CITAX Headline

Weekly Tax Brief | 10 – 16 Maret 2021

Insentif Pajak untuk Industri Otomotif

Pemerintah kembali menebar insentif PPnBM di sektor otomotif. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan insentif pembebasan PPnBM bagi mobil bermesin 2.500 cc harus memenuhi syarat yakni menggunakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 70%, Jika TKDN kurang dari 70% maka tarif PPnBM berlaku normal 10%-30% tergantung tipe mobil 2.500 cc. Kebijakan ini akan melengkapi kebijakan sebelumnya yang dirilis pemerintah lewat PMK Nomor 20/PMK.010/2021. Dalam PMK tersebut relaksasi PPnBM berlaku untuk jenis mobil dengan kapasitas silinder sampai dengan 1.500 cc dengan tipe mobil sedan dan gardan tunggal 4×2.

Pemerintah juga memberikan insentif PPnBM untuk Mobil Listrik agar investor berminat untuk berinvestasi mobil di Indonesia. Pemerintah akan merevisi PP Nomor 73 tahun 2019, Tarif PPnBM mobil listrik jenis battery electric vehicle (BEV) pasal 36 tetap 0%. Sementara untuk jenis plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) naik dari 0% menjadi 5%. Tarif PPnBM mobil listrik memiliki 2 skema, ketentuan perubahan skema 1 ke skema 2 yaitu setelah adanya investasi yang signifikan selama 2 tahun. (Kontan)

Tarif Pajak Kendaraan Listrik Hibrida Dinaikkan

Kementerian Keuangan mengusulkan kenaikan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM untuk beberapa jenis kendaraan listrik hibrida. Kenaikan tarif PPnBM bertujuan menarik investasi industri kendaraan listrik murni dengan sumber tenaga hanya dari baterai. Kenaikan tarif pajak akan memberikan selisih lebih besar antara tarif PPnBM pada mobil berkategori battery electric vehicle (BEV) atau mobil dengan sumber tenaga yang hanya berasal dari baterai dan mobil hibrida yang memadukan mesin konvensional dengan mesin baterai.

Kementerian Keuangan telah menyiapkan dua skema kenaikan tarif pajak untuk jenis mobil hibrida. Pada skema pertama, kendaraan listrik berkategori PHEV akan dikenai tarif pajak 5 persen. Adapun kendaraan listrik berkategori full hybrid akan dikenai tarif pajak 6-8 persen sedangkan kendaraan listrik berkategori mild hybrid dikenai tarif 8-12 persen. Pada skema kedua, kendaraan listrik PHEV dikenai tarif pajak 8 persen, full hybrid sebesar 10-12 persen, dan mild hybrid 12-14 persen. Sri Mulyani menegaskan, skema kedua hanya akan berjalan pada tahun kedua, terhitung setelah realisasi investasi sedikitnya Rp 5 triliun dari industri kendaraan BEV. (Kompas)

Kebijakan Cukai Dievaluasi

Pemerintah tengah melakukan kajian terkait dengan evaluasi kebijakan cukai hasil tembakau di Tanah Air. Cakupan dari evaluasi tersebut mengakomodasi dua isu penting di industri ini, yakni persoalan tarif cukai hasil tembakau dan misi simplifikasi. Pada tahun ini, rata-rata kenaikan CHT adalah sebesar 12,5%. Namun, realisasi simplifikasi masih jauh dari harapan.

BKF berulang kali memastikan kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai rokok akan dijalankan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 77/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020—2024. Saat mengumumkan bobot kenaikan tarif CHT pada pengujung tahun lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berdalih simplifikasi tertunda lantaran banyak pelaku industri yang terhantam dampak pandemi Covid-19. Namun sinyal simplifikasi, menurutnya, telah tergambar dalam bentuk perbedaan celah tarif yang makin kecil, misalnya untuk tarif sigaret kretek mesin (SKM) golongan IIA dan golongan IIB pada tahun ini. (Bisnis Indonesia)

Batasan Omzet Pengusaha Kena Pajak Akan Diturunkan

Sejak tahun 2014 hingga kini, batasan omzet PKP ditetapkan 4,8 miliar pertahun. Sebelumnya batasan omzet PKP adalah 600 juta per tahun. Sebagai gambaran, batasan omzet PKP ini berkaitan dengan PPN. Jika memiliki omzet diatas PKP, si pengusaha wajib menyetor PPN atas produknya. Dalam rapat tertutup dengan komisi XI DPR, Rabu (10/3) pekan lalu, kabarnya kemenkeu sudah memaparkan rencana untuk menurunkan batas omzet PKP tersebut, demi mengejar target penerimaan negara. Belum jelas batasan nilai baru omzet PKP. Anggota komisi XI DPR Fraksi Gerindra Kamrusammad mengatakan, usulan untuk menurunkan threshold PKP itu akan dibahas pada rapat kerja bersama dengan menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Ada sejumlah alasan yang diajukan kemenkeu untuk menurunkan batasan omzet PKP itu, yaitu:
1. threshold PPN Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia
2. Tingginya threshold PPN menyebabkan banyak usaha tidak membayar pajak
3. Simulasi beberapa skenario penurunan threshold menunjukan potensi peningkatan penerimaan pajak dan dampaknya terhadap indikator makro seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi

Selain mendorong penerimaan negara, penurunan threshold PKP bisa mengangkat sektor non formal mendorong produktivitas pekerja dan perusahaan, serta menciptakan persaingan hebat. (Kontan)

Lacak Penghasilan Youtuber, Ditjen Pajak Mesti Gandeng Platform OTT

Tanpa menjalin kerja sama dengan penyedia platform over the top (OTT) dan Kemenkominfo, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan diyakini akan kesulitan dalam melacak pendapatan asli pelaku usaha ekonomi digital. Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ITB Ian Yosef M. Edward menilai kebijakan yang dilakukan oleh DJP sudah tepat dengan memungut pajak dari para pelaku usaha ekonomi digital. Dia mengusulkan agar dalam menjalankan kebijakan tersebut, DJP menjalin kerja sama dengan OTT. DJP akan kesulitan dalam melacak dan mengetahui besaran pendapatan para pelaku usaha ekonomi digital tanpa terjalin kerja sama.

Para pelaku usaha ekonomi digital memilki pendapatan dari berbagai ‘kanal’ dalam bisnis digitalnya, mulai dari upah yang diterima dari penyedia platform OTT hingga bonus dari perusahaan yang meminta produknya diperkenalkan ke publik. “Sulit untuk melacaknya dan berapa endorse-nya,” kata Ian kepada Bisnis, Selasa (9/3). Ian pun berpendapat untuk mengetahui pendapatan asli Youtuber, DJP perlu bekerja sama dengan penyedia platform OTT seperti Youtube agar DJP dapat berhitung terkait estimasi pajak seorang Youtuber.  Adapun, jika penyelenggara OTT tidak terbuka untuk bekerja sama dan memberikan data, menurutnya, Kemenkominfo perlu memberi sanksi kepada OTT tersebut. “Kalau tidak diberi sanksi denda atau blokir OTT-nya,” kata Ian. (Bisnis Indonesia)

Opsi Pemberian Insentif di Program Vaksinasi Mandiri

Pemerintah disarankan memberikan kembali stimulus kepada pelaku usaha yang melakukan vaksinasi gotong-royong, agar target kekebalan masyarakat terhadap virus korona cepat tercapai. Insentif ini terutama bagi pengusaha yang ikut program vaksinasi gotong royong. Cara pemberian stimulus tersebut berupa penetapan biaya vaksinasi gotong-royong sebagai pengurang penghasilan bruto Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Pemberian insentif tersebut sejalan dengan tujuan vaksinasi gotong-royong untuk membantu pemerintah dalam mempercepat dan memperbanyak jumlah orang yang divaksin.

Sesuai PMK No. 10 Tahun 2021, vaksinasi jalur mandiri ini diikuti dan biaya dibebankan kepada perusahaan. Lantas vaksin korona ini akan diberikan gratis ke semua pekerja atau karyawan perudahaan dan keluarganya. Pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menargetkan jumlah peserta dalam program tersebut mencapai 20 juta orang. Penutupan tahap pertama 28 Februari lalu, sudah terdaftar 8.300 perusahaan dengan jumlah peserta sebanyak 6,7 juta orang. (Kontan)

Insentif Rumah Bebas PPN: Developer Minta Perpanjangan

Per 1 Maret 2021 hingga 31 Agustus 2021, pemerintah memberikan insentif menggunakan PPN DTP dengan besaran 100% dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun yang ready stock dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar. Pemberian insentif 50% dari PPN terutang atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan insentif PPN yang berlaku hingga 31 Agustus 2021 hanya menguntungkan developer kakap yang kini memiliki rumah ready stock. Lain halnya dengan pengembang small medium enterprise (SME) yang hanya membangun sistem inden atau pembangunan dimulai ketika unit sudah dibeli oleh pelanggan. Menurutnya, insentif PPN seharusnya diberikan juga kepada pengembang properti yang tidak memiliki rumah baru atau ready yang kebanyakan membangun rumah untuk kalangan milenial. Menurut Daniel, ini bisa dilakukan dengan perpanjangan masa berlaku insentif PPN hingga akhir 2021. (Bisnis Indonesia)

Menyisir Penerimaan Pajak di Tiga Sektor

Pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak dari tiga sektor ekonomi. Ketiga sektor ini adalah; Pertama, industri makanan dan minuman, termasuk produk sawit, produk makanan kesehatan seperti sarang burung walet, dan pakan ternak. Kedua, industri farmasi seperti obat, herbal atau tradisional. Ketiga, industri alat kesehatan, yakni alat pelindungan diri (APD), masker, termasuk juga alat olahraga seperti sepeda.

Pada Laporan kinerja DJP 2020, beberapa hal yang melandasi potensi pajak dari ketiga sektor dalam industri manufaktur, yaitu; memiliki kontribusi produk domestik bruto (PDB) yang besar, nilai potensi dan tax gap yang cukup signifikan, dan memiliki ability to pay yang tinggi. Selain ketiga sektor ini, Ditjen Pajak juga membidik potensi penerimaan pajak dari hasil analisis data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menurut Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, sektor makanan dan minuman punya potensi penerimaan pajak yang tinggi. Karena konsumsi masyarakat terhadap sektor tersebut masih tumbuh positif selama pandemi. Sedangkan sektor farmasi, tidak semuanya mendapatkan berkah dari pandemi. Misalnya produsen multivitamin cenderung stagnan. Sementara untuk alat kesehatan, meski tumbuh namun kontribusinya tidak besar sehingga tidak bisa menjadi tumpuan penerimaan pajak. (Kontan)

Komentar Anda