CITAX H1

CITA Dukung Kajian Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak

Metrotvnews.com, Jakarta: Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang ingin mengkaji besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagai komponen yang diperhitungkan dalam menghitung tax ratio.

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengatakan pemikiran Sri Mulyani dapat dimaklumi dan diterima secara rasional sebagai tantangan untuk membedah komponen tax ratio agar lebih apple to apple dan fair ketika dibandingkan dengan negara lain.
“Secara umum, presentase insentif atau fasilitas sebaiknya menjadi faktor yang diperhitungkan dalam perbandingan,” kata Pras dalam keterangan resmi yang diterima Kamis 20 Juli 2017.

Pras mengatakan jika dibandingkan negara lain, formulasi PTKP di Indonesia memang jauh lebih tertinggal karena hanya memasukkan komponen yang standar. Wacana merevisi PTKP kata dia,  merupakan kesempatan memperbaiki skema dan model agar lebih adil.

Mengingat selama ini PTKP diatur di Pasal 7 UU PPh dan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai perkembangan dan kondisi ekonomi. Terakhir disesuaikan tahun lalu yakni dengan dinaikkan dari batas Rp36 juta per tahun menjadi Rp54 juta per tahun yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat untuk mendorong pertumbuhan.

Namun kebijakan ini juga menggerus penerimaan sebesar Rp18 triliun dan tidak tepat sasaran karena kenaikan PTKP juga dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas. Sehingga menurut dia perlu dievaluasi apakah penerapan insentif ini tepat sasaran.

Dirinya pun mengapresiasi ide Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengubah batasan PTKP dari hitungan tunggal secara nasional menjad berbasis wilayah berdasarkan upah minimum provinsi (UMP).

“Model zonasi juga dimungkinkan mengingat gap penghasilan dan UMP antarwilayah yang cukup lebar. Ini demi memastikan prinsip ability to pay dapat diimplementasikan dengan baik,” tutur Pras.

Hanya saja, dirinya mengingatkan penyesuaian PTKP perlu formulasi dan simulasi yang matang, sosialisasi yang jelas, timing yang tepat, dan administrasi yang baik mutlak dibutuhkan. Pemerintah tidak perlu terburu-buru demi memastikan kebijakan ini tepat sasaran, tepat guna, dan tepat.

Sebab, pada saat kenaikan PTKP pada tahun lalu merupakan bagian paket kebijakan ekonomi Pemerintah dan telanjur dipersepsikan sebagai kebijakan sosial yang melindungi kelompok berpenghasilan rendah yang cukup sensitif jika diturunkan dalam waktu dekat, apalagi bila membuat kelompok berpenghasilan rendah harus dikenai pajak.

Sumber: Metrotvnews, 20 Juli 2017

Komentar Anda