VIDEO.SINDONEWS.COM | 27 OKTOBER 2015 Sejumlah kalangan menilai, kenaikan harga sejumlah kebutuhan masyarakat secara nasional masih akan berlanjut di Oktober 2015 hingga Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pada awal November 2015. Kalangan pengamat memprediksi kenaikan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab inflasi di Oktober. Pengamat Ekonomi Universitas Atma Jaya Yustinus Prastowo mengatakan, gangguan distribusi akibat […]
Penulis: administrator
Pengamat Sarankan Pajak Revaluasi Aset Bisa Dicicil
REPUBLIKA.CO.ID | 26 OKTOBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyarankan pemerintah membuka opsi pembayaran pajak revaluasi aset dilakukan dengan cara diangsur. Pembayaran dengan cara dicicil ini akan sangat membantu beban perusahaan di tengah melambatnya perekonomian. Yustinus mengatakan, banyak perusahaan khususnya BUMN enggan melakukan revaluasi karena harus mengeluarkan […]
Visi Jokowi dan Desain Pengampunan Pajak
MajalahDetik | 26 OKTOBER 2015 Visi Jokowi dan Desain Pengampunan Pajak Baca selengkapnya di https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2015/10/MajalahDetik-CITA.pdf
PPnBM atas Property: Kebijakan yang Tepat atau Blunder?
PPnBM atas Property: Kebijakan yang Tepat atau Blunder? (download .pdf) CITA | OKTOBER 2015 Pemerintah baru-baru ini mewacanakan untuk segera merevisi PMK 106 tahun 2015 terkait dengan batasan objek kelompok hunian yang tergolong mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya. PMK tersebut merupakan regulasi yang mengatur objek PPnBM, termasuk di dalamnya adalah […]
Tax Expenditure Untuk Transparansi Insentif Fiskal
CITA | 26 OKTOBER 2015 Tax Expenditure Untuk Transparansi Insentif Fiskal oleh CITA (download .pdf) Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan investasi di sektor riil dalam jumlah yang besar. Dalam jangka waktu 2010-2014 saja, dana investasi yang dibutuhkan sebesar Rp 1.924 triliun. Atas kebutuhan sebesar itu, jumlah yang dapat dipenuhi oleh APBN hanya sekitar 47% saja, sedangkan sisanya […]
Apakah Paket Kebijakan Ekonomi V tentang Revaluasi Aktiva Tetap dan Perlakuan Pajak KIK DIRE cukup Efektif?
Diskusi Pajak : Tema : Apakah Paket Kebijakan Ekonomi V tentang Revaluasi Aktiva Tetap dan Perlakuan Pajak KIK DIRE cukup Efektif? Media : iBMC TV Waktu : 26 Oktober 2015 Pukul : 14.00-14.30 WIB Narasumber : Direktur Eksekutif CITA – Yustinus Prastowo
Pencairan polis asuransi jiwa bebas pajak final
KONTAN.CO.ID | 24 OKTOBER 2015 JAKARTA. Kabar gembira bagi nasabah asuransi. Sejak 24 Juli 2015 lalu, para penerima manfaat yang mencairkan polis asuransinya tak lagi dipotong pajak penghasilan (PPh) final sebesar 15%. Sebelumnya, manfaat polis asuransi yang dicairkan sebelum tiga tahun terkena PPh final 15%. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Nomor 56/PJ/2015 menyatakan: selisih […]
Sisa Dua Bulan, Wamenkeu Imbau Kanwil DJP Jatim Maksimalkan Penerimaan Pajak
BISNIS.COM | 26 OKTOBER 2015 Bisnis.com, SURABAYA—Pemerintah mendorong pemaksimalan penerimaan pajak di daerah melalui Wajib Pajak Orang Pribadi atau WP OP dalam sisa waktu dua bulan ini. Langkah ini ditempuh guna meraih target penerimaan pajak sebesar Rp1.294, 25 triliun sesuai yang dipetakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraPerubahan (APBN-P) 2015. Adapun per 30 September, realisasi […]
Jurus Memancing Pajak Masa Depan
METROTVNEWS.COM | 24 OKTOBER 2015 PEMERINTAH kembali berupaya membuktikan kesungguhan untuk memacu pergerakan ekonomi. Dua jurus dikeluarkan pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V. Seperti yang telah dijanjikan sebelumnya, keduanya berupa insentif perpajakan. Jurus pertama, memberikan keringanan pajak penghasilan (PPh) revaluasi aset dari tarif sebesar 10% menjadi tinggal 3%-4%. Jurus kedua, menghapuskan pajak berganda dalam kontrak […]
Pengampunan Pajak Belum Final
REPUBLIKA.CO.ID | 23 OKTOBER 2015 JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum bisa memastikan kapan program pengampunan pajak bisa dijalankan. DJP masih harus menunggu kepastian dari DPR terkait pelaksanaannya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak masih dalam tahap pembahasan di DPR. “Kami menunggu arahan dari […]