CITAX Headline

Aturan Pajak “E-Commerce” Moderat

Setelah e-commerce, pekerjaan rumah berikutnya adalah pengaturan pengguna digital seperti Selebgram atau YouTubers karena pemilik platform belum dapat ditetapkan sebagai subjek pajak dalam negeri.

JAKARTA – Pemerintah membidik potensi peneri­maan pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce yang prospek ke depan memiliki nilai transaksi besar. Meski demikian, aturan perpajakan bagi pelaku usaha e-commerce direspons positif oleh sejumlah pihak karena di­nilai cukup moderat.

Potensi bisnis melalui tran­saksi e-commerce ke depan di­perkirakan cukup besar. Aso­siasi E-commerce Indonesia (idEA) memperkirakan pada 2020 nilai transaksi e-commerce di Indonesia ditaksir mencapai 1.200 triliun.

Bahkan, tren nilai transaksi e-commerce terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan transaksi e-commerce pada 2016 mencapai 440 triliun rupiah, naik signifikan dibanding 2013 yang hanya 112 triliun rupiah.

Besarnya nilai transaksi e-commerce tersebut menjadi potensi penerimaan pajak bagi negara ke depan. Karenanya, pemerintah menerbitkan aturan perpajakan e-commerce yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/ PMK.010/2018 tentang Per­lakuan Perpajakan atas Transak­si Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Kebijakan yang akan diimplementasi pada 1 April mendatang itu dimaksudkan untuk meningkatkan kepastian dan keadilan bagi pelaku usaha.

“Secara substansi cukup moderat karena lebih fokus pada pengaturan hak dan ke­wajiban yang bersifat umum, dan menekankan registrasi sebagai wajib pajak bagi para pedagang. Tidak ada jenis pa­jak baru, sehingga kewajiban yang ada terkait PPh, PPh Fi­nal PP 23, dan PPN bagi yang memenuhi syarat,” ujar peng­amat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, di Jakarta, Senin (14/1).

Yustinus mengapresiasi penerbitan PMK tersebut kare­na sudah cukup lama ditunggu untuk memberi kepastian bagi para pelaku usaha dan fiskus di lapangan. Menurut Direktur Eksekutif CITA itu, kunci ke­berhasilan PMK ini salah satu­nya ada pada pemilik platform, yang akan menjadi tulang punggung pemastian peda­gang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum mendaftar di sebuah platform.

“Untuk itu sosialisasi, koor­dinasi, dan pengawasan harus betul-betul bagus,” ujar Yustinus.

Pasal 3 Ayat 3 dan 5 PMK 210, mewajibkan pemilik plat­form menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) meski termasuk pengusaha kecil. Hal itu, lan­jut Yustinus, sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan di UU PPN, meski dapat dipahami pewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan potret po­tensi pajak terlaksana dengan lebih baik.

Dia menuturkan kewajiban pemilik platform menyerahkan laporan rekapitulasi transaksi pedagang juga akan menam­bah beban administrasi. Maka jika biaya administrasi tinggi, sebaiknya ada kompensasi atau fasilitas yang memudah­kan pelaporan tersebut.

Target Berikutnya

Pekerjaan rumah berikut­nya adalah pengaturan peng­guna digital seperti Selebgram atau YouTubers yang sifatnya self-entrepreneurship dan kew­ajibannya dilaksanakan secara self assessment, karena pemilik platform belum dapat ditetap­kan sebagai subjek pajak dalam negeri.

Sebelumnya, Direktur Pe­nyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direk­torat Jenderal Pajak Kement­erian Keuangan, Hestu Yoga Saksama, menyatakan, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018, pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerceAnt/E-10

Sumber: KORAN-JAKARTA.COM, 15 Januari 2019

Related Post