CITAX

Tax Amnesty, Pemerintah Jangan Lupakan Reward dan Insentif

OKEZONE.COM | 13 Mei 2016
tax-amnesty-pemerintah-jangan-lupakan-reward-dan-insentif-MJ5bqr5PwK
JAKARTA – Komisi XI DPR RI bersama pemerintah akan kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty. Pembahasan pun akan dilakukan pada tingkat Panitia Kerja (Panja).
Hingga saat ini, masih terdapat beberapa persolan yang harus dibahas lebih mendalam oleh pemerintah bersama DPR RI, di antaranya adalah besaran biaya tembusan baik repatriasi maupun non repatriasi. Tak hanya itu, pemerintah pun masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyediakan reward dan Insentif bagi wajib pajak pasca pengampunan. [Baca juga: Jika RUU Tax Amnesty Gagal, Indonesia Tak Perlu Takut]
“Ada kesiapan administrasi, reward dan insentif,” kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo kepada Okezone di Jakarta.
“Pasca-pengampunan juga harus dipastikan adanya sistem penegakan hukum yang efektif, antara lain melalui audit pajak sebagai efek penjera, termasuk implementasi pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information) di 2018,” lanjutnya.
Pemerintah dan DPR pun diharapkan dapat memberikan reward kepada wajib pajak pasca pengampunan pajak. Hal ini diperlukan agar wajib pajak tak lagi mengulangi kesalahan seperti sebelumnya.
“Pemerintah dan DPR didorong untuk memberikan imbalan (reward) kepada wajib pajak tersebut, misalnya moratorium pemeriksaan pajak,” jelasnya.
Pemerintah pun diminta untuk memberikan insentif bagi wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sehingga, tax amnesty nantinya tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha penunggak pajak kelas kakap, melainkan juga memberikan karpet merah terhadap pengembangan UMKM.
“Demikian pula dapat diberikan insentif bagi wajib pajak skala menengah kecil agar menikmati tarif yang lebih rendah, sebagai bentuk keberpihakan kepada sektor UMKM,” imbuhnya.
Untuk diketahui, tarif tembusan pajak yang saat ini diajukan pemerintah dalam RUU Tax Amnesty masih lebih rendah yang diharapkan. Pemerintah pun dituntut untuk dapat meningkatkan tarif tembusan demi peningkatan penerimaan pajak.
“Tarifnya sekarang sebenarnya kan 2 sampai 6 persen. Ini ada ruang bagi negara untuk bernegosiasi dengan pengusaha,” imbuh Yustinus.

(rzy)

Komentar Anda