Target Pajak Selalu Meleset dalam Dua Tahun Jokowi-JK

SINDONEWS.COM | 28 Oktober 2016

JAKARTA – Sektor pajak sepanjang 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai masih perlu adanya perbaikan. Pasalnya menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, perencanaan pemerintah dalam dua tahun terakhir kurang bagus karena terlalu bertahan dengan target pencapaian pajak yang tidak  realistis.
Dia menambahkan selama dua tahun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), secara keseluruhan targetnya tidak realistis sehingga banyak menanggap hal tersebut terlalu sehingga tak tercapai. “Saya kira, ini yang perlu dipahami dan tidak boleh diulang. Bagaimana mungkin lakukan perencanaan yang targetnya tinggi, sementara ekonominya masih melemah, slow down begini. Itu jelas kebijakan yang kontradiktif dengan kebutuhan untuk pulihkan ekonomi,” kata Prastowo di Jakarta.
Lebih lanjut dia menerangkan poin kedua yang belum cukup jelas adalah soal roadmap reformasi pajak. Menurutnya kebijakan pajak yang diambil selama dua tahun ini sifatnya masih reaktif, alias hanya merespon dinamika atau gejala dari luar. Tapi bukan merupakan konsepsi yang matang atas apa yang dibutuhkan.
“Jadi misal dalam jangka pendek, menurunkan beberapa tarif pajak, bebaskan, lalu naikkan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak). Tahun lalu reinventing policy, tahun ini tax amnesty. Jadi karena enggak ada roadmap jangka panjang, pendek yangg jelas, jadinya publik susah paham kemana arah kebijakannya,” sambungnya.
Bahkan sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui penyusunan APBN selama dua tahun belakangan tidak kredibel. Dia melihat, dalam dua tahun ini, beberapa sektor penerimaan banyak yang meleset terutama penerimaan perpajakan dalam negeri.
Penerimaan perpajakan sepanjang dua tahun terakhir, kata Sri, targetnya selalu meleset. Tahun 2014 terjadi shortfall sebesar Rp100 triliun. Padahal pada waktu itu, harga minyak dunia masih bagus yakni USD100 per barel.
“Selama dua tahun ini, penyusunan APBN terus menerus banyak yang meleset penerimaannya. Padahal dua tahun lalu kondisinya belum separah sekarang. Selain harga minyak yang masih tinggi, beberapa komoditas harganya masih sangat tinggi,” terang Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Lebih lanjut dia menerangkan pada tahun 2015, menunjukkan penerimaan pajak shortfall Rp234 triliun. “Jadi sebetulnya sudah dua tahun berturut-turut penerimaan pajak di bawah UU APBN kita,” terang dia.
“Ini perlu dievaluasi, apakah basis ini bisa digunakan. Karena kalau basis penghitungannya tidak kredibel, maka akan terus menerus menimbulkan tanda tanya apakah APBN ini realistis. Dan menimbulkan pertanyaan bagaimana pemerintah mengelola APBN-nya apabila terus berasumsi dengan penerimaan yang tinggi tapi sebetulnya tidak tercapai dalam dua tahun terakhir,” tandasnya.
Realisasi penerimaan negara sendiri hingga Agustus 2016 tercatat baru mencapai 46,1% atau Rp823,4 triliun dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp1.786,2 triliun. Meski masih jauh, Sri Mulyani mengatakan akan terus melihat perkembangan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak rutin, tax amnesty, penerimaan cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).