CITAX H2

Ditjen Pajak Segera Pisah dari Kemenkeu

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Draf revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), induk dari segala tata aturan pajak, segera disorongkan kepada parlemen. Dalam rancangan beleid itu, terdapat klausul yang memperluas kewenangan aparat pajak. Ada pula ketentuan yang mengubah lembaga menjadi badan baru yang terpisah dari Kemenkeu.

Badan baru tersebut akan mirip dengan IRS (Internal Revenue Service) atau Ditjen Pajak-nya Amerika Serikat yang terlepas dari Treasury Department atau Kemenkeu. Pakar perpajakan Yustinus Prastowo menyatakan, revisi UU KUP memang menyangkut transformasi kelembagaan pula.

”Secara otomatis, posisi Dirjen Pajak akan menjadi kepala lembaga baru tersebut,” katanya, Selasa (23/5).

Selain transformasi kelembagaan, ada beberapa poin perubahan dalam UU KUP. Di antaranya, perubahan definisi seperti wajib pajak (WP) menjadi pembayar pajak, kemudian definisi nomor pokok wajib pajak (NPWP) menjadi nomor identitas pembayar pajak (NIPP). Lalu, pengertian sanksi administrasi, bunga dan denda kenaikan, dijadikan satu definisi menjadi sanksi administratif.

”Jika dulu dibedakan, bunga, denda, dan kenaikan, kini hanya disebut sanksi administrasi untuk kemudahan serta menghindari kerancuan dengan pemahaman agama,” jelasnya.

Selain itu, soal sanksi, ada beberapa perubahan. Di antaranya, sanksi pelanggaran dalam pelaporan SPT tahunan pajak dan sanksi lainnya. ”Ada tambahan pengenaan sanksi bagi pengusaha kena pajak. Pada pasal 47 ayat 4 disebutkan, pengusaha kena pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 huruf h dikenai sanksi administratif 10 persen dari dasar pengenaan pajak yang tidak seharusnya dikenai tarif 0 persen,” terangnya.

Direktur eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) itu melanjutkan, juga ada perubahan untuk masa daluwarsa SPT dan surat ketetapan pajak (SKP). Jika pada UU sebelumnya lima tahun, dalam revisi UU KUP yang baru, daluwarsa penetapan SPT menjadi tujuh tahun.

Sementara itu, untuk SKP (surat ketetapan pajak) ditetapkan menjadi lima tahun. Pemerintah juga menetapkan sanksi bagi pihak yang tidak memberikan data atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan, yaitu akan dipidana penjara paling lama dua tahun.

”Untuk pidana ini, sebaiknya instansi pemerintah dan pimpinan instansi pemerintah tidak langsung dipidana, tapi ditempuh jalur hukum administrasi. Pimpinan instansi pemerintah adalah subjek hukum administrasi, bukan subjek hukum pidana,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Prastowo, juga diatur revisi penyidikan pajak, di mana kewenangan penyidik diperluas. Penyidik pajak tidak hanya berwenang menghentikan penyidikan, tapi juga berhak melakukam penangkapan atau penahanan. ”Jadi, ada penguatan peran penegakan hukum mencakup perluasan kewenangan penyidik, yaitu penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan,” terangnya.(ken/c24/sof/kom)

Sumber: Riaupos.com, 24 Mei 2017

Komentar Anda