SUMBER : UNPAD.AC.ID | 17 MARET 2015[Unpad.ac.id, 17/03/2015] Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo mengatakan penerimaan pajak di Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN, seperti Singapura dan Thailand. Hal ini salah satunya disebabkan banyak perusahaan yang menghindar membayar pajak.Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation […]
CITAX
Rincian Bukti Potong Deposito Tak Jadi Dilaporkan
BISNIS.COM | 14 MARET 2015 Bisnis.com, JAKARTA – Setelah melemparkan sinyal ketidakpastian menunda tanpa ada batasan waktu otoritas fiskal akhirnya berbalik arah, mencabut Peraturan Dirjen Pajak No.Per-01/PJ/2015 yang mewajibkan bank melaporkan daftar serta bukti potong pajak giro maupun deposito secara rinci. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan aturan itu tidak lagi ditunda tanpa batas waktu, tapi […]
Tax amnesty akan diatur di UU sendiri
KONTAN.CO.ID | 09 MARET 2015 JAKARTA. Rencana pemberian insentif berupa pengampunan pajak alias tax amnesty untuk menarik dana-dana masyarakat yang ditempatkan di luar negeri masih digodok. Kementerian Keuangan masih menimban-nimbang payung hukum yang tepat untuk mengatur pemberian insentif tersebut. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, tengah melakukan kajian terhadap dua skema beleid terkait mekanisme pengampunan pajak, yakni apakah […]
Jokowi Diminta Bentuk Perpres Perlindungan Pegawai Pajak
SINDONEWS.COM | 15 FEBRUARI 2015 JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta membentuk Peraturan Presiden (Perpres) terkait perlindungan hukum terhadap pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan. Hal ini mengingat beratnya tanggung jawab yang diemban pegawai tersebut. Pengamat perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengungkapkan, pekerjaan yang dibebankan kepada para […]
Pemisahan DJP Akan Tuntaskan Pengemplang Pajak
SINDONEWS.COM | 8 Februari 2015 JAKARTA – Praktisi sekaligus Pengamat Perpajakan Yusninus Prastowo menilai, jika wacanapemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlaksana, maka akan menuntaskan masalah pengemplang pajak. Wacana ini muncul kantaran adanya harapan untuk memiliki lembaga perpajakan yang independen. Dia mengatakan, pemisahan ini akan semakin memperluas keleluasaan DJP untuk melawan kelompok kepentingan kelas atas. “Ditjen […]
Dinilai Berpengalaman, Sigit Diminta Segera Bekerja
SINDONEWS.COM | 7 Februari 2015 JAKARTA – Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan bahwa Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru saja dilantik, Sigit Priadi Pramudito cukup berpengalaman di sektor perpajakan. Menurut dia, Sigit memiliki rekam jejak yang cukup kompeten karena beberapa kali menempati jabatan penting di lingkungan perpajakan Indonesia. Sedikit membahas, Dirjen Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian […]
Proses Seleksi Dirjen Pajak Dikritik
METROTVNEWS.COM | 12 DESEMBER 2014 Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Antimafia Pajak mengkritisi pola seleksi yang dilakukan panitia seleksi (Pansel) calon Direktur Jenderal Pajak. Pasalnya, ada sejumlah kriteria yang luput diperhatikan pansel. “Meski proses lelang jabatan dirjen pajak didesain untuk melakukan proses pemilihan yang terbuka dan akuntabel, namun penyelenggaraanya masih menyisakan masalah,” ujar Yustinus Prastowo, Direktur […]
Orang-orang Kaya Indonesia Ngumpul di Singapura, Menkeu Kejar Potensi Pajaknya yang Besar
TRIBUNNEWS.COM | 15 DESEMBER 2014 TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan RI Bambang PS Brodjonegoro akan menemui Menteri Keuangan Singapuradi Singapura, Senin (15/12) ini. Ia akan meminta sejumlah informasi yang relevan untuk perbaikan basis data pajak orang-orang Indonesia yang berinvestasi di Singapura. Bambang bersama dengan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan lainnya sedianya bertolak ke Singapura Minggu sore. Menurut informasi dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian […]
SELEKSI DIRJEN PAJAK: Kredibilitas Pansel Dipertanyakan
BISNIS.COM | 07 DESEMBER 2014 Bisnis.com, JAKARTA—Kredibilitas Panita Seleksi (Pansel) Kementerian Keuangan dalam menggelar seleksi terbuka Dirjen Pajak dipertanyakan setelah diketahui melakukan perubahan syarat administrasi hingga tiga kali. Berdasarkan catatan Bisnis, pengumuman persyaratan seleksi terbuka pertama diterbitkan pada 12 November 2014, yakni Pengumuman Pansel No. PENG-02/PANSEL/2014 tentang seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya (eselon i.a dan i.b) […]