REPUBLIKA.CO.ID | 27 OKTOBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis menyarankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan terhadap aksi revaluasi aset. Jangan sampai ada perusahaan yang melakukan rekayasa dalam melakukan revaluasi. Yustinus mengatakan, penurunan tarif PPh final revaluasi aset sangat menarik bagi banyak perusahaan. Apalagi bagi perusahaan swasta yang […]
NEWS
Pemerintah Periksa 4.000 PMA Tak Bayar Pajak
TEMPO.CO | 28 OKTOBER 2015 TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan 4.000 perusahaan penanaman modal asing tengah diperiksa. Pemeriksaan ini terkait dengan pengemplangan pajak yang mereka lakukan. “Rata-rata memang melakukan transfer pricing atau penjualan di bawah harga pokok,” kata dia di kantornya, Selasa, 27 Oktober 2015. Bambang mengatakan pemeriksaan ini bukan soal potensi penerimaan yang akan diterima negara. […]
Pajak Revaluasi Aset BUMN Diusulkan Jadi PMN
SINARHARAPAN.CO | 27 OKTOBER 2015 JAKARTA – Pemerintah disarankan mengonversi beban pajak revaluasi aset sebagai penyertaan modal negara (PMN). Dengan begitu, aliran kas BUMN tidak terganggu dengan aksi yang memang tak direncanakan sebelumnya. “Memang ada opportunity besar untuk BUMN dari sisi benefit bagi aksi korporasi. Tapi, pajak revaluasi sangat berkaitan dengan cashflow (aliran kas). Ini […]
Sinergi Antar BUMN Diperkuat
REPUBLIKA.CO.ID | 27 OKTOBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID,BUMN Butuh Sinergi Revaluasi aset BUMN menopang penerimaan pajak. JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melansir laporan kinerja satu tahun Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (26/10). Dalam paparannya, Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, selama setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, BUMN telah memberikan kontribusi yang masif terhadap perekonomian nasional. […]
Akibat Kabut Asap, Harga Pangan Berpotensi Naik
VIDEO.SINDONEWS.COM | 27 OKTOBER 2015 Sejumlah kalangan menilai, kenaikan harga sejumlah kebutuhan masyarakat secara nasional masih akan berlanjut di Oktober 2015 hingga Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pada awal November 2015. Kalangan pengamat memprediksi kenaikan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab inflasi di Oktober. Pengamat Ekonomi Universitas Atma Jaya Yustinus Prastowo mengatakan, gangguan distribusi akibat […]
Pengamat Sarankan Pajak Revaluasi Aset Bisa Dicicil
REPUBLIKA.CO.ID | 26 OKTOBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyarankan pemerintah membuka opsi pembayaran pajak revaluasi aset dilakukan dengan cara diangsur. Pembayaran dengan cara dicicil ini akan sangat membantu beban perusahaan di tengah melambatnya perekonomian. Yustinus mengatakan, banyak perusahaan khususnya BUMN enggan melakukan revaluasi karena harus mengeluarkan […]
Pencairan polis asuransi jiwa bebas pajak final
KONTAN.CO.ID | 24 OKTOBER 2015 JAKARTA. Kabar gembira bagi nasabah asuransi. Sejak 24 Juli 2015 lalu, para penerima manfaat yang mencairkan polis asuransinya tak lagi dipotong pajak penghasilan (PPh) final sebesar 15%. Sebelumnya, manfaat polis asuransi yang dicairkan sebelum tiga tahun terkena PPh final 15%. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Nomor 56/PJ/2015 menyatakan: selisih […]
Sisa Dua Bulan, Wamenkeu Imbau Kanwil DJP Jatim Maksimalkan Penerimaan Pajak
BISNIS.COM | 26 OKTOBER 2015 Bisnis.com, SURABAYA—Pemerintah mendorong pemaksimalan penerimaan pajak di daerah melalui Wajib Pajak Orang Pribadi atau WP OP dalam sisa waktu dua bulan ini. Langkah ini ditempuh guna meraih target penerimaan pajak sebesar Rp1.294, 25 triliun sesuai yang dipetakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraPerubahan (APBN-P) 2015. Adapun per 30 September, realisasi […]
Jurus Memancing Pajak Masa Depan
METROTVNEWS.COM | 24 OKTOBER 2015 PEMERINTAH kembali berupaya membuktikan kesungguhan untuk memacu pergerakan ekonomi. Dua jurus dikeluarkan pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V. Seperti yang telah dijanjikan sebelumnya, keduanya berupa insentif perpajakan. Jurus pertama, memberikan keringanan pajak penghasilan (PPh) revaluasi aset dari tarif sebesar 10% menjadi tinggal 3%-4%. Jurus kedua, menghapuskan pajak berganda dalam kontrak […]
Pengampunan Pajak Belum Final
REPUBLIKA.CO.ID | 23 OKTOBER 2015 JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum bisa memastikan kapan program pengampunan pajak bisa dijalankan. DJP masih harus menunggu kepastian dari DPR terkait pelaksanaannya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak masih dalam tahap pembahasan di DPR. “Kami menunggu arahan dari […]