MEDIA INDONESIA (CETAK) | 5 September 2016
Related Articles
Omnibus Law dan Reformasi Pajak
Post Views: 1.438 Omnibus Law dan Reformasi Pajak Oleh Yustinus Prastowo (Dimuat di Harian Kompas, 4 Desember 2019) Hari-hari ini kita mengalami demam omnibus law. Maklum, cuaca tata kelola pemerintahan sedang mendung lantaran begitu banyak tumpang tindih regulasi dan kewenangan. Konsekuensinya roda pemerintahan tidak dapat berjalan efektif dan sebaliknya, birokrasi kerap dikeluhkan sebagai biang penghambat […]
Konsep Pemajakan atas Retained Earnings dan Berbagai Gejolaknya
Post Views: 3.219 demi mencegah tergerusnya penerimaan negara di satu sisi, dan keringanan bagi wajib pajak di sisi lain, opsi menurunkan tarif kiranya merupakan jalan yang moderat. CITA,25 Juli 2019 – Tepat setahun lalu, pasca penerbitan beleid Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 bagi UMKM terkait penurunan tarif PPh Final, beredar isu mengenai wacana […]
Komentar terkait Pergub DKI No. 38/2019 tentang Pembebasan PBB-P2
Post Views: 490 Terbitnya Peraturan Gubernur DKI Nomor 38 Tahun 2019 yang mengatur antara lain tentang pembebasan PBB atas rumah/rusunawa/rusunami dengan NJOP sampai dengan Rp 1 milyar memantik polemik. Polemik disebabkan pemahaman yang belum komprehensif dan cenderung parsial dan politis. Untuk menghindari kekeliruan pemahaman, kami berpendapat sebagai berikut. 1. Menurut kami polemik ini tidak perlu […]




