Headline Rubrik

Pajak Digital untuk Penyelesaian Utang Negara

Oleh Annisa Delia Prasnama Shinta

Indonesia saat ini telah memasuki zona lampu kuning untuk posisi utang negara, yang mencapai Rp 6.455,07 triliun per Maret 2021. Angka ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar Rp 84 triliun. Menurut Ekonom Indef Bhima Yudhistira, hal tersebut menandakan bahwa pemerintah harus ekstra hati-hati dalam mengelola utang. Keadaan ini menjadi semakin sulit melihat berkurangnya anggaran pajak pada tahun 2021 di APBN, yang utamanya disebabkan oleh penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22%. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah semakin banyak mengingat pandemi covid-19 yang masih mewabah hingga tahun ini sehingga memerlukan berbagai bantuan pemerintah baik dari sektor kesehatan maupun ekonomi. Dalam masa seperti ini, pemerintah tentunya harus bisa melihat sektor mana yang sekiranya dapat membantu menambah pemasukan untuk negara.

Salah satu sektor potensial di Indonesia adalah ekonomi digital. Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro, menilai bahwa pemerintah sebaiknya memberlakukan pajak secara agresif untuk perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia. Penilaian ini juga semakin didukung dengan adanya laporan dari Google, Tamasek, Bain & Company di tahun 2021, bahwa Indonesia merupakan negara dengan nilai digital ekonomi tertinggi tertinggi di Asia Tenggara yaitu sebesar USD 44 miliar. Pada masa pandemi pun tingkat pertumbuhan nilai digital ekonomi Indonesia masih menunjukkan angka positif sebesar 11%, sedangkan negara lain mengalami pertumbuhan negatif di sektor ini. Melihat adanya potensi ini yang juga diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2025, maka pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberlakukan pajak secara agresif untuk perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia. Mengingat juga saat ini pemerintah sedang banyak memberikan insentif pajak kepada sektor yang terdampak pandemi covid-19, sehingga untuk sektor ekonomi digital yang tidak terdampak dapat dioptimalkan pengenaan pajaknya untuk menutupi defisit akibat pemberian insentif serta utang negara.

Namun karena pemajakan ekonomi digital ini berhubungan dengan berbagai negara, maka diperlukan adanya suatu perjanjian antar negara yang dapat memberikan manfaat yang sama bagi berbagai negara. Saat ini, para menteri keuangan dalam forum G20 (Group of Twenty) sedang melakukan perundingan terkait hal tersebut. Namun hingga kini belum ditemukan perjanjian kesepakatan yang pasti. Harapannya adalah perjanjian kesepakatan ini akan selesai pada tengah tahun 2021 dan juga nantinya dapat menjadi sarana peningkatan pendapatan bagi banyak pemerintah dalam rangka membangun kembali ekonomi setelah pandemi covid-19. Sebenarnya pajak digital sudah diterapkan di Indonesia sejak Juli 2020, namun hanya sekedar dari segi PPN nya saja dan belum dikenakan pada penghasilan dari ekonomi digitalnya. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjelaskan bahwa untuk mengurangi beban pembiayaan utang ke depan, maka pemerintah akan memanfaatkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau SILPA serta menarik pinjamin dari Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Bersama atau SKB.

Melihat belum adanya kesepakatan antar negara dalam forum G20, maka potensi pengoptimalan pemajakan dalam sektor ekonomi digital belum dapat diandalkan untuk dapat menutupi utang negara saat ini. Pengoptimalan pemajakan ekonomi digital akan dapat diterapkan setelah terjadi kesepakatan dari hasil perundingan antar negara. Maka dari itu, untuk saat ini pemerintah dapat bergantung pada penggunaan SILPA dan pinjaman dari BI untuk membantu menutupi utang negara. Selain itu pemerintah juga dapat memastikan dan mendorong lagi mengenai kepatuhan pajak dari wajib pajak Indonesia, agar penerimaan pajak dalam masa pandemi sekarang ini tetap optimal meskipun terdapat banyak insentif pajak yang diberikan pemerintah. Dalam hal ini juga perlu digarisbawahi bahwa sebaiknya dana dari utang negara digunakan untuk pendanaan sektor produktif sehingga pengembalian dananya akan semakin cepat tercapai.

Komentar Anda