INDOPOST.CO.ID | 21 JANUARI 2016 indopos.co.id – Rancangan Undang-Undang (RUU) pertembakauan sudah seharusnya memperhatikan masukan semua stakeholder Industri Hasil Tembakau (IHT) jika akan disahkan, karena sektor IHT, memberikan pemasukan terhadap negara dalam bentuk cukai sebesar 9,5% dari total APBN per tahun. IHT juga menyerap jutaan tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir. “Jika diperhatikan, ada 6,1 […]
CITAX
Program Kemitraan Petani dengan Pabrikan Harus Dimasukkan Kedalam RUU Pertembakauan
INDOPOS.CO.ID | 21 JANUARI 2016 indopos.co.id – Program kemitraan petani dengan pabrikan harus dimasukkan kedalam RUU Pertembakauan. Jika RUU Pertembakauan disahkan menjadi undang-undang, maka seluruh pabrikan rokok harus menjalin kemitraan dengan petani dan rantai distribusi menjadi lebih pendek. “Dampak dari program kemitraan bisa meningkatkan produktivitas tembakau. Apabila produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani terjamin, maka target penerimaan […]
DPR dan Pengusaha Kompak Soal RUU Pertembakauan
CNNINDONESIA.COM | 22 JANUARI 2016 Jakarta, CNN Indonesia — Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun meminta pemerintah mendengar seluruh masukan pelaku usaha Industri Hasil Tembakau (IHT) di dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertembakauan. Sebab, kontribusi IHT terhadap pemasukan negara dalam bentuk cukai tercatat menyentuh angka 9,5 persen dari total Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Di […]
DPR: Indonesia Butuh UU Pertembakauan
REPUBLIKA.CO.ID | 21 JANUARI 2016 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan Indonesia sangat membutuhkan UU Pertembakauan sebagai payung hukum yang kuat untuk mengatur industri hasil tembakau. RUU Pertembakauan yang merupakan inisiatif DPR sedang disusun dan diharapkan bisa disahkan pada tahun ini. “Industri tembakau memiliki manfaat ekonomi yang besar sejak kita belum […]
RUU Pertembakauan Harus Berpihak pada Sektor IHT
PIKIRANRAKYAT.COM | 22 JANUARI 2016 JAKARTA, (PRLM).- Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan harus memerhatikan masukan semua pemangku kepentingan industri hasil tembakau (IHT) jika akan disahkan. Pasalnya, industri ini memberikan pemasukan terhadap negara dalam bentuk cukai sebesar 9,5 persen dari total APBN per tahun dan menyerap jutaan tenaga kerja. “Jika diperhatikan, ada 6,1 juta petani tembakau terlibat […]
Pengenaan PPN 10 Persen Impor Sapi Bakalan Beratkan Konsumen
BERITASATU.COM | 21 JANUARI 2016 Jakarta –Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPn) sebesar 10 persen pada impor sapi bakalan dinilai membuat harga daging sapi di tingkat konsumen semakin melambung. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan dalam Pasal 4 ayat (a) UU PPN Nomor 42/ 2009 disebutkan impor daging sapi tidak termasuk kelompok […]
Pengamat: Sapi bakalan seharusnya tak kena PPN
KONTAN.CO.ID | 21 JANUARI 2016 JAKARTA. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan, adanya pembatasan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap komoditas ternak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 267/PMK.010/2015 akan merugikan konsumen. Prastowo berpendapat, pemerintah sebaiknya menjadikan sapi selain indukan, khususnya sapi bakalan sebagai barang strategis. Sebab, dengan dijadikan sebagai […]
DRAF FINAL RUU TAX AMNESTY: SPT 2014 Jadi Basis Pengurang Harta
BISNIS.COM | 20 JANUARI 2016 Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akhirnya memakai surat pemberitahuan (SPT) tahunan 2014 menjadi basis pengurang nilai harta bersih dalam draf final rancangan undang-undang pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, pemerintah memastikan tidak akan mengotak-atik laporan SPT Tahunan 2015. Kendati tidak menjelaskan secara detail, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan draf rancangan undang-undang (RUU) […]
Tax amnesty top priority for 2016 to boost govt income
THEJAKARTAPOST.COM | 12 JANUARI 2016 The government wants to see its tax amnesty plan prioritized for deliberation at the House of Representatives so it can be passed into law this year in an attempt to widen the country’s low tax base and boost state revenues. Finance Minister Bambang Brodjonegoro said Monday that a tax amnesty […]
Jokowi's Push for 2016 Tax Amnesty Plan Kick-Off Seen as Flawed
BLOOMBERG.COM | 03 JANUARI 2016 Indonesian President Joko Widodo’s government will start 2016 trying to get lawmakers to approve the country’s fourth tax amnesty since independence, a plan it says will lure back money stashed overseas to net an extra $4.4 billion of revenue this year. Bad move, say tax analysts, anti-corruption activists and the […]