METROTVNEWS.COM | 02 FEBRUARI 2016 Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro masih menutup rapat informasi mengenai calon pengganti Sigit Priadi Pramudito sebagai Dirjen Pajak secara definitif. Bambang mengaku secepatnya akan mencari sosok yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut. Ketika ditegaskan apakah akan dilakukan pada Februari ini, Bambang tak menampiknya. “Tunggu saja, […]
CITAX
Suami Pengusaha dan Istri Karyawan, Lebih Baik NPWP Digabung atau Dipisah?
DETIK.COM | 02 FEBRUARI 2016 Jakarta -Status pekerjaan suami dan istri dalam satu keluarga menentukan metode pembayaran pajaknya. Misalnya ketika suami adalah seorang pengusaha dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar, dan istri sebagai karyawan. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menjelaskan, pada prinsipnya, perbedaan beban pajak keluarga akan timbul ketika penghitungan […]
Genjot Penerimaan Negara, Kursi Panas Dirjen Pajak Mendesak
TEMPO.CO | 01 FEBRUARI 2016 TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan jabatan pemimpin Direktorat Jenderal Pajak sangat strategis. Salah satunya terlihat dari kinerja perpajakan yang turut menjadi tolok ukur keberhasilan presiden. Oleh karena itu, Prastowo meminta agar Presiden Joko Widodo untuk segera mengangkat pemimpin institusi yang berada di bawah […]
PENERIMAAN NEGARA: Presiden Diminta Segera Tetapkan Dirjen Pajak
BISNIS.COM | 01 FEBRUARI 2016 Bisnis.com, JAKARTA — Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menetapkan Dirjen Pajak demi secepatnya mengoptimalisasi penerimaan pajak pada tahun ini. Direktur Cita Yustinus Prastowo menuturkan banyak persoalan terkait dengan pajak yang harus dilakukan pada tahun ini di antaranya soal pengampunan pajak, revisi UU Perpajakan, […]
Kebijakan Pajak Rugikan Perempuan yang Bekerja
SINDONEWS.COM | 28 JANUARI 2016 JAKARTA – Kebijakan pajak terhadap perempuan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dinilai menyimpan persoalan dan melawan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Aturan tersebut dianggap merugikan perempuan yang bekerja. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengemukakan, pasal 8 UU PPh bukan sekadar persoalan administrasi. “Pasal 8 UU PPh […]
Kebijakan Pengampunan Pajak Diragukan
GRESNEWS.COM | 25 JANUARI 2016 JAKARTA, GRESNEWS.COM – Draft Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak telah sampai ke meja presiden. Selangkah lagi RUU itu akan diserahkan ke DPR untuk dibahas dan segera disahkan. Namun, sejumlah pihak mengkritik lahirnya RUU tax amnesty yang dinilai terlalu terburu-buru. Selain dikhawatirkan tak akan efektif meningkatkan pendapatan negara. Pakar Perpajakan Yustinus Prastowo […]
Menkeu harus segera resmikan ditjen pajak
SINDONEWS.COM | 26 JANUARI 2016 Jakarta. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro didesak untuk segera menunjuk Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak definitif. Hal tersebut harus segera dilakukan agar konsolidasi dan kerja Ditjen Pajak tak terhambat. Sebagaimana diketahui, sejak keputusan pengunduran diri Sigit Priadi Pramudito dari posisi Dirjen Pajak Sigit awal Desember lalu, kursi nomor satu Ditjen Pajak tersebut […]
Kementerian Keuangan Diminta Segera Cari Dirjen Pajak Baru
BERITASATU.COM | 26 JANUARI 2016 Jakarta –Kementerian Keuangan diminta segera melelang jabatan dirjen pajak yang sementara ini masih dipegang Ken Dwijugiasteadi selaku pelaksana tugas. Semakin lama posisi ini dikosongkan, konsolidasi juga akan terlambat sehingga penerimaan pajak berpotensi shortfall seperti tahun 2015 lalu. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analys (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan belum adanya pejabat definitif membuat […]
Tata Niaga Pertanian Tembakau Barus Dibenahi Pemerintah
GATRA.COM | 21 JANUARI 2016 Jakarta, GATRAnews – Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan Daerah (LP3D) Ayub Laksono mengatakan, tata niaga pertanian khususnya tembakau harus segera dibenahi pemerintah. Selama ini, ujar Ayub di Jakarta, Kamis (21/1), distribusi tembakau dari petani hingga pabrikan melalui beberapa tahapan. “Pabrikan rokok banyak menerima tembakau dari pihak ketiga dan tidak […]
Tata Niaga Pertembakuan Perlu Dibenahi
INILAH.COM | 22 JANUARI 2016 INILAHCOM, Jakarta – Pemerintah diharapkan membenahi industri pertembakauan mulai hulu hingga hilir, termasuk dalam logistik tata niaga tembakau. Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan Daerah (LP3D), Ayub Laksono mengatakan, tata niaga pertanian khususnya tembakau harus segera dibenahi pemerintah. Selama ini, distribusi tembakau dari petani hingga pabrikan melalui beberapa tahapan. […]









