BERITAX CITAX H1

Cara Murah Membeli Surat Pengampunan

sindoweekly-magz.com |Edisi No. 15 Tahun IV || 16 Jun 2015 – 17 Jun 2015

Pemerintah menggulirkan kebijakan pengampunan pajak. Persoalannya, pengampunan ini tidak akan pandang bulu, termasuk kepada koruptor, pelaku pencucian uang, dan juga pembalakan liar yang ingin mengajukan pengampunan asalkan bersedia membawa uangnya ke Indonesia.

Beginilah jadinya kalau nafsu besar tenaga kurang. Bayangkan saja, di tengah pelambatan ekonomi, pelemahan nilai tukar rupiah, plus kondisi perekonomian global yang tak menentu, rezim Jokowi gegabah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.294,258 triliun. Target itu naik sebesar 31,41% dibanding realisasi penerimaan pajak tahun lalu. Nafsu itu sungguh besar.

Tak cuma itu, pertumbuhan ekonomi tahun ini pun dipatok sebesar 5,8%. Faktanya, di kuartal I tahun ini, ekonomi hanya tumbuh sebesar 4,71%, lebih kecil 0,5% dibanding periode yang sama tahun lalu. Penerimaan pajak pun terjadi short fall, alias kekurangan. Sampai Mei kemarin saja, penerimaan pajak hanya mencapai Rp377 triliun atau lebih rendah 2,44% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Lantaran dirasa berat untuk mewujudkan target-target ambisius tersebut, pemerintah seperti kehabisan akal. Akhirnya, jalan pintas pun dicari. Persis ketika pemerintah menaikkan harga BBM subsidi dengan dalih tak tepat sasaran sehingga kuotanya selalu meluber. Nah, kali ini, cara pintas yang ditempuh untuk menggenjot penerimaan pajak adalah mewacanakan tax amnesty alias pengampunan pajak. “Saya khawatir short fall menjustifikasikanamnesty,” kata Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Senin kemarin kepada SINDO Weekly.

Wacana kebijakan ini jelas berpotensi mengundang kontra dari berbagai kalangan lantaran pengampunan pajak juga memberikan pengampunan pidana keuangan lainnya, termasuk korupsi dan hasil pembalakan. “Program ini yang jadi kontroversi karena ditawarkan juga penghapusan atas pidana umum lainnya, seperti pencucian uang, korupsi, illegal fishingillegal logging, danillegal mining,” kata Mekar Satria Utama, Direktur P2Humas Ditjen Pajak, Jumat pekan lalu.

Pertimbangan itu diambil Ditjen Pajak berdasarkan pandangan beberapa ahli yang melihat jumlah penyelesaian kasus-kasus korupsi berikut pengembalian harta hasil korupsi di Indonesia masih relatif kecil. Khawatirnya, apabila menunggu proses penegakan hukum yang terlalu lama, kasus-kasus tersebut tidak akan selesai dan penelusuran aset semakin lama akan semakin sulit terlacak.

Harapannya, dari pengampunan pajak ini, pemerintah bisa menambah penerimaan pajak karena adanya pengenaan dana tebusan sebesar 10–15%. Jika dana masyarakat yang diparkir di luar negeri diperkirakan sebesar Rp4.000 triliun, sudah bisa dihitung tambahan pajak yang dihasilkan. “Apabila kebijakan ini direspons positif oleh kalangan pengusaha maupun wajib pajak, tentu akan dapat memberikan tambahan signifikan terhadap penerimaan pajak,” kata Sigit Priadi Pramudito, Dirjen Pajak, kepada SINDO Weekly, Selasa kemarin.

Sejatinya, tax amnesty cuma gula-gula belaka. Tujuan utamanya adalah mendatangkan likuiditas ke Tanah Air untuk menggerakkan perekonomian nasional. Maklumlah, pemerintah lagi cekak untuk mewujudkan program-program pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana ribuan triliun. “Masuknya dana besar akan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa mendorong roda ekonomi,” kata Suryadi Sasmita, Wakil Ketua Umum Apindo, Selasa kemarin, kepada SINDO Weekly.

Masalahnya tak sesimpel itu. Banyak kalangan memandang bahwa pengampunan pajak akan menimbulkan kecemburuan luar biasa di kalangan wajib pajak yang patuh, baik masyarakat biasa ataupun pengusaha. Wajib pajak yang patuh tentu akan berpikir, enak benar jika selama ini membandel lantas diampuni. Apalagi, kalau ternyata uang itu hasil korupsi. “Nuansa itu akan tetap ada. Di negara lain pun, tax amnesty men-discourage (mematahkan semangat) wajib pajak yang jujur dan patuh,” kata Yustinus.

Protes publik pun sulit diredam kalau ternyata tax amnesty ini juga diberlakukan terhadap dana hasil mencoleng duit rakyat ataupun hasil pembalakan. Tak menutup kemungkinan, tax amnesty juga menjadi sarana cuci uang para koruptor yang selama ini masih menyimpan jarahannya “di bawah bantal”. “Apabila kebijakan ini disetujui sebagai pengampunan atas pidana-pidana lainnya, tentu harta yang telah dilaporkan dan ditarik ke dalam negeri serta kemudian dibayar tebusannya, pidana terkait keuangan akan diampuni sehingga dana tersebut dianggap legal,” tandas Sigit.

Yang bakal menyesakkan dada adalah kalau pengampunan pajak ini ternyata hanya mengembalikan dana sesaat. Artinya, setelah para pengemplang sudah mendapatkan pengampunan, mereka memboyong kembali uangnya ke luar negeri. Apalagi, kalau situasi politik dan kestabilan keamanan terusik. “Kalau keamanan di sini dianggap kurang , ya mereka balik lagi ke sana,” kata Suryadi Sasmita.

Memang, pemerintah sudah menyiapkan strategi agar dana hasil pengampunan pajak tak mabur lagi ke luar negeri. Salah satunya adalah menerbitkan obligasi khusus. “Memang, yang paling penting adalah beli obligasi negara,” kata Bambang SP Brodjonegoro, Menteri Keuangan, saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin pekan ini.

Pertanyaannya, apakah obligasi itu bisa menjadi jaminan? Bagaimana kalau kemudian obligasi itu diperjualbelikan kembali di pasar sekunder?

Pengamat pajak Universitas Indonesia, Darussalam, meyakini bahwa tax amnesty dapat memperluas basis penerimaan pajak. Kebijakan ini sudah diterapkan di beberapa negara, seperti Italia, Brasil, Afrika Selatan, dan India.

 

Sinkronisasi Penegak Hukum

Namun demikian, Yustinus mengingatkan pengalaman di sejumlah negara juga menunjukkan bahwa tingkat pengembalian dana lewat pengampunan pajak tak mencapai di atas 50%. Dari 30 negara yang sudah menjalankan tax amnesty, hanya separuh yang dianggap berhasil. Italia saja yang dianggap berhasil hanya bisa melakukan repatriasi sebesar 20%. “Kecuali Afrika Selatan yang cukup bagus,” katanya.

Beruntung sejumlah lembaga penegak hukum tak serta merta mendukung kebijakan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pembahasan mengenai pengampunan pajak terkait hasil korupsi. “Kami tidak bisa serampangan tolak atau menerima begitu saja. Tapi, harus mengkajinya secara matang. Nanti, pastinya setelah kajian internal KPK sudah selesai, kami akan bersikap,” kata Johan Budi, Plt Wakil Ketua KPK, kepadaSINDO Weekly.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) malah tegas-tegas menolak wacana ini. Menurut Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso, kebijakan ini tidak tepat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia meskipun dahulu pernah ada kebijakan serupa. “Korupsi, narkoba, dan terorisme adalah tiga jenis kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Pelaku narkoba sudah kita saksikan ditembak mati. Pelaku terorisme juga sama. Namun, kini kepada pelaku korupsi kita ingin memberi pengampunan melalui tax amnesty untuk membiayai anggaran pemerintah,” ujarnya.

Lantas, siapa yang mendukung? Selain kalangan pengusaha, sejumlah politikus di Senayan juga mendukung diberlakukannya program ini. Sejumlah anggota Dewan malah meminta kebijakan pengampunan pajak yang diperluas diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini supaya kedudukan hukumnya menjadi lebih kuat. Anggota Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin, mengatakan bahwa saat ini, rencana pemberian amnesti tersebut masih dalam pembahasan. Terutama, mengenai batasan waktu pelanggaran yang diampuni sehingga perlu ada sinkronisasi di antara aparat penegak hukum.

Mengingat, dalam kebijakan tax amnesty disebutkan bahwa penghindaran pajak yang diampuni hanya berlaku selama lima tahun ke belakang. Sementara, dalam hukum pidana, yang ditelusuri merupakan tindakan selama 30 tahun ke belakang. Tak hanya itu saja, pemberian ampunan tidak hanya diberikan kepada pelanggar kasus perpajakan, melainkan juga kepada pelaku tindak pidana lain, termasuk koruptor.

Menanggapi keistimewaan beleid tax amnesty rumusan Ditjen Pajak dan usulan DPR, Yustinus Prastowo mencurigai adanya kepentingan politik yang ikut membonceng kebijakan tersebut. “Apalagi, pengampunan juga akan diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi, pencucian uang, pembalakan liar (illegal logging), serta penambangan liar (illegal mining),” ujarnya kepadaSINDO Weekly.

 

 

Wahyu Arifin, I. Husni Isnaini, dan Ferdi Christian.

 

Komentar Anda