CITAX

Siap-siap… Kartu Kredit Akan Diperiksa Kantor Pajak

RIAUPOST.COM | 04 April 2016

Kartu-kredit

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Para pemilik kartu kredit siap-siap, datanya akan bebas untuk dibuka Direktorat Jenderal Pajak. Soalnya, setiap bank yang mengeluarkan kartu kredit per 31 Mei, wajib melaporkan data transaksi nasabahnya ke DJP. Peraturan itu resmi berlaku melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016, tanggal 22 Maret.
Kebijakan itu tentu saja menuai kontroversi dari sejumlah pihak. Salah satunya perbankan. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, kebijakan itu secara legal tidak melanggar aturan yang berlaku. “Secara legal-formal, data (transaksi kartu kredit) bukan rahasia. Artinya, DJP bisa mengakses,” katanya Ahad (3/4/2016).
Namun, lanjut Prastowo, yang dipersoalkan sejumlah pihak adalah privasi pemilik kartu kredit. Transparansi transaksi kartu kredit menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan wajib pajak. Apalagi, sasaran pemerintah adalah sumber pendapatan. Dari laporan itu, pemerintah akan mencocokan jumlah utang dalam kartu kredit dengan pendapatan yang dilaporkan. Karena itu, kebijakan tersebut sebaiknya disosialisasikan dulu dengan baik.
’’Kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, bisa bikin gaduh. Sasarannya kan source of income, bisa utang berarti ada penghasilan. Privasi itu bisa berpengaruh ke trust dan justru motif menghindari transaksi dengan kartu kredit. Padahal, BI dan pemerintah mendukung cashless transaction. Jadi, perlu dipikirkan harmonisasinya,’’ paparnya.
Prastowo menyarankan pemerintah agar tidak membidik semua pengguna kartu kredit dalam kebijakan tersebut. Melainkan menyasar para pemakai kartu kredit yang potensial. Misalnya, yang memiliki limit Rp 50 juta ke atas. “Ini akan memberikan rasa nyaman di kelas menengah yang sebagian besar karyawan dan gajinya sudah dipotong perusahaan,” jelasnya.

Komentar Anda