Pemerintahan Biden telah mengusulkan suatu model baru untuk memajaki perusahaan multinasional, menyerukan bisnis terbesar di dunia untuk membayar pungutan kepada pemerintah nasional berdasarkan penjualan mereka di setiap negara sebagai bagian dari kesepakatan tentang pajak minimum global.
Dalam dokumen yang dikirim ke 135 negara yang menegosiasikan perpajakan internasional di OECD di Paris, Departemen Keuangan AS menjabarkan rencana yang akan diimplementasikan pada keuntungan global perusahaan-perusahaan terbesar, termasuk grup perusahaan besar AS di bidang teknologi, terlepas dari physical presence mereka di negara tertentu.
Tujuannya adalah untuk mendorong negosiasi di OECD, organisasi internasional negara-negara kaya, dengan janji sistem perpajakan internasional yang lebih stabil yang akan menghentikan penyebaran pajak digital nasional, mematahkan pola penghindaran pajak dan peralihan keuntungan oleh banyak perusahaan multinasional.
Konsesi AS selama pertemuan musim semi antara IMF dan Bank Dunia terjadi ketika Gedung Putih telah menyerukan menaikkan pajak perusahaan AS sekitar $US2,5 triliun ($3,3 triliun) selama 15 tahun ke depan untuk membayar lebih dari $ US2 triliun investasi di bidang infrastruktur, energi bersih, dan manufaktur.
Setelah hampir satu dekade, negosiasi pajak OECD telah dipecah menjadi dua bagian. Pilar pertama dirancang untuk menetapkan rezim baru perpajakan perusahaan multinasional terbesar, sedangkan pilar kedua dirancang untuk mengatasi tarif pajak minimum global, yang ditargetkan oleh AS sebesar 21%.
Perjanjian di OECD akan memungkinkan pemerintahan Joe Biden menaikkan pajak perusahaan pada perusahaan AS tanpa takut dipotong oleh negara lain karena hal itu akan mencakup tarif pajak minimum global yang diterapkan secara luas.
Jika rencana AS diterima, negara lain bisa memperoleh peningkatan pendapatan yang berasal dari kelompok perusahaan besar AS di bidang teknologi dan perusahaan multinasional lainnya yang beroperasi di yurisdiksi mereka tetapi hanya membayar sedikit pajak perusahaan.
Tawaran dari Washington mencerminkan tujuan Biden yang lebih luas untuk mengakhiri apa yang digambarkan para pejabat sebagai perlombaan menuju titik terendah dalam perpajakan global yang telah merampas pendapatan pemerintah yang diperlukan untuk mendanai layanan dasar dan untuk investasi.
Negosiasi tentang perpajakan internasional telah macet di OECD selama bertahun-tahun karena AS keberatan dengan apa yang dilihatnya sebagai upaya negara lain untuk membuat perjanjian yang mendiskriminasi perusahaan multinasional AS terutama perusahaan besar AS di bidang teknologi.
Pemerintahan Trump sudah bersikeras pada ketentuan “safe harbour” dimana membuat kepatuhan kelompok perusahaan besar AS di bidang teknologi menjadi sukarela. Segera setelah menjabat tahun ini, Biden membatalkan ketentuan tersebut, tetapi usulan di minggu ini menawarkan solusi baru.
Sekarang, Departemen Keuangan AS menawarkan formula berbeda di mana hanya perusahaan paling besar dan paling menguntungkan yang akan tunduk pada aturan baru, berdasarkan tingkat pendapatan dan margin keuntungan mereka, , terlepas dari sektor mereka. Ini kemungkinan akan mencakup sekitar 100 perusahaan, yang terdiri dari kelompok perusahaan besar AS di bidang teknologi serta perusahaan multinasional lainnya sangat besar.
Usulan telah dibagikan dengan OECD, yang mengadakan negosiasi dan mencoba untuk menyatukan negara-negara untuk menghasilkan garis besar kesepakatan global.
Pascal Saint-Amans, kepala administrasi perpajakan di OECD, menyambut baik usulan AS tersebut. “Ini memulai kembali negosiasi dan sangat positif,” katanya. “Ini adalah usulan serius dengan peluang untuk berhasil baik dalam negosiasi internasional maupun Kongres AS.
“Perdamaian lebih penting dari apa pun dan ini akan menstabilkan sistem [pajak perusahaan internasional] di kondisi pasca-virus korona.”
Mr Saint-Amans menambahkan usulan tersebut kemungkinan akan meningkatkan pendapatan negara lain jika mengikuti saran OECD sembari memberikan peluang bagi AS untuk mengumpulkan uang dari perusahaan terbesarnya.
Banyak juru kampanye pajak internasional mengatakan usulan OECD tidak cukup memberikan kekuatan untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi negara-negara berkembang. Usulan AS tidak mengubah hal ini secara signifikan meskipun dokumen AS menyarankan bahwa fitur ini akan fleksibel pada beberapa detail.
Sebuah perjanjian akan membantu menyelesaikan sengketa perdagangan transatlantik antara AS dan beberapa negara yang telah menerapkan pajak layanan digital sebagai pengganti perjanjian multilateral yang lebih luas.
AS mengancam akan menerapkan tarif ke negara-negara termasuk Prancis, Inggris, Italia, dan Spanyol atas pajak digital, dimana perusahaan besar AS di bidang teknologi diminta membayar. Pengancaman akan pemberlakuan tarif ke negera-negara tersebut dilakukan karena mereka mendiskriminasi perusahaan AS.
Sumber: Financial Times, 8 April 2021
