Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjanjikan menaikkan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk menaikkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio. Namun, janji kebijakan yang tertuang dalam dokumen visi, misi, dan program kerja berjudul “Bersama Indonesia Maju” itu […]
Jakarta, CNN Indonesia –Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah tak bisa menghentikan penggunaan utang dalam menyeimbangkan kebutuhan belanja negara dengan penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Pasalnya, dari sisi penerimaan negara, pemerintah tak bisa memaksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan untuk jor-joran dalam […]
JAKARTA – Kementerian Keuangan memastikan membatalkan rencana perubahan terhadap batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Ditjen Pajak kini lebih berfokus memperluas basis pajak untuk mengganti pendapatan pajak yang hilang karena kenaikan PTKP. ’’Tidak ada pembahasan mengenai itu (PTKP) dan itu belum ada apa-apa. Tidak ada perubahan kebijakan PTKP,’’ ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, […]
RMOL. Upaya pemerintah memperbaiki daya beli masyarakat dengan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 4,5 juta per bulan pada 2016, memberikan dampak negatif. Penerimaan pajak diklaim berkurang Rp 20 triliun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini sedang mengevaluasi kebijakan menaikkan batas PTKP menjadi Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan, dari […]
Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan perubahan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diwacanakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang perlu dilakukan pemerintah. Ini karena besaran PTKP harus mengikuti perkembangan zaman dan besaran upah minimum. Darmin mengungkapkan, kebijakan PTKP pada dasarnya memberikan kelonggaran bagi masyarakat berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR). Keberadaan PTKP akan menjamin […]
Metrotvnews.com, Jakarta: Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang ingin mengkaji besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagai komponen yang diperhitungkan dalam menghitung tax ratio. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengatakan pemikiran Sri Mulyani dapat dimaklumi dan diterima secara rasional sebagai tantangan untuk membedah komponen tax ratio agar lebih apple […]
Jakarta – Pemerintah berencana merevisi kebijakan penetapan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) meskipun langkah tersebut dikhawatirkan menggerus daya beli masyarakat. Karenanya, Kementerian Keuangan akan melakukan kajian yang teliti mengenai definisi rasio pajak terkait rencana revisi ambang batas PTKP. “Jadi saya sudah minta kepada DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk melakukan penelitian mengenai komponen apa […]
VIVA.co.id – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana mengubah batasan Pendapatan Tidak Kena Pajak yang saat ini berada di angka Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun. Rencananya, PTKP akan diubah sesuai dengan Batas Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Regional. Pemerintah pun tak memungkiri, rencana perubahan batas PTKP yang saat ini dipukul rata […]
Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) sekaligus Pengamat Perpajakan, Yustinus Prastowo mendukung rencana pemerintah mengubah batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari tunggal atau nasional menjadi berbasis wilayah atau zonasi. Alasannya formula PTKP di RI saat ini sudah ketinggalan zaman dibanding negara lain. “Jika dibandingkan negara lain, formulasi PTKP Indonesia jauh […]
Jakarta – Tahun lalu, secara mengejutkan pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 4,5 juta per bulan atau setara Rp 54 juta per tahun. Di mana, bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp 4,5 juta ke bawah bebas dari PPh pasal 21. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai langkah pemerintah […]