Pengusaha mengingatkan pemerintah mengenai kenaikan cukai di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) rawan penyelundupan dan cukai palsu. Di sisi lain, kenaikan cukai berdampak pada penerimaan. “Mengenai bea dan cukai HPP itu baik sekali. Pesan saya saja, cukai ini dinaikkan rawan penyelundupan dan banyak cukai palsu. Jadi satu sisi kenaikan pajak di sisi lain dipakai […]
CITAX
Integrasi NIK dan NPWP buka peluang bagi pajak intip harta tersembunyi wajib pajak
Kebijakan pemerintah untuk mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan atau NIK dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berdampak besar bagi penerimaan pajak. Sebab dengan integrasi data ini, maka ke depan tidak ada lagi upaya menutupi harta kekayaan wajib pajak. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita, integrasi data NIK dan NPWP ini akan memudahkan pegawai […]
Ada integrasi NIK-NPWP, pengeluaran orang-orang kaya kian mudah ditelisik
Pemerintah akan mengintegrasikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, integrasi data NIK dengan NPWP ini akan membuat pengeluaran orang-orang kaya akan makin mudah diketahui kantor pajak. “Banyak harta kekayaan para bos-bos besar yang dibeli atas nama supirnya atau pembantu. Nah, […]
Kurangi ketergantungan pada cukai rokok, pemerintah akan tambah barang kena cukai
Pemerintah akan menambah barang kena cukai (BKC) agar penerimaan cukai tidak hanya bertumpu pada cukai rokok. Upaya ekstensifikasi BKC ini semakin mudah diimplementasikan karena adanya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kepala Subdirektorat Potensi dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Aris Sudaminto mengatakan, melalui UU […]
Ada integrasi NIK-NPWP, pengeluaran orang-orang kaya kian mudah ditelisik
Pemerintah akan mengintegrasikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, integrasi data NIK dengan NPWP ini akan membuat pengeluaran orang-orang kaya akan makin mudah diketahui kantor pajak. “Banyak harta kekayaan para bos-bos besar yang dibeli atas nama supirnya atau pembantu. Nah, […]
Kinerja DJP Meningkat, Penerimaan Pajak Diproyeksi Capai Target
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memiliki dua proyeksi terkait penerimaan pajak tahun ini, pertama akan mencapai 98,55% atau setara Rp 1.211,76 triliun dari pagu penerimaan pajak yang ditetapkan dalam UU APBN sebesar Rp 1.229,59 triliun. Kemudian penerimaan pajak juga berpotensi mencapai 103,33% apabila DJP mempertahankan kinerja penerimaan secara month to month (mtm) […]
Sederet Dampak Positif UU HPP, Apa Saja?
Pada 2023 nanti, defisit APBN sudah tidak boleh melebihi 3 persen dari PDB sehingga ini menjadi tantangan besar. Namun di saat yang sama, ini juga menjadi peluang untuk menyelenggarakan reformasi perpajakan secara besar-besaran. Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, menerangkan, selama ini revisi UU Perpajakan masih mandek di tingkat legislasi. Sebagai solusi dan realisasi, […]
Mengulas reformasi pajak UMKM yang dijalankan pada tahun depan
Pemerintah telah mengatur kebijakan perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun UMKM Badan dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Beleid ini akan diimplementasikan pada awal tahun 2022. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi UMKM. Adapun dalam UU HPP bag […]
Pelaku UMKM menolak rencana pengenaan PPN final
Pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan mekanisme final kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Rencananya tarif yang dibanderol sebesar 1%, 2%, atau 3% terhadap peredaran bruto. Tarif tersebut lebih rendah daripada tarif PPN secara umum sebesar 11% yang akan diimplementasikan pada 1 April 2022. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan […]
Soal rencana PPN sekolah 7%, ini saran pengamat pajak
Pemerintah berencana akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pendidikan termasuk sekolah sebesar 7%. Padahal saat ini, sekolah dikecualikan dalam objek Jasa Kena Pajak (JKP). Rencana kebijakan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid ini kini tengah dibahas […]










