OKEZONE.COM | 04 JANUARI 2016
JAKARTA – Tantangan yang dihadapi perekonomian nasional masih berat tahun ini. Butuh kerja keras dan soliditas para pemangku kepentingan untuk mengatasi beragam masalah yang berpotensi menekan kinerja perekonomian nasional.
Sejumlah ekonom mengingatkan, perlambatan pertumbuhan ekonomi China, normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS), dan pelemahan harga komoditas bisa menyebabkan perekonomian global penuh ketidakpastian tahun ini. Dari dalam negeri, target pajak yang terlalu tinggi di 2016 meningkatkan risiko pengelolaan fiskal bila tak tercapai.
Pengamat ekonomi Institute Development for Economics and Finance (Indef) Eko Listianto berpendapat, pertumbuhan ekonomi China yang melambat akan menjadi faktor eksternal yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Setelah sekian lama merasakan keuntungan harga komoditas tinggi seiring pertumbuhan ekonomi China di masa lalu, kini Indonesia harus mencari strategi menghindari ketergantungan pada negara tersebut. Belum membaiknya perekonomian China berdampak pada perdagangan dunia, terutama permintaan komoditas yang merupakan ekspor utama Indonesia.
”Sehingga tugas berat pemerintah untuk mencari kompensasi penurunan ekspor ke China. Pasar tradisional seperti India dan AS harus menjadi pilihan utama saat ini,” ujarnya saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta kemarin. Senada, ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi China yang berlanjut di 2016 akan menekan kinerja ekspor Indonesia. Faktor tersebut akan melengkapi beban dari tren turunnya harga minyak dunia dan komoditas di pasar internasional.
”Secara keseluruhan, kinerja ekspor bisa berpotensi tertekan sehingga defisit transaksi berjalan pada tahun ini akan melebar. Dengan demikian, rupiah berpotensi masih bergejolak di 2016,” ujar Josua. Dia menambahkan, tantangan eksternal lain pada tahun ini berasal dari arah kebijakan suku bunga AS. Bank Sentral AS (Federal Reserve/The Fed) memberi sinyal akan menaikkan suku bunga secara bertahap hingga 100 basis poin (bps).
Namun Josua memprediksi pelemahan rupiah cenderung terbatas seiring membaiknya fundamental ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan membaik di kisaran 5 persen bila dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 4,7 persen. Perbaikan diharapkan seiring dengan paket kebijakan pemerintah yang mulai berdampak ke sektor riil pada semester dua tahun 2015. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono berpandangan, tantangan terbesar ekonomi Indonesia tetap pada penerimaan pajak. Tahun 2015, kekurangan penerimaan (shortfall) pajak mencapai Rp239 triliun.
”Maka tahun 2016, target penerimaan pajak harus direvisi jika tidak ingin shortfall lagi,” ujarnya. Adapun dari eksternal, menurutnya, tantangan berasal dari kebijakan The Fed yang akan menaikkan suku bunga sebesar 0,25 persen setiap triwulan. Namun dalam pandangannya, skenario tersebut belum tentu benar terjadi lantaran apabila dolar AS sudah terlalu kuat, sangat mungkin kenaikan suku bunga ditunda.
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengakui kondisi perekonomian yang sulit pada 2015 kemungkinan masih berlanjut di 2016. ”Kondisi 2016 meski banyak yang lebih optimistis, tapi sekali lagi kita berada di dalam kondisi global yang tidak pasti,” sebutnya. Dia mengatakan, beberapa sumber ketidakpastian ekonomi global masih akan berkisar pada langkah The Fed yang menaikkan suku bunga, perlambatan ekonomi China, terus turunnya harga komoditas, serta anjloknya minyak.
Dalam kondisi tersebut, Bambang mengatakan, sumber pertumbuhan ekonomi 2016 akan ditopang melalui pengeluaran pemerintah atau APBN. Oleh karena itulah APBN 2016 didesain ekspansif. ”Sumber pertumbuhan lainnya akan didorong oleh investasi swasta yang riil dan portofolio. Itulah mengapa kita rajin mengeluarkan paket kebijakan serta menjaga daya beli masyarakat supaya tetap stabil,” ujarnya.
Menko Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, pemerintah akan lebih fokus untuk mengelola tantangan domestik yang dapat dijangkau. Anjloknya harga-harga komoditas di pasar internasional memicu pemerintah untuk mendorong industrialisasi. ”Kita coba mendorong pelaksanaan investasi dan infrastruktur. Supaya berhasil memang perlu perbaikan. Maka dari itu, kita keluarkan deregulasi,” kata Darmin.
Dia menyebut tantangan lain dari sisi domestik adalah penerimaan pajak yang sangat bergantung pada kondisi ekonomi. Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional juga membuat penerimaan pajak melambat. ”Karena penerimaan pajak kita sebagian besar berasal dari perusahaan. Kalau perusahaan, begitu ekonomi melambat, profitnya turun banyak berarti penerimaan (pajak) juga melambat,” tutur Darmin. Selain itu, mantan Dirjen Pajak itu berharap, langkah pemerintah mengubah pola pembiayaan anggaran bisa memperbaiki penyerapan di 2016.
Dengan demikian, diharapkan pengeluaran pemerintah bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global. Di bagian lain, realisasi penerimaan pajak hingga akhir 2015 hanya mencapai Rp1.055 triliun (neto) atau 81,5 persen dari target APBNP 2015 sebesar Rp1.294,25 triliun. Dengan demikian, kekurangan penerimaan pajak mencapaiRp239triliun. ”Tentu ada rasa tidak puas dari pencapaian 2015. Namun saya juga bersyukur bahwa hasil yang dicapai tersebut adalah hasil yang terbaik di tengah perlambatan ekonomi,” kata Menkeu Bambang Brodjonegoro.
Diamengatakan, biladigabung dengan penerimaan bea dan cukai sebesarRp181triliun(neto), penerimaan perpajakan mencapai Rp1.235,8 triliun atau 83 persen dari target. Adapun realisasi total pendapatannegara secara keseluruhan (sementara) mencapai Rp1.491,5 triliun atau 84,7 persen dari target Rp1.761,6triliun. Bambang menuturkan, pos penerimaan yang tumbuh signifikan adalah pajak penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp547,5triliun atau tumbuh 19 persen bila dibandingkan dengan tahun 2014. Secara keseluruhan, pajak nonmigas mencapai Rp1.005,7 triliun atau tumbuh 12 persen.
Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal tersebut melanjutkan, realisasi belanja negara (sementara) hingga akhir tahun mencapai Rp1.810 triliun atau 91,2 persen dari pagu sebesar Rp1.984,1triliun. Dari belanjatersebut, realisasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp623 triliun dari pagu Rp664,6 triliun. Dengan begitu, realisasi defisit anggaran pun ikut melebar hingga mencapai Rp318,5 triliun (2,8 persen produk domestik bruto/ PDB) dari target APBN-P 2015 sebesar Rp222,5 triliun atau 1,9% PDB.
”Defisit tersebut berimplikasi pada peningkatan realisasi pembiayaan anggaran yang mencapai Rp329,4triliun atau 147,3 persen dari target dalam APBN-P,” tambahnya. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, terlepas dari target penerimaan yang tidak tercapai, realisasi itu patut diapresiasi di tengah situasi perekonomian yang kurang baik dan keterbatasan kapasitas. ”Di tengah kondisi tersebut, pemerintah masih dapat mencapai penerimaan yang cukup tinggi sekaligus menjaga defisit APBN-P 2015,” kata dia.
Meski begitu, Yustinus menyarankan pemerintah tidak berpuas diri dan segera mengidentifikasi kekurangan selama 2015 agar kinerja penerimaan 2016 lebih baik lagi.