Opini

Menilik Masa Depan DJP sebagai Otoritas Pajak yang Independen

Menilik Masa Depan DJP sebagai Otoritas Pajak yang Independen
Wahyu Eka Nurisdiyanto

Model otoritas pajak yang berada dalam garis struktur tradisional (direktorat di bawah kementerian) sudah mulai ditinggalkan. Banyak negara telah resmi membentuk atau mentransformasi lembaga otoritas pajaknya menjadi otoritas pajak semi-otonom (Semi-Autonomous Revenue Authority, dikenal dengan sebutan SARA). Beberapa hal yang mendasari munculnya perubahan tersebut antara lain kebutuhan akan penerimaan pajak yang berkesinambungan, perbaikan pelayanan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan di sektor pajak.

Mengubah kedudukan dan kerangka kelembagaan administrasi perpajakan merupakan bentuk reformasi pajak secara total atau menyeluruh. Perlu dipertimbangkan secara matang, apakah kebijakan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari struktur Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi sebuah lembaga otoritas pajak yang independen akan sesuai dengan konteks Indonesia. Apakah pemisahan tersebut akan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan, atau justru melemahkan fungsi penghimpun penerimaan pajak sebagai penopang pembangunan ekonomi?

Pada umumnya, upaya reformasi perpajakan di berbagai negara terbilang gagal karena belum mampu menghilangkan praktik-praktik korupsi dan campur tangan politik sehingga masih menimbulkan tax gap. Hal tersebut terjadi karena reformasi berlangsung tanpa didukung reorganisasi administrasi perpajakan secara permanen dan perbaikan manajemen di dalam kelembagaan otoritas pajak. Artinya, kelembagaan memainkan peran penting dalam proses reformasi perpajakan.

Perubahan kerangka kelembagaan administrasi yang baik harus memenuhi sekurang-kurangnya tiga kriteria. Pertama, independensi keuangan; artinya, entitas atau lembaga baru tersebut dapat mengalokasikan anggaran sebagaimana mestinya, di mana sebagian dari anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk insentif atau perbaikan teknologi informasi (IT). Kedua, entitas atau lembaga baru tersebut diberi kewenangan administratif yang otonom sehingga dapat merumuskan sendiri kebijakan dan tujuan administrasinya. Terakhir, entitas atau lembaga baru tersebut harus bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia (SDM) secara internal, yang dapat dilakukan melalui sistem penggajian, pola rekrutmen, pelatihan, hingga perumusan kode etik internal.

Jika kita mau melihat tantangan ke depan, pemisahan DJP dari Kemenkeu menjadi sesuatu yang diperlukan sebagai wujud restrukturisasi lembaga otoritas pajak menuju kemandirian serupa dengan bank sentral. Fakta membuktikan bahwa dalam 11 tahun terakhir, DJP hanya mampu mencapai target penerimaan sebanyak 2 kali. Ini penting untuk dicermati bersama. Memang benar, hingga saat ini, belum diketahui pasti bagaimana sebenarnya target penerimaan pajak ditentukan, sebab proyeksi mengacu semata-mata pada proses pembicaraan antara Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, di sisi lain hal ini mengindikasikan adanya kelemahan pada kapasitas administrasi perpajakan.

Selain itu, mengacu pada kajian empiris yang dilakukan oleh Taliercio (2004), pantas pula dipertimbangkan bahwa semakin otonom otoritas pajak, biaya pemungutan pajak (collection cost) cenderung semakin kecil atau semakin efisien. Semakin stabil otonomi tersebut, akan semakin baik pula kinerja perpajakan. Hal ini dikarenakan adanya delegasi kewenangan yang jauh lebih besar kepada pimpinan otoritas pajak, sehingga dapat mempercepat reformasi perpajakan secara berkesinambungan.

Dengan demikian, kebutuhan untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien dapat terlaksana dengan diberikannya otonomi (kewenangan) yang lebih luas bagi DJP, terutama menyangkut hal-hal seperti kebijakan kepegawaian, alokasi anggaran, serta pengorganisasian. Memang, di beberapa negara lain, kewenangan yang lebih luas tidak begitu saja diinterpretasikan sebagai pemisahan otoritas (direktorat) pajak dari lembaga setingkat kementerian. Namun, di Indonesia sendiri penerapan kelembagaan yang semi-otonom (SARA) di bawah struktur kementerian tidak terlalu memungkinkan karena terbentur dengan berbagai ketentuan administrasi pemerintahan secara umum. Jalan terbaik yang memungkinkan otonomi tersebut adalah melalui pemisahan DJP dari Kemenkeu.

Pemisahan DJP dari Kemenkeu juga dapat dilakukan bersamaan dengan pembentukan suatu badan baru yang berfungsi sebagai lembaga administrasi penerimaan negara. Badan baru tersebut nantinya merupakan gabungan dari DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Meskipun demikian, pemisahan tersebut harus memperhatikan beberapa syarat, seperti mekanisme akuntabilitas kinerja yang jelas, pembatasan kekuasaan untuk pengenaan pajak, hingga komitmen politik yang berkesinambungan.

Gagasan tentang pemisahan DJP dari Kemenkeu harus berangkat dari argumen dan kesepakatan agar masing-masing lembaga dapat fokus menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Kemenkeu fokus pada kebijakan pembangunan ekonomi makro, anggaran, perbendaharaan, beserta tugas-tugas lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sedangkan otoritas pajak akan berfokus pada penghimpunan penerimaan pajak sebagai sektor vital penerimaan negara yang potensinya masih harus terus digali dan dioptimalkan.

Dalam rangka memperluas tax basis serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, basis data yang komprehensif mengenai informasi-informasi potensi pajak sangatlah diperlukan. Saat ini upaya untuk membangun database perpajakan, terutama yang terkait dengan potensi pajak, masih terbentur oleh terpecah-pecahnya lembaga yang bertanggung jawab terhadap penerimaan negara, yakni DJP dan DJBC, kendati pada dasarnya kedua direktorat tersebut masih di bawah kendali Kemenkeu. Terjadinya fragmentasi pada kedua direktorat penerimaan tersebut mengakibatkan informasi-informasi potensi pajak menjadi tidak komprehensif sekaligus tidak terintegrasi. Koordinasi antar-lembaga menjadi sukar dilakukan. Dari sudut pandang ini, gagasan untuk menggabungkan kedua direktorat tersebut menjadi sebuah lembaga otoritas pajak yang independen sudah selayaknya perlu dipertimbangkan.

Lebih lanjut, melalui kedudukan yang lebih tinggi (misalnya dengan bertanggung jawab langsung kepada presiden), entitas atau badan baru tersebut juga dapat memiliki otoritas lebih besar untuk berhubungan dengan lembaga-lembaga negara lainnya dalam rangka memperluas atau memperoleh informasi potensi perpajakan. Di samping itu, kedudukan yang lebih tinggi tersebut akan membuat pengelolaan administrasi serta implementasi kebijakan menjadi tidak berbelit-belit (debirokratisasi) sehingga lebih efektif dan efisien.

Perubahan lanskap ekonomi, khususnya pada arena perpajakan, tentu membutuhkan penyerapan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan arah perkembangan zaman. Tidak dapat dimungkiri bahwa dalam hal ini otoritas pajak juga memerlukan keberadaan para pegawai yang profesional. Persoalan tersebut bisa segera diatasi apabila DJP memiliki kewenangan untuk mengangkat para profesional di bidang perpajakan yang nantinya akan mampu menjawab serta mengatasi berbagai tantangan perekonomian, baik nasional maupun global.

Semoga lepasnya DJP dari sangkar Kemenkeu akan mampu mengangkat beban-beban berat yang dipikulnya dengan melakukan lompatan penerimaan pajak dan tax ratio sehingga mendorong penerimaan negara secara maksimal untuk digunakan secara tepat guna, bagi sebesar-besarnya kemakmuran bangsa.

Artikel ini memenangkan juara harapan dalam Lomba Menulis Artikel “Pajak: Sumpah Pemuda untuk Hari Ini”.

Editor: Tim CITA

Komentar Anda