CITAX H1

Penurunan PPh 21 Dikaji

REPUBLIKA.CO.ID | 19 NOVEMBER 2015

JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menerima usulan untuk menurunkan tarif pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Mekar Satria Utama, otoritas pajak tengah membahas usulan tersebut. “Sekarang sedang kami kaji,” ujar Mekar kepada Republika, Rabu (18/11).

Meskipun demikian, Mekar enggan mengungkapkan detail rencana penurunan tarif PPh 21. Dirinya pun tidak menjelaskan apakah penurunan tarif ini berlaku untuk semua golongan pendapatan atau hanya golongan penghasilan terendah. Pun potensi penerimaan pajak yang hilang apabila kebijakan tersebut dilaksanakan.

“Saya belum bisa menjelaskan karena masih akan dilihat di mananya (golongan penghasilan). Semuanya masih dipertimbangkan dan dikaji,” kata Mekar. Penurunan PPh 21 disebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution akan menjadi salah satu komponen kebijakan dalam paket kebijakan ekonomi VII. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendongkrak daya beli masyarakat karena pendapatan masyarakat yang bekerja akan meningkat jika tarif pajaknya diturunkan.

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Saat ini, besaran tarif PPh 21 ditentukan berdasarkan penghasilan tahunan wajib pajak. Rentang tarifnya antara 5 hingga 30 persen.

Tarif 5 persen dikenakan kepada wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50 juta. Namun, belum lama ini pemerintah membebaskan pajak penghasilan bagi pegawai dengan penghasilan Rp 36 juta per tahun. Sedangkan tarif 30 persen, dikenakan untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500 juta. Kemudian, wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dikenai tarif 20 persen lebih tinggi.

Tidak efektif
Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan, Roni Bako, menilai rencana penurunan tarif PPh 21 tidak efektif untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sebab, daya beli tergerus bukan hanya berkaitan dengan pendapatan, melainkan lantaran mahalnya harga-harga barang. “Para pekerja kalau punya gaji lebih memilih untuk ditabung karena harga-harga mahal. Penurunan tarif PPh 21 tidak akan signifikan menambah pendapatan para pekerja dan meningkatkan daya beli,” ujar Roni kepada Republika.

Menurut Roni, pemerintah lebih baik menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPn) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Sebab, salah satu penyebab mahalnya harga-harga barang karena ada PPn dan PPnBM.¬† “Penurunan tarif PPn dan PPnBM akan lebih efektif untuk meningkatkan daya beli. Karena harga-harga akan lebih murah,” katanya.

Dua skema
Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menilai, terdapat dua skema yang paling mungkin digunakan pemerintah untuk memberikan insentif pajak kepada tenaga kerja. Opsi tersebut, yakni dengan menaikkan kembali batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan memberlakukan pajak penghasilan ditanggung pemerintah (DTP). Menurut Yustinus, kedua skema itu paling pas dibandingkan dengan menurunkan tarif pajak.

“Karena kalau tarif pajak harus mengubah UU PPh. Yang paling mungkin ya menambah PTKP lagi atau dengan skema DTP,” kata Yustinus. Pemerintah sebelumnya sudah menaikkan batasan PTKP dari Rp 24 juta per tahun menjadi Rp 36 juta per tahun. Melalui kebijakan ini, karyawan yang memiliki penghasilan Rp 3 juta per bulan tidak dikenakan pajak penghasilan.

“Nah, karena sudah naik PTKP, rasanya DTP yang akan dipakai pemerintah,” ujar Yustinus. Skema DTP pernah dipakai pemerintah pada 2009, saat terjadi krisis. Kala itu, stimulus fiskal ini diberikan kepada pekerja di beberapa sektor tertentu, seperti sektor pertanian, usaha perikanan, dan usaha industri pengolahan. Kebijakan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah ini hanya diberlakukan selama 11 bulan pada periode Februari-Desember. “DTP bisa diberlakukan secara temporer seperti 2009. Tapi, pemerintah harus benar-benar bisa menentukan skema apa yang paling tepat,” kata Yustinus.

Komentar Anda