CITA | 24 AGUSTUS 2015 Meluruskan Kontroversi Pajak Hiburan Sahabat yang baik, simpang siur terkait PMK-158/PMK.010/2015 sudah terlalu jauh dan saatnya kita jernihkan. Berikut ini ringkasan dari analisis yang saya lakukan, baik mencakup konteks, regulasi, maupun dimensi teoretik-politisnya: 1. PMK-158 ini hanya penegasan tentang jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN sesuai mandat PP […]
Penulis: administrator
PP No. 56/2015: Pemerintah Tegaskan Potongan PPh 5% Untuk Perseroan Terbuka
SETKAB.GO.ID | 24 AGUSTUS 2015 Dengan pertimbangan untuk meningkatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka serta kepemilikan publik pada perseroan terbuka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 3 Agustus 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 tentang […]
Pemerintah permudah syarat diskon PPh 5% emiten
KONTAN.CO.ID | 25 AGUSTUS 2015 JAKARTA. Di tengah tekanan yang terjadi di pasar obligasi dan pasar saham, pemerintah memberikan sedikit kabar gembira. Kabar gembira itu adalah adanya kemudahan persyaratan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) bagi perusahaan terbuka. Kemudahan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan […]
CATATAN ATAS RAPBN 2016 – KEBIJAKAN PERPAJAKAN
CATATAN ATAS RAPBN 2016 – KEBIJAKAN PERPAJAKAN Berikut ini saya sampaikan pandangan dan catatan thd RAPBN 2016 khususnya terkait pendapatan negara dari sektor perpajakan: 1) secara umum rapbn 2016 formatnya lebih baik, informatif dan alurnya lbh mudah dipahami. Khusus bagian pendapatan negara, penyajian jg lbh detail, menggunakan tabel2, dan rencana kebijakan memuat hal2 yg relatif […]
Pajak dan Ketimpangan
KOMPAS.COM | 15 Agustus 2015 Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu mengisi kas negara dan menjadi instrumen kebijakan publik. Kedua fungsi tersebut bertalian erat karena tingkat penerimaan pajak yang tinggi memungkinkan belanja publik yang optimal. Sebaliknya, optimalisasi fungsi kebijakan publik …. Baca selengkapnya di http://print.kompas.com/baca/2015/08/15/Pajak-dan-Ketimpangan
Menteri Baru Disambut Positif
“Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan Pengalaman Darmin memimpin Direktorat Jendral Pajak akan akan membantu pemerintah menyusun prioritas pendapatan dan cara memungut pajak yang lebih baik.” TEMPO.CO | 13 AGUSTUS 2015 JAKARTA – Tim ekonomi baru Kabinet Kerja disambut positif pelbagai kalangan Kepala Pusat Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada Tony […]
Inilah 60 usaha jasa kena PPh 2%
JAKARTA. Pelambatan ekonomi menyebabkan penerimaan pajak seret, terutama penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN). Meski begitu, pemerintah terus berupaya untuk menyelamatkan penerimaan pajak dengan cara memperluas sumber-sumber penerimaan pajak. Salah satu yang dilakukan pemerintah yakni memperluas daftar jenis-jenis usaha yang bergerak di sektor jasa yang imbalannya dikenai pajak penghasilan (PPh). Kebijakan ini berlaku pada akhir […]
Pemerintah perluas PPh sektor jasa
JAKARTA. Pemerintah masih mengejar target penerimaan pajak tahun ini. Kali ini, pemerintah kembali memperluas penerimaan pajak dari pajak penghasilan (PPh). Pertama, ialah memperluas daftar jenis usaha yang bergerak di sektor jasa yang dapat dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 (jasa). Perluasan ini diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana […]
Target Pajak Diprediksi Meleset
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melansir realisasi penerimaan pajak per 31 Juli 2015 baru mencapai 41,04% atau Rp531,11 triliun dari target APBN-P 2015 sebesar Rp1.294,26 triliun. Capaian tersebut diprediksi membuat target pajak tahun ini sulit tercapai. Apalagi melihat sisa waktu yang hanya tersisa empat bulan dan kinerja perekonomian yang masih melambat. Direktur […]
Targetnya Rp200 Triliun, Per Juli Baru Dapat Rp30 Triliun
RIAUPOS.CO | 3 AGUSTUS 2015 Beberapa kebijakan baru yang diberlakukan pemerintah, untuk menggenjot penerimaan pajak, tampaknya belum efektif. Salah satunya kebijakan berupa fasilitas reinventing policy atau penghapusan sanksi pajak melalui perbaikan Surat Pemberitahuan (SPT) selama lima tahun terakhir. Hingga bulan Juli 2015, kebijakan reinventing policy tersebut baru mampu meraup penerimaan sebesar Rp30 triliun dari target […]