Hadapi MEA, Kita Perlu Diplomat yang Mengerti Pajak
Posted onAuthoradministratorKomentar Dinonaktifkan pada Hadapi MEA, Kita Perlu Diplomat yang Mengerti Pajak
Post Views: 643
SUMBER : UNPAD.AC.ID | 17 MARET 2015[Unpad.ac.id, 17/03/2015] Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo mengatakan penerimaan pajak di Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN, seperti Singapura dan Thailand. Hal ini salah satunya disebabkan banyak perusahaan yang menghindar membayar pajak.Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, saat memberikan kuliah umum “Perpajakan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN” di Bale Sawala Unpad, Jatinangor, Selasa (7/03). (Foto oleh: Arief Maulana)*
Post Views: 257 SINDONEWS.COM | 29 Agustus 2016 JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi membantah jika sejauh inianimo masyarakat yang akan ikut tax amnesty berkurang dan terkesan takut mengungkap hartanya. Bahkan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan, lebih banyak wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya ketimbang melakukan repatriasi atau membayar tebusan. Ken mengatakan, animo masyarakat terhadap tax amnesty luar biasa dan […]
Post Views: 226 KOMPAS.COM | 25 Mei 2016 JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan tarif tebusan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau Tax Amnesty masih sangat rendah. Yustinus mengusulkan tarif tebusan dalam Tax Amnesty itu menjadi sekurang-kurangnya 5 persen untuk repatriasi, 10 persen untuk non-repatriasi, dan 2 persen untuk skala Usaha […]
Post Views: 372 JAKARTA. Pemerintah masih mengejar target penerimaan pajak tahun ini. Kali ini, pemerintah kembali memperluas penerimaan pajak dari pajak penghasilan (PPh). Pertama, ialah memperluas daftar jenis usaha yang bergerak di sektor jasa yang dapat dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 (jasa). Perluasan ini diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis […]