CITAX

Targetnya Rp200 Triliun, Per Juli Baru Dapat Rp30 Triliun

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama, rendahnya perolehan pajak dari fasilitas reinventing policy, karena kebijakan tersebut tidak sepenuhnya bersifat mandatory atau wajib. “Reinventing Policy atau yg lebih dikenal dengan Tahun Pembinaan WP 2015 didasarkan pada dua mekanisme, yaitu voluntary (sukarela) dan mandatory,” ujar Mekar saat dihubungi JPNN, Ahad (2/8/2015).

Mekar melanjutkan, terkait rendahnya perolehan pajak dari fasilitas tersebut, pihaknya pun segera melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan. Menurut dia, DJP akan semakin gencar melakukan himbauan kepada para Wajib Pajak (WP) dengan kuantitas yang banyak serta data yang baik, sehingga perbaikan SPT juga semakin meningkat.

Selain itu, pihaknya juga akan memperbaiki kualitas data yang diterima dari pihak ketiga. Setidaknya, sudah ada lebih dari 500 instansi dan lembaga-lembaga lain yang telah mengirimkan data pajak secara berkala ke DJP. “Kita juga akan menambah jumlah pemberi data,”katanya.

Terkait target pajak tahun 2015, Mekar menekankan bahwa pihaknya masih optimis bahwa penerimaan tahun ini, bisa mendekati target. Dia meyakini aka nada peningkatan penerimaan pajak di semester II 2015  yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. “Kenaikan penyerapan anggaran juga akan membantu peningkatan pencapaian penerimaan pajak di akhir semester II 2015,”imbuhnya.

Sementara itu, pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menuturkan, ada sejumlah hal yang membuat fasilitas reinventing policy menjadi kurang menarik bagi para WP. Menurut dia, setidaknya dibutuhkan waktu sosialisasi terkait fasilitas tersebut, sehingga masyarakat memahami substansi kebijakan tersebut.

Kemudian, saat kebijakan tersebut sedang digalakkan, pemerintah justru melempar wacana pengampunan pajak atau tax amnesty. “Hal itu menimbulkan kebingungan di masyarakat. Reinventing policy juga kurang efektif karena tidak ada gerakan dari pemerintah yang menggerakkan pejabatnya di pusat maupun daerah untuk memberikan keteladanan,”paparnya saat dihubungi, kemarin.
Sumber : http://m.riaupos.co/80372-berita-.html

Komentar Anda