Related Articles
Pajak Progresif Tanah Nganggur Buat Spekulan Kena Tarif Lebih Tinggi
JAKARTA – Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah perlu mendesain kebijakan mendidik terkait rencana penerapan pajak progresif terhadap lahan menganggur. Menurut Yustinus, pemerintah harus membuat kebijakan yang tidak melarang namun harus membuat masyarakat bertanggungjawab terhadap pilihannya dan mengetahui konsekuensi dari pilihan tersebut. “Saya boleh jadi spekulan, tapi akan […]
CITA: Pemberlakuan PP 36/2017 Harus Seragam
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta untuk menyipakan pedoman sebagai pegangan bagi petugas pajak di lapangan terkait pelaksanaan PP Nomor 36 Tahun 2017. Pasalnya, jika tidak ada pedoman dari pusat, dikhawatirkan bisa timbul perselisihan antara petugas pajak dan wajib pajak (WP) dan akhirnya muncul ketidakpercayaan terhadap DJP. Direktur Eksekutif Center for Indonesia […]
Perusahaan Diminta Terbuka Soal Upah Pegawai
SINARHARAPAN.CO | 21 NOVEMBER 2015 JAKARTA – Pemerintah meminta perusahaan mau terbuka mengungkapkan data karyawan termasuk pemberian gaji, tunjangan dan honorarium yang diberikan. Hal ini ditujukan agar pemerintah lebih mudah mendata, siapa saja yang berhak mendapatkan diskon tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) yang saat ini tengah digodok aturannya. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengakui, […]

