SINARHARAPAN.COM | 23 OKTOBER 2015 JAKARTA – Paket kebijakan ekonomi jilid V dinilai sebagai paket yang sangat biasa. Dampaknya kurang luas terhadap perekonomian nasional. Revaluasi aset dalam paket jilid V dinilai hanya akan dimanfaatkan BUMN. Swasta akan lebih banyak dilakukan perusahaan skala menengah. “Kalau perusahaan swasta nasional berskala besar, apalagi yang berbentuk perusahaan terbuka, hampir […]
NEWS
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V Bakal Beri Diskon Pajak Lagi?
LIPUTAN6.COM | 22 OKTOBER 2015 Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah menyatakan paket kebijakan ekonomi jilid V yang bakal dirilis sore ini (22/10/2015), menitikberatkan pada sektor perpajakan. Akankah pemerintah akan kembali memberi insentif pajak bagi dunia usaha?. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro saat dikonfirmasi mengenai isi paket kebijakan hanya menjawab singkat. “Paketnya kebijakan di sektor pajak. Pokoknya mengenai pajak,” ucap dia, Jakarta, […]
Usulan BKPM untuk Paket Kebijakan Jilid V: Insentif Pajak Industri Padat Karya
detik.com | 22 oktober 2015 Jakarta -Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan masukan untuk paket kebijakan ekonomi jilid V yang akan diterbitkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hari ini. Usulan tersebut adalah insentif pajak untuk industri padat karya atau yang banyak menyerap tenaga kerja. Demikian disampaikan Kepala BKPM, Franky Sibarani, di kantor pusat BKPM, Jalan Gatot Subroto, […]
Pajak e-commerce masuk beleid pajak
KONTAN.CO.ID | 22 OKTOBER 2015 JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengaku sudah menyelesaikan draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Ada beberapa poin yang menjadi target revisi UU PPh, antara lain pajake-commerce dan penetapan tarif PPh baru. Direktur Peraturan Perpajakan Ditjen Pajak, Poltak Maruli John Liberty Hutagaol mengatakan, dalam revisi […]
Paket Ekonomi Jilid V Hapus PPh Dana Investasi Properti
CNNINDONESIA.COM | 22 Oktober 2015 Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah berencana memberikan keringanan pajak bagi instrumen investasi dalam bentuk properti atau yang biasa disebut Dana Investasi Real Estat (DIRE). Kebijakan tersebut diketahui akan masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V yang akan dirilis oleh Presiden Joko Widodo sore nanti. DIRE adalah wadah yang dipergunakan untuk […]
Pengampunan Pajak Bisa Bantu Rupiah Makin Perkasa
LIPUTAN6.COM | 22 Oktober 2015 Liputan6.com, Jakarta – Program pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai strategi memancing dana-dana orang Indonesia yang kini terparkir di luar negeri pulang kandang ke Tanah Air dinilai tepat. Apalagi cara ini diyakini bisa membantu penguatan nilai tukar rupiah lebih dalam karena akan ada aliran uang masuk dalam jumlah besar. Pengamat Perpajakan […]
Kepala BKF : Kekurangan Pajak Tak Ganggu Anggaran Negara
TEMPO.CO | 22 Oktober 2015 TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyatakan kekurangan pajak (shortfall) tidak akan mengganggu penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Suahasil, pemerintah sudah mengantisipasi terjadinya shortfall. “Berapa pun shortfall-nya, APBN kami rancang aman,” kata Suahasil dalam seminar ekonomi di Kwik Kian Gie School of Business, […]
DPR Masih Perbaiki Draf RUU Pengampunan Pajak
TEMPO.CO | 21 OKTOBER 2015 TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Firman Subagyo mengatakan draf Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih terus direvisi. Ia mengatakan, hingga saat ini, ia masih menerima usulan dari fraksi-fraksi, termasuk kalimat “…,penghapusan sanksi pidana tertentu dengan membayar uang tebusan…” Firman mengatakan perubahan RUU Pengampunan Nasional menjadi Pengampunan Pajak akan […]
Jangan Buru-Buru Terapkan Pengampunan Pajak
REPUBLIKA.CO.ID | 21 OKTOBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo meminta pemerintah tidak terburu-buru memberlakukan pengampunan pajak. Indonesia dinilai belum siap untuk memberlakukan kebijakan tersebut. “Masih banyak hal yang belum mendukung. Kalau terburu-buru, khawatirnya pengampunan itu tidak akan optimal,”kata Yustinus kepada Republika. Dijelaskan Yustinus, pengampunan pajak membutuhkan sistem administrasi yang memadai, khususnya administrasi pascapengampunan. […]
Remunerasi tak tolong kinerja perpajakan
KONTAN.CO.ID | 21 OKTOBER 2015 JAKARTA. Genap satu tahun, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla mengisi pemerintahan. Semangat dan kepercayaan diri yang tinggi tertuang dalam agenda kerja yang diusungnya, salah satunya menggenjot penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Mimpi Jokowi untuk pembangunan infrastruktur membutuhkan dana berlimpah. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah meminta Direktorat […]