REPUBLIKA.CO.ID | 27 OKTOBER 2015
REPUBLIKA.CO.ID,BUMN Butuh Sinergi
Revaluasi aset BUMN menopang penerimaan pajak.
JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melansir laporan kinerja satu tahun Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (26/10). Dalam paparannya, Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, selama setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, BUMN telah memberikan kontribusi yang masif terhadap perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari mulai bergeraknya pembangunan infrastruktur secara masif di seantero negeri.
“Berbagai kebuntuan pembangunan infrastruktur mulai didobrak dan pembangunannya sudah digulirkan secara masif dalam skala nasional,” ujar Rini. Dalam acara tersebut, Rini memaparkan berbagai program BUMN. Antara lain BUMN sebagai akselerator pembangunan, BUMN mendobrak kebuntuan pembangunan jalan tol, dan BUMN membangun ketahanan energi.
“Semua program yang dijalankan sudah sesuai dengan rencana yang mengedepankan sinergi antar-BUMN,” kata Rini. Lebih lanjut, Rini memaparkan sejumlah prestasi BUMN seperti mendobrak kebuntuan pembangunan jalan tol. Yakni, memulai kembali pembangunan ruas Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang selama 17 tahun terbengkalai.
Sedangkan, di Provinsi DKI Jakarta, PT Adhi Karya (Persero) Tbk sudah melakukan groundbreaking proyek moda kereta ringan (light rail transit/LRT) ruas Cibubur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas, Bekasi Timur-Cawang, yang seluruh proyeknya bernilai Rp 24 triliun. Pada sektor ketahanan energi, BUMN melalui PT PLN (Persero), PT PGN (Persero) Tbk, dan PT Pertamina (Persero) telah mengambil sejumlah langkah terobosan. Salah satunya percepatan pembangunan pembangkit listrik program 35 ribu MW dan 7.000 MW (sisa pemerintahan sebelumnya).
PGN memperluas infrastruktur pipa gas Kalimantan-Jawa (Kalija) I yang sempat mangkrak. Sedangkan, Pertamina mengambil alih operasi PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan mengakuisisi 22 persen saham Argo Capital BV dan Agro Global Holding BV. Kemudian PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) sudah merampungkan pembangunan kabel optik (fiber optic) di wilayah timur, Sulawesi, Maluku, Papua Cable System (SMPCS) yang sudah diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2015.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi perusahaan pelat merah yang menghasilkan laba terbesar per semester I 2015 dengan nominal Rp 11,95 triliun. Jumlah tersebut mencapai 18,6 persen dari total laba bersih seluruh BUMN sebesar Rp 64,2 triliun. Posisi kedua penghasil laba terbesar, yakni PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 10,98 triliun.
Disusul PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 10,34 triliun dan PT Pertamina (Persero) Tbk sebesar Rp 7,20 triliun. Total pendapatan BUMN per semester I-2015 mencapai Rp 807,4 triliun atau 37 persen dari target pendapatan sepanjang tahun 2015. Total aset BUMN tercatat sebesar Rp 4.664 triliun pada Juni 2015, naik 1,84 persen (year to date) dibandingkan Desember 2014 sebesar Rp 4.580 triliun.
Revaluasi aset BUMN
Paket kebijakan ekonomi V yang berisi pemberian insentif pajak bagi BUMN, badan swasta nasional, maupun individu yang melakukan revaluasi aset diharapkan dapat menopang penerimaan pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berharap revaluasi, khususnya di lingkup BUMN, dapat segera dirampungkan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Mekar Satria Utama menjelaskan, insentif keringanan pajak melalui revaluasi aset merupakan salah satu upaya pemerintah menggenjot penerimaan pajak. Insentif itu bukan hanya untuk tahun ini, melainkan juga untuk tahun depan.
Meskipun demikian, Ditjen Pajak belum menghitung secara pasti berapa kisaran potensi penerimaan dari revaluasi aset. Penghitungan belum dapat dilakukan lantaran nilai aset BUMN setelah revaluasi belum diketahui. Di samping itu, belum diketahui jumlah perusahaan pelat merah yang akan mengajukan revaluasi pada tahun ini. “Tapi, kami yakin penerimaan dari revaluasi aset akan besar,” ujar Mekar kepada Republika, Senin (26/10).
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, pemerintah perlu membuka opsi pembayaran pajak BUMN, badan swasta, maupun individu yang melakukan revaluasi aset dengan cara dicicil. Cara ini akan sangat membantu meringankan beban perusahaan di tengah perlambatan ekonomi dalam negeri. “Akan lebih menarik bagi perusahaan,” ujarnya.
