Rasio penerimaan PPN atau value added tax gross collection ratio Indonesia masih berada pada level 59,65 persen. Meskipun tahun ini dapat naik ke 61 persen, jumlahnya terbilang kecil karena potensi penerimaan PPN yang tak terkumpul mencapai sekitar 40 persen. Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan bahwa rasio penerimaan PPN berpotensi […]
Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, hingga Minggu (5/6/2022) pukul 23.00 WIB, nilai harta repatriasi dari peserta PPS tercatat hanya Rp1,45 triliun. Jumlah itu setara dengan 1,2 persen dari total harta peserta PPS yang telah dilaporkan yaitu Rp125,2 triliun. Bisnis.com, JAKARTA — Masih rendahnya nilai harta repatriasi atau yang ditarik masuk ke dalam negeri melalui […]
Pengamat Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memperkirakan, pertumbuhan penerimaan pajak pada 2023 tidak akan setinggi tahun ini. Hal ini sejalan dengan perkiraan harga komoditas yang kembali normal. Menurutnya, kontribusi penerimaan saat ini memang cukup terbantu dari meningkatnya harga komoditas. Akan tetapi, agar tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas, pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan […]
Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA menilai bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dapat tetap berlaku karena kondisi ekonomi yang sudah tumbuh, juga merupakan amanat UU HPP. Manajer Riset CITA Fajry Akbar menjelaskan bahwa menjelang implementasi kenaikan tarif PPN pada 1 April 2022, berkembang pembahasan mengenai perlu tidaknya kebijakan itu berlaku. Sejumlah […]
Pemerintah akan menggelar tax amnesty jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) kepada wajib pajak (WP) mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Namun, otoritas pajak mengaku sistem informasi dan komunikasi (IT) PPS WP belum rampung. Padahal, waktu persiapan menuju PPS WP kurang dari satu bulan lagi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat […]
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi aturan turunan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembahasan di badan legislatif pun dilakukan dengan cepat karena semua pihak telah bersinergi dan memiliki tujuan yang sama. “Kami sebetulnya mengikuti metode omnibus law Cipta Kerja,” kata Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas […]
Pengusaha mengingatkan pemerintah mengenai kenaikan cukai di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) rawan penyelundupan dan cukai palsu. Di sisi lain, kenaikan cukai berdampak pada penerimaan. “Mengenai bea dan cukai HPP itu baik sekali. Pesan saya saja, cukai ini dinaikkan rawan penyelundupan dan banyak cukai palsu. Jadi satu sisi kenaikan pajak di sisi lain dipakai […]
Kebijakan pemerintah untuk mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan atau NIK dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berdampak besar bagi penerimaan pajak. Sebab dengan integrasi data ini, maka ke depan tidak ada lagi upaya menutupi harta kekayaan wajib pajak. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita, integrasi data NIK dan NPWP ini akan memudahkan pegawai […]
Pemerintah akan mengintegrasikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, integrasi data NIK dengan NPWP ini akan membuat pengeluaran orang-orang kaya akan makin mudah diketahui kantor pajak. “Banyak harta kekayaan para bos-bos besar yang dibeli atas nama supirnya atau pembantu. Nah, […]
Pemerintah akan menambah barang kena cukai (BKC) agar penerimaan cukai tidak hanya bertumpu pada cukai rokok. Upaya ekstensifikasi BKC ini semakin mudah diimplementasikan karena adanya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kepala Subdirektorat Potensi dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Aris Sudaminto mengatakan, melalui UU […]