OKEZONE.COM | 5 Agustus 2016
JAKARTAÂ – Pemerintahan kembali merevisi susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Artinya, APBN 2016 sudah diubah dua kali, mengingat belum lama ini APBNP 2016 disahkan oleh pemerintah.
Pemerintah sepakat untuk memangkas anggaran sebesar Rp133,8 triliun pada APBNP 2016. Selain pemangkasan, penerimaan negara dari sektor perpajakan diprediksi kurang Rp219 triliun dari target yang ditetapkan pada APBNP 2016.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, perombakan ini menunjukkan pemerintah terlalu ambisius dalam menyusun APBN. Sehingga APBN yang dihasilkan tidak kredibel.Â
“APBN kita harus diakui tidak kredibel, target penerimaan terlalu tinggi ambisius tapi enggak melihat yang realistis seperti apa karena berbagai hambatan yang ada,” kata Yustinus kepada Okezone.
Menurutnya, yang menjadi masalah saat menyusun anggaran adalah pemerintah tidak terbuka dalam menilai kemampuan penerimaan yang ada. Dengan kurangan pajak Rp219 triliun, lanjut dia, tidak jauh berbeda dengan pencapaian tahun lalu.
“Shortfall enggak jauh beda dengan tahun lalu, apalagi sekarang ada amnesty, artinya penyusunannya enggak kredibel, perencanaan anggarannya enggak realistis,” tukasnya.
JAKARTAÂ – Pemerintahan kembali merevisi susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Artinya, APBN 2016 sudah diubah dua kali, mengingat belum lama ini APBNP 2016 disahkan oleh pemerintah.
Pemerintah sepakat untuk memangkas anggaran sebesar Rp133,8 triliun pada APBNP 2016. Selain pemangkasan, penerimaan negara dari sektor perpajakan diprediksi kurang Rp219 triliun dari target yang ditetapkan pada APBNP 2016.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, perombakan ini menunjukkan pemerintah terlalu ambisius dalam menyusun APBN. Sehingga APBN yang dihasilkan tidak kredibel.Â
“APBN kita harus diakui tidak kredibel, target penerimaan terlalu tinggi ambisius tapi enggak melihat yang realistis seperti apa karena berbagai hambatan yang ada,” kata Yustinus kepada Okezone.
Menurutnya, yang menjadi masalah saat menyusun anggaran adalah pemerintah tidak terbuka dalam menilai kemampuan penerimaan yang ada. Dengan kurangan pajak Rp219 triliun, lanjut dia, tidak jauh berbeda dengan pencapaian tahun lalu.
“Shortfall enggak jauh beda dengan tahun lalu, apalagi sekarang ada amnesty, artinya penyusunannya enggak kredibel, perencanaan anggarannya enggak realistis,” tukasnya.
(rai)
Komentar Anda
