Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mewajibkan yayasan untuk membuka data pemilik manfaatnya (beneficial ownership). Upaya ini dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris. Hal itu tertuang dalam draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dan Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana […]
