REPUBLIKA.CO.ID | 27 Mei 2016 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah disarankan untuk mengubah tarif tebusan pengampunan pajak. Tarif yang diajukan dalam draf RUU Pengampunan Pajak dinilai belum ideal untuk mewujudkan repatriasi dana. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan, perbedaan tarif pengampunan pajak bagi wajib pajak (WP) yang hanya sebatas melakukan deklarasi aset […]
NEWS
Keberhasilan Tax Amnesty Harus Mampu Dorong Repatriasi Modal
BISNIS.COM | 27 Mei 2016 Bisnis.com, JAKARTA-Berbagai kalangan menilai repatriasi modal menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, karena untuk membiayai pembangunan nasional dan memperbesar basis data pajak baru. Oleh karena itu, RUU tax amnesty harus dapat mendorong pemilik dana tidak hanya mendeklarasikan aset yang belum dilaporkan, tapi juga merepatriasi dananya ke Tanah Air. […]
Pengamat: Tarif Tebusan dalam "Tax Amnesty" Masih Rendah
KOMPAS.COM | 25 Mei 2016 JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan tarif tebusan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau Tax Amnesty masih sangat rendah. Yustinus mengusulkan tarif tebusan dalam Tax Amnesty itu menjadi sekurang-kurangnya 5 persen untuk repatriasi, 10 persen untuk non-repatriasi, dan 2 persen untuk skala Usaha Mikro Kecil Menengah […]
Pemerintah Ganjar Bunga Obligasi Tinggi untuk Aset Repatriasi
CNNINDONESIA.COM | 24 Mei 2016 Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah siap menerbitkan obligasi khusus untuk menampung dana repatriasi aset pengampunan pajak dengan imbal hasil (yield) yang berlaku di pasar saat ini. Kekhawatiran Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) bahwa negara justru akan rugi jika memberi yield obligasi tinggi sementara menetapkan tarif pengampunan yang rendah, dikesampingkan pemerintah. “Saya memikirkan ada […]
TAX AMNESTY: Ini 13 Poin Krusial Dalam RUU Pengampunan Pajak
BISNIS.COM | 25 Mei 2016 Bisnis.com, JAKARTA- Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mencatat 13 poin penting yang terdapat dalam kesimpulan sementara pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Direktur CITA Yustinus Prastowo menuturkan rangkuman yang dicatat lembaga itu merupakan beberapa pasal penting yang harus diketahui masyarakat agar RUU dapat dimanfaatkan seluruh Wajib Pajak (WP), ketika sudah disahkan. […]
JK: Pajak Kelewat Tinggi Akan Merusak Investasi
DETIK.COM | 23 Mei 2016 Jakarta -Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menekankan pentingnya menerapkan formula tepat pemberlakuan pajak. Pemberlakuan pajak yang tepat penting untuk mendorong investasi dan juga pertumbuhan ekonomi. “Hari ini kita berbicara tax investment dan business, berarti bicara keseimbangan. Pajak yang kelewat tinggi akan merusak suasana investasi. Tapi investasi selalu mendasar perbaikan infrastruktur, perbaikan usaha, dan […]
Menkeu: AS Pernah Frustrasi Kekurangan Penerimaan Pajak
MEDANBISNISDAILY.COM | 23 Mei 2016 MedanBisnis – Jakarta. Negara-negara yang tergabung dalam G 20 bersepakat untuk menerapkan Automated Exchange of Information (AEOI) alias barter data secara otomatis di sektor keuangan untuk mempermudah penelusuran data wajib pajak di masing-masing negara. Menariknya, ide pertukaran data ini justru muncul dari negara adidaya Amerika Serikat (AS) yang ternyata mengalami […]
Tanpa Barter Informasi, Potensi Pajak RI Justru Dinikmati Singapura
DETIK.COM | 23 Mei 2016 Jakarta -Indonesia bakal ikut ambil bagian dalam rencana pertukaran data secara global atau yang lebih dikenal dengan istilah Automated Exchange of Information (AEOI) bersama negara-negara lain anggota G-20. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, manfaat yang akan diterima Indonesia dengan adanya kerja sama ini. Pemerintah Indonesia memperoleh data transaksi perusahaan-perusahaan tanah air […]
Menkeu dan Gubernur BI Sepakat Buka Data Nasabah Bank untuk Pajak
DETIK.COM | 23 Mei 2016 Jakarta -Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo sepakat dalam data nasabah perbankan. Data tersebut harusnya tidak lagi menjadi kerahasiaan bagi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Menurut Bambang, banyak negara sudah tidak lagi merahasiakan data nasabah perbankan untuk kepentingan pajak. Karena hal tersebut dibutuhkan untuk memeriksa […]
Dana Repatriasi Tax Amnesty Diarahkan ke Deposito, Bunga Bank Bisa Turun?
BAREKSA.COM | 24 Mei 2016 Bareksa.com -Â Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty/TA) diprediksi akan rampung dalam 2 sampai 3 minggu ke depan. Konsultan pajak yang juga Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo mengatakan salah satu yang dibahas dalam RUU ini terkait keinginan pemerintah menempatkan dana hasil repatriasi ke dalam negeri. Deposito […]