Rubrik

Penolakan Investor Terhadap Tarif Baru Bea Meterai dan Tanggapan Menteri Keuangan

Oleh Annisa Delia Prasnama Shinta

Pemerintah Indonesia pada 26 Oktober 2020 lalu telah mengesahkan UU 10/2020 tentang Bea Meterai yang sekaligus mencabut Undang-Undang sebelumnya yaitu UU 13/1985. Revisi Undang-Undang ini secara umum menjelaskan pencetusan meterai elektronik serta kenaikan tarif bea meterai dari Rp 3.000 dan Rp 6.000 menjadi Rp 10.000, yang akan berlaku mulai tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa perubahan aturan ini dilakukan karena aturan sebelumnya tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa tujuan dari diterapkannya peraturan baru tentang bea meterai adalah demi kesetaraan pengenaan bea meterai antara dokumen konvensional dengan dokumen elektronik. Apalagi untuk saat ini, ketika hampir seluruh kegiatan dilakukan dengan teknologi digital, termasuk dokumen. Salah satu wujudnya adalah praktik cyber notary, di mana para notaris dimungkinkan membuat akta otentik di dunia maya. Perkembangan baru ini tidak tertampung dalam UU 13/1985, di mana masih diandaikan bahwa semua dokumen berbentuk kertas. Maka, UU 10/2020 memperbaruinya dengan memberikan kepastian hukum untuk bea meterai dokumen elektronik. Selain demi kesetaraan, UU tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak terlebih pada masa pandemi Covid-19 ini, ketika penggunaan platform digital semakin melonjak.

Meskipun demikian, terdapat beberapa pendapat kontra dari masyarakat terhadap peraturan baru ini. Penolakan atas kenaikan tarif bea meterai, terutama datang dari para investor muda yang merasakan ketidakadilan atas pengenaan bea meterai terhadap trade confirmation (TC) transaksi surat berharga tanpa adanya batasan nilai investasi. Melansir dari charge.org, Farissi Frisky, membuat sebuah petisi penolakan biaya meterai untuk saham yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan, Sri Mulyani, Presiden Jokowi, dan Bursa Efek Indonesia. Pada petisi tersebut Farissi menjelaskan bahwa tahun 2020 menjadi tahun kebangkitan investor retail Indonesia, di mana jumlah investor bertambah secara signifikan dan hal ini dapat memungkinkan kemajuan besar untuk pasar modal di Indonesia. Namun, pemerintah dengan kebijakan kenaikan bea meterai Rp 10.000 untuk setiap trade confirmation, justru memberatkan dan mematahkan semangat investor muda. Hingga saat ini, petisi tersebut sudah ditandatangani oleh 8.927 orang dari target 10.000 dukungan. Ada juga petisi lain dari Inan Sulaiman dalam charge.org dengan judul “Evaluasi Bea Meterai Untuk Pasar Saham!” yang ditujukan untuk Kementerian Keuangan dan DJP. Hingga saat ini, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 5.918 orang dari target 7.500 dukungan. Dalam petisi ini, Inan menyuarakan aspirasinya mewakili investor ritel kecil yang memiliki modal sedikit dan merasa keberatan apabila peraturan atas kenaikan tarif bea meterai direalisasikan. Disamping itu, ia juga memberikan saran kepada pejabat negara untuk mengevaluasi dan merevisi peraturan terkait pemberian bea meterai per trade confirmation yang setidaknya diberikan batas minimal nilai investasi. Misalnya, investasi minimal senilai Rp 100.000.000 per trade confirmation, yang dapat dikenakan bea meterai.

Beberapa contoh penolakan investor di atas mengindikasikan kurangnya kejelasan kebijakan pemerintah atas tarif baru bea meterai di mata masyarakat. Rasa ketidakadilan yang dirasakan para investor, dapat menyebabkan menurunnya tingkat investasi di Indonesia karena para investor menghindari pengenaan bea meterai. Sehingga dikhawatirkan penerimaan negara dari bea meterai tidak akan optimal meskipun potensinya sangat besar. Untuk memaksimalkan penerimaan dari potensi yang ada, perlu adanya aturan lanjutan yang dapat memberikan keadilan dan kejelasan terhadap aspirasi para investor. Peraturan yang ada juga seharusnya dapat menjaga semangat masyarakat Indonesia terutama generasi muda untuk tetap berinvestasi.

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani memberikan penjelasan tentang pengenaan bea meterai terhadap transaksi surat berharga. Dalam konferensi pers APBN pada Senin, 21 Desember 2020, ia mengatakan bahwa pengenaan bea meterai terhadap transaksi surat berharga tentu akan memperhatikan batas kewajaran nilainya. Dengan kata lain akan ada batas minimal transaksi per TC yang ditentukan untuk pengenaan bea meterai. Pengenaan bea meterai juga tidak dimaksudkan untuk menghambat siklus investasi di Indonesia. Menindaklanjuti beberapa permasalahan  tersebut, DJP melakukan penyusunan peraturan teknis untuk menjalankan UU 10/2020 dan juga melakukan koordinasi dengan otoritas moneter serta pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan tersebut. Setelah nantinya ketika aturan teknis sudah tersedia, sosialisasi kepada masyarakat terutama investor perlu dilakukan untuk menghindari miskomunikasi dan memperjelas maksud dan tujuan pemerintah dalam memberlakukan kebijakan tersebut. Dengan ini, diharapkan bahwa aturan teknis UU 10/2020 tidak menjatuhkan semangat investor yang saat ini mulai tumbuh dan memberikan pemahaman mengenai tujuan dari adanya revisi Undang-Undang sebelumnya.

Komentar Anda