REPUBLIKA.CO.I D | 27 NOVEMBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kinerja Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito. Kinerja Sigit dinilai perlu dievaluasi lantaran jebloknya kinerja penerimaan pajak pada tahun ini. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, jebloknya penerimaan pajak tahun ini bukan hanya faktor perlambatan ekonomi, tetapi […]
NEWS
Minim Penerimaan Pajak Dirjen Pajak Harus Dievaluasi
INDOPOS.CO.ID | 26 NOVEMBER 2015 indopos.co.id – Kurangnya pendapatan atau realisasi penerimaan pajak di pengujung tahun ini membuat sosok Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito jadi sasaran kritik. Menteri Keuangan dan Presiden pun diminta tegas mengevaluasi kinerja Dirjen pajak yang underperform. “Saya kira kinerja Dirjen Pajak perlu dievaluasi, karena ini juga menyangkut leadership yang tidak […]
Tingkatkan Penerimaan Pajak, RI Dinilai Tak Perlu Turunkan Tarif PPh Badan
OKEZONE.COM | 27 NOVEMBER 2015 JAKARTA – Pemerintah berencana menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Hal ini guna bersaing dengan negara-negara lain yang memiliki tarif PPh Badan yang rendah. Akan tetapi, seperti dilansir dalam keterangan Danny Darussalam Tax Center yang diterima Okezone, Indonesia sebenarnya tidak perlu untuk terlibat langsung dalam kompetisi pajak kawasan dengan menurunkan tarif PPh […]
PENERIMAAN PAJAK: Presiden & Menkeu Didesak Evaluasi Dirjen Pajak
BISNIS.COM | 26 NOVEMBER 2015 Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mendesak Menteri Keuangan dan Presiden untuk mengevaluasi kinerja Dirjen Pajak yang dinilai berada di berada performa (underperform). “Saya kira kinerja Dirjen Pajak perlu dievaluasi, karena ini juga menyangkut leadership yang tidak efektif. Dia kurang bisa membangun koordinasi, komunikasi, dan teamwork,” katanya di Jakarta, […]
Pengurangan PPh 21untuk Padat Karya
REPUBLIKA.CO.ID | 21 NOVEMBER 2015 JAKARTA–Pemerintah masih terus membahas sejumlah aspek menjelang peluncuran paket kebijakan ekonomi VII. Salah satu kebijakan yang tertuang nantinya adalah pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh 21). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, keringanan ini nantinya hanya akan ditujukan bagi para pekerja di sektor industri padat karya. “Utamanya membantu memberikan insentif bagi karyawan […]
Perusahaan Diminta Terbuka Soal Upah Pegawai
SINARHARAPAN.CO | 21 NOVEMBER 2015 JAKARTA – Pemerintah meminta perusahaan mau terbuka mengungkapkan data karyawan termasuk pemberian gaji, tunjangan dan honorarium yang diberikan. Hal ini ditujukan agar pemerintah lebih mudah mendata, siapa saja yang berhak mendapatkan diskon tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) yang saat ini tengah digodok aturannya. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengakui, […]
Penurunan PPh 21 Dikaji
REPUBLIKA.CO.ID | 19 NOVEMBER 2015 JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menerima usulan untuk menurunkan tarif pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Mekar Satria Utama, otoritas pajak tengah membahas usulan tersebut. “Sekarang sedang kami kaji,” ujar Mekar kepada Republika, Rabu (18/11). Meskipun demikian, […]
Diskon PPh 21 Terganjal UU
SINARHARAPAN.CO | 19 NOVEMBER 2015 JAKARTA – Pemerintah masih melakukan kajian untuk mengeluarkan insentif penurunan tarif pajak penghasilan Pasal 21 (PPh) atas gaji, tunjangan, upah, dan hasil pekerjaan lainnya. Sedianya, insentif ini dimasukkan dalam paket kebijakan ekonomi ketujuh yang sebentar lagi keluar. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, insentif […]
Beri Insentif Pajak untuk Karyawan, Ini Skema yang Paling Tepat
REPUBLIKA.CO.ID | 18 NOVEMBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menilai ada dua skema yang paling memungkinkan digunakan pemerintah untuk memberikan insentif pajak kepada para tenaga kerja. Opsi tersebut yakni dengan menaikkan kembali batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan memberlakukan pajak penghasilan ditanggung pemerintah (DTP). Menurut Yustinus, kedua skema tersebut paling pas […]
UMKM Butuh Insentif Pajak
SINARHARAPAN.COM | 16 NOVEMBER 2015 JAKARTA – Menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah diminta untuk memberikan insentif pajak untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu insentif yang dibutuhkan adalah menghapus pajak PPN untuk beberapa produk UMKM. Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bidang Organisasi, Anggawira mengatakan, kalangan pengusaha […]