BISNIS.COM | 06 Juni 2016 Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pihak meminta agar perdebatan mengenai Tax Amnesty diakhiri sehingga regulasi tersebut bisa disahkan dan terimplementasi sekaligus menjadi tonggak perpajakan di Indonesia. Direktur Ekesekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo,mengatakan bahwa prinsipnya Tax Amnesty dibuat tak hanya sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak. DI […]
NEWS
Tax Amnesty Dapat Perluas Basis Data Pajak
LIPUTAN6.COM | 06 Juni 2016 Liputan6.com, Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak/tax amnesty masih berlangsung antara pemerintah dengan DPR. Pemerintah menargetkan tax amnesty ini bisa diterapkan pada 1 Juli 2016, namun hingga saat ini masih ada beberapa aturan atau pasal yang masih menjadi perdebatan. Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan […]
Jokowi dan KPK Diminta Turun Tangan Pantau Rapat Tax Amnesty
CNNINDONESIA.COM | 06 Juni 2016 Jakarta, CNN Indonesia — Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendesak Presiden Joko Widodo segera mengambil alih kendali kebijakan amnesti pajak menyusul berlarut-larutnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak di parlemen. CITA juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal pembahasan RUU tersebut guna menghindari terjadinya politik transaksional dan risiko kecelakaan moral (moral […]
Kejar Setoran Pajak, Pemerintah Diminta Tak Menakuti Pengusaha
KATADATA.COM | 02 Juni 2016 “Yang diperiksa kelas menengah. Berani nggak periksa Ketua DPR Ade Komarudin atau Setya Novanto, itu kelas atas. Kalau dilakukan, orang-orang akan patuh bayar pajak.” Upaya pemerintah menggenjot penerimaan negara yang mengandalkan setoran pajak, dapat memicu kekhawatiran para wajib pajak, khususnya pengusaha. Padahal, pengusaha tengah menghadapi kondisi lesunya perekonomian. Alhasil, hal […]
DJP Dinilai Belum Maksimalkan Data Wajib Pajak
SINDONEWS.COM | 02 Juni 2016 JAKARTAÂ -Â Direktorat Jenderal Pajak (DJP)Â menurut pengamat perpajakan Yustinus Prastowo dinilai belum memaksimalkan data konkrit wajib pajak. Menurutnya hal ini harus ini harus dikaji lebih dalam lagi untuk mensinkronisasi antara strategi dengan kepatuhan pajak dari wajib pajak itu sendiri. Dia menambahkan menurutnya jika data yang dimiliki kuat, maka keduanya bisa match. “Masih […]
Bank Dunia Menilai Penerimaan Pajak di Indonesia Kurang “Greget”
KOMPAS.COM | 02 Juni 2016 WASHINGTON, KOMPAS.com – Bank Dunia menilai pengumpulan pendapatan pajak di Indonesia saat ini diperkirakan hanya setengah dari potensi pajak yang ada. Lembaga ini juga menilai, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia termasuk yang terendah (13,1 persen pada 2015) dan begitu pula dengan rasio pajak terhadap PDB (10,8 persen). Oleh sebab itu, Bank […]
Bank Dunia Menilai Penerimaan Pajak di Indonesia Kurang "Greget"
KOMPAS.COM | 02 Juni 2016 WASHINGTON, KOMPAS.com – Bank Dunia menilai pengumpulan pendapatan pajak di Indonesia saat ini diperkirakan hanya setengah dari potensi pajak yang ada. Lembaga ini juga menilai, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia termasuk yang terendah (13,1 persen pada 2015) dan begitu pula dengan rasio pajak terhadap PDB (10,8 persen). Oleh sebab itu, Bank […]
Reformasi Pajak, Indonesia Utang Bank Dunia US$400 Juta
BISNIS.COM | 01 Juni 2016 Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia mendapatkan utang dari Bank Dunia sebesar US$400 juta untuk membiayai program reformasi pajak. Utang tersebut dalam bentuk pinjaman reformasi fiskal kebijakan pembangunan (fiscal feform development policy loan) untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja negara. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan utang tersebut akan digunakan untuk pembiayaan […]
Sengketa Pajak PKP2B Tidak Harus ke Pengadilan Pajak
OKEZONE.COM | 02 Juni 2016 JAKARTAÂ – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya agar sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menimpa 11 perusahaan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi III tidak harus melalui pengadilan pajak. Sebab, penyelesaian sengketa pajak di pengadilan akan memakan waktu, karenanya akan membebani perusahaan lantaran akan menyita perhatian. […]
Menko Luhut: Di Data Kami, Masih Ribuan Triliun yang Belum Bayar Pajak
DETIK.COM | 02 Juni 2016 Jakarta – Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menyinggung masih banyak masyarakat yang belum bayar pajak. Pemerintah memegang data dari pembayar Pajak itu ada potensi uang ribuan triliun. “Data yang kami dapat, masih ribuan triliun yang belum bayar pajak. Dengan berbasis IT, jadi tidak sulit lagi mencari yang bayar pajak,” jelas Luhut di […]

