Rubrik

Kenaikan dan Penurunan Target Penerimaan Pajak pada 2021

Oleh Annisa Delia Prasnama Shinta

Pandemi Covid-19 masih menyelimuti Indonesia pada tahun ini, bahkan diselenggarakan lagi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021. Hal tersebut menunjukkan semakin parahnya pandemi Covid-19 di Indonesia. Dengan ini, target penerimaan PPh Badan pasal 25 atau 29 tahun 2021 diturunkan sebesar 4,21% dari target tahun 2020 sehingga menjadi senilai Rp 215,09 triliun oleh Kemenkeu. Selain itu target penerimaan PPh pasal 21 juga sedikit terkontraksi yang awalnya pada tahun 2020 sebesar Rp 134,59 triliun menjadi Rp 133,8 triliun pada 2021. Disamping menurunkan target penerimaan beberapa jenis pajak penghasilan, pemerintah tentu melihat potensi jenis pajak penghasilan lain yang dapat meningkat pada tahun 2021. Pada tahun ini, pemerintah memproyeksikan PPh pasal 23 atas bunga, dividen, royalti, dan jasa ditargetkan dapat menjadi sumber penerimaan pajak paling tinggi pada tahun 2021. Pastinya, penurunan dan peningkatan target penerimaan beberapa jenis pajak ini bukan tak beralasan. Lalu bagaimana penjelasannya?

Seperti yang kita ketahui bahwa outlook PPh pasal 25 dan 29 tahun 2021, memiliki korelasi dengan kondisi kegiatan perusahaan pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan, sebagian besar perusahaan pada tahun 2020 terkena dampak pandemi Covid-19 dan harus menyesuaikan dengan kondisi baru, sehingga mengalami penurunan penghasilan yang bepengaruh juga pada menurunnya penerimaan pajak di tahun yang bersangkutan. Menurut Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama, penerimaan PPh pasal 25 akan menurun pada tahun 2021 karena penerimaan PPh pasal 25 tahun 2021 merupakan setoran angsuran PPh badan tahun 2020 di mana pada tahun ini jumlah penghasilan kena pajak yang terutang mengalami penurunan. Alasan lainnya adalah pada tahun 2020 terdapat penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% akibat adanya pandemi. Tentunya hal ini memberikan pengaruh kepada pajak terutang dan juga PPh pasal 25 dan 29.

Disisi lain, target penerimaan PPh pasal 23 mengalami peningkatan pada tahun ini. Melansir dari Nasional Kontan, hal tersebut ditunjukkan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2021, di mana pemerintah menetapkan target penerimaan PPh pasal 23 sebesar Rp 40,22 triliun yang tumbuh 5,9% dibandingkan proyeksi penerimaan tahun 2020 senilai Rp 37.84 triliun. Peningkatan target penerimaan ini, dilakukan karena pemerintah akan melakukan pemulihan ekonomi pada tahun 2021, sehingga diyakini akan berdampak terhadap peningkatan aktivitas jasa. Salah satu jasa yang akan banyak digunakan dalam rangka pemulihan perekonomian adalah jasa konsultasi terutama di bidang infrastruktur. Menurut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN-Bappenas J. Rizal Primana, dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021, perekonomian nasional akan diarahkan pada industri pariwisata dan ekspor di mana memerlukan pembangunan infrastruktur sehingga jasa konsultasi di bidang infrastruktur akan banyak digunakan. Selain itu, jasa konsultasi saat ini diperlukan karena adanya penyesuaian terhadap perubahan peraturan seperti diterbitkannya UU Cipta Kerja. Salah satu contohnya, pada masa pandemi Covid-19 seperti ini, menurut Mochamad Abbas, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, jasa konsultasi juga diperlukan untuk memberikan inovasi, adaptasi mix WFO dan WFH, PSBB, penggunaan sistem IT, penerapan protokol kesehatan serta mobilitas tenaga kerja. Selanjutnya melihat dari tingkat investasi yang meningkat signifikan pada tahun lalu, Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal pajak Kemenkeu, Yunirwansyah, mengatakan bahwa diharapkan dengan adanya pemulihan perekonomian pasca Covid-19 pada tahun 2021, maka ekspektasi investasi akan naik. Selain itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) menargetkan untuk realisasi investasi Indonesia sebesar Rp 858,5 triliun di mana angka ini tergolong cukup besar mengingat Indonesia masih berada dalam masa pandemi. Namun pada peraturan baru tentang pajak dividen dalam UU Cipta Kerja, pemerintah akan membebaskan pajak atas dividen selama 30% dividen yang diterima wajib pajak diinvestasikan kembali di Indonesia. Hal tersebut membuat otoritas pajak tidak terlalu khawatir apabila target penerimaan dari dividen tidak tercapai karena tujuan peraturan tersebut untuk mendorong investasi dan difokuskan untuk pemulihan perekonomian.

Proyeksi target penerimaan pajak di atas sudah cukup sesuai untuk diterapkan dalam kondisi Indonesia saat ini yang masih terdampak Covid-19. Dengan menurunkan target penerimaan PPh pasal 25 dan 29, memang akan mengurangi jumlah penerimaan pajak tahun 2021. Namun hal tersebut perlu dilakukan karena melihat dari asas pemungutan pajak Adam Smith yaitu keadilan, pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Dalam masa pandemi ini, perusahaan mengalami penurunan hasil usaha sehingga pemerintah membuat kebijakan penurunan tarif PPh badan dan ini merupakan tindakan yang tepat. Pemberian insentif ini juga dinilai tepat karena dapat mempertahankan basis pajak yang sudah ada meskipun terpengaruh oleh kondisi perekonomian yang kurang stabil. Sehingga diharapkan dalam jangka panjang, wajib pajak akan tetap memiliki kepatuhan pajak atas basis pajak tersebut.

Selanjutnya untuk peningkatan target penerimaan pajak khususnya dari PPh pasal 23, juga tepat untuk dilakukan. Hal tersebut karena pemerintah mampu melihat adanya basis pajak yang dapat dioptimalkan pada 2021 yaitu bidang jasa. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Suryo Utomo, mengatakan bahwa pemerintah juga melakukan perluasan basis pajak yaitu dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum agar basis pajak bertambah luas, pembayaran pajak berambah, dan kualitas pembayaran pajak menunjukkan peningkatan. Ada juga basis pajak baru yaitu pemberlakuan pajak atas PMSE atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang akan dikenakan untuk kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik yang sedang banyak dilakukan dalam masa pandemi ini. Perluasan basis pajak baru ini akan sangat berpotensi untuk menambah penerimaan pajak Indonesia apabila diberlakukan seoptimal mungkin dengan pengawasan dan penegakan hukum yang jelas.

Komentar Anda