rp 14 triliun. Kok bisa? Hitung-hitungan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Selasa (11/10/2016). Menurut Prastowo, perang tarif seluler […]
Kebijakan Tarif Interkoneksi Diklaim Turunkan Penerimaan Negara
SINDONEWS.COM | 11 Oktober 2016 JAKARTA – Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengklaim rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 52 Tahun 2000 dan PP No 23 Tahun 2000, yang mengatur Network Sharing dan Tarif Interkoneksi, berpotensi menggerus penerimaan negara. Dalam Surat Edaran (SE) Menkominfo Nomor 1153/M.Kominfo/PI.0204/08/2016 ditetapkan bahwa tarif interkoneksi antar operator telepon selular diturunkan dari Rp250 […]
Catat! Network sharing berpotensi rugikan industri telekomunikasi Rp 14 triliun
INDOTELKO.COM | 11 Oktober 2016 JAKARTA (IndoTelko) – Rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit ternyata tak hanya menyajikan cerita manis tentang efisiensi biaya, tetapi ada bom waktu potensi kerugian sebesar Rp 14 triliun […]
Ombudsman Minta Jokowi Tidak Tandatangani Revisi PP 52/53 Tahun 2000
SELULER.ID | 11 Oktober 2016 Jakarta, Selular.ID – Rencana pemerintah untuk segera mensahkan revisi peraruran pemerintah (PP) 52/53 tahun 2000 dinilai Ombudsman RI tidak layak karena cacat prosedur. Oleh karena itu Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman RI meminta presiden Joko Widodo untuk tidak menandatangani revisi aturan tersebut. Salah satu indikasi cacat prosedur ini dikatakan Alamsyah adalah tidak […]
CITA: Ada Agenda Tersembunyi dari Kebijakan Network Sharing
SELULER.ID | 11 Oktober 2016 Jakarta, Selular.ID – Kebijakan kewajiban network sharing yang akan segera disahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Revisi PP No.53 tahun 2000 dinilai banyak pihak sangat perlu dicermati penerapannya sehingga tidak terjadi kerugian baik bagi masyarakat maupun industri telekomunikasi sendiri. Yustinus Prastowo Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai kebijakan […]